SURABAYA – KABAR NUSANTARA ID Menghangatnya dinamika politik nasional menyusul kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian serius dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo.
Heru MAKI menyampaikan sikap tegas bahwa Gibran harus diberikan kesempatan untuk menuntaskan amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia hingga akhir masa jabatan pada 2029. Menurutnya, mandat yang lahir melalui proses demokrasi tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas kepentingan politik ataupun menjadi objek tarik-menarik kekuasaan.
Di tengah polemik hukum dan perbedaan pandangan politik yang berkembang, Heru mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya partai politik, untuk mengedepankan kedewasaan, kesantunan, dan kebijaksanaan dalam mengambil sikap.
Pernyataan tersebut muncul setelah Gibran dikabarkan bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri. Keinginan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), khususnya polemik persyaratan pendidikan dan surat keterangan penyetaraan ijazah.
Namun, Presiden Prabowo disebut belum memberikan persetujuan atas keinginan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran untuk mempertimbangkan perkembangan persoalan yang sedang berlangsung.
Heru MAKI: Kedewasaan Politik Jangan Dikalahkan Ambisi Kekuasaan
Menanggapi perkembangan tersebut, Heru Satriyo menegaskan bahwa seluruh pihak harus mampu membedakan antara dinamika politik, proses hukum, dan legitimasi demokrasi.
Menurutnya, Gibran telah melewati proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menghasilkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Hasil pemilihan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi nasional.
“Berpolitiklah secara dewasa, santun, dan bijaksana. Jangan sampai kita terjebak dalam politik sak karepe dewe. Jangan terus-menerus menarik persoalan ke belakang tanpa mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. MAKI Jatim secara kelembagaan menyatakan dukungan penuh kepada Mas Gibran untuk menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan. Saya yakin semangat ini juga sesuai dengan keinginan 08,” tegas Heru MAKI.
Ia menilai stabilitas pemerintahan merupakan kepentingan bersama. Karena itu, setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan, bukan melalui tekanan politik yang berpotensi menciptakan ketidakpastian pemerintahan.
Partai Politik Diingatkan, Mandat Kepemimpinan Berasal dari Rakyat
Heru MAKI juga memberikan pesan keras kepada seluruh jajaran partai politik agar tidak melupakan prinsip dasar demokrasi Indonesia.
Menurutnya, partai politik mempunyai kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan. Namun, legitimasi kepemimpinan nasional berasal dari rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi.
Oleh sebab itu, tidak boleh ada kekuatan politik yang merasa memiliki kewenangan tanpa batas untuk menentukan nasib jabatan kenegaraan di luar mekanisme hukum.
“Yang mempunyai legitimasi memberikan mandat kepemimpinan adalah rakyat Indonesia, bukan keputusan sepihak partai politik. Jangan sampai kepentingan kelompok lebih dikedepankan daripada kepentingan rakyat. Kita memiliki konstitusi, aturan hukum, dan mekanisme demokrasi yang wajib dihormati,” ujarnya.
Heru menegaskan, kritik terhadap pejabat negara tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik dan pengawasan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap proses hukum serta asas kepastian hukum.
MAKI Jatim Siap Mengambil Sikap terhadap Upaya yang Dinilai Inkonstitusional
Lebih jauh, Heru menyatakan MAKI Jatim siap menjadi bagian dari elemen masyarakat yang mengawal proses ketatanegaraan apabila muncul upaya politik yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dalam persoalan jabatan Wakil Presiden.
Ia menegaskan bahwa setiap proses pemberhentian maupun penggantian Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya dan lembaga SIAP MELAWAN perlakuan yang kami anggap INKONSTITUSIONAL. Apapun bentuk legitimasinya, ketika ada upaya menurunkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanpa dasar dan mekanisme konstitusional yang sah, kami siap mengambil sikap. Mas Gibran, CATAT ITU!” pungkas Heru dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa MAKI Jatim ingin memastikan persoalan jabatan Wakil Presiden tidak diselesaikan melalui tekanan politik maupun keputusan sepihak.
Heru juga menegaskan bahwa sikap organisasi tetap harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi.
Dinamika di DPR Menjadi Perhatian Publik
Sementara itu, polemik mengenai kedudukan Gibran terus memunculkan berbagai respons dari kalangan parlemen dan partai politik.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan pandangan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang dinilai lebih baik dengan mempertimbangkan putusan MK dan MA.
Sebaliknya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru berspekulasi mengenai sesuatu yang belum menjadi keputusan resmi. Ia menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid juga menyampaikan bahwa proses penggantian Wakil Presiden, apabila terjadi, tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional melalui DPR.
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpandangan bahwa putusan MK dan MA tidak otomatis membatalkan kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia juga merujuk pada putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (N.O).
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini membutuhkan penjelasan hukum yang komprehensif agar tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pengalaman Politik Heru MAKI dan Komitmen Mengawal Demokrasi
Heru Satriyo sendiri memiliki pengalaman dalam perjalanan politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), sayap resmi Partai Gerindra, pada periode kepemimpinan 2008–2012.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu latar belakang pandangannya mengenai pentingnya menjaga soliditas pemerintahan, menghormati kepemimpinan nasional, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Bagi Heru, demokrasi bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sistem yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap suara rakyat.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan tetap mengedepankan stabilitas nasional, sementara persoalan hukum yang berkembang diselesaikan melalui jalur yang semestinya.
Jangan Jadikan Mandat Rakyat sebagai Arena Pertarungan Politik
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keputusan final mengenai keinginan pengunduran diri Gibran. Publik masih menantikan perkembangan komunikasi antara Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, serta proses politik dan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Heru MAKI kembali menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat. Tidak boleh ada tindakan yang mengabaikan konstitusi, tetapi juga tidak boleh ada tekanan politik yang mendahului mekanisme hukum.
“Politik itu harus dewasa dan bijaksana. Hormati mandat rakyat, tegakkan konstitusi, dan jangan bertindak sak karepe dewe. Berikan kesempatan kepada Mas Gibran untuk menuntaskan amanahnya sampai akhir masa jabatan. Indonesia membutuhkan stabilitas, kepastian hukum, dan pemimpin yang bekerja untuk rakyat,” pungkas Heru MAKI.
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari (Red).
