BANYUWANGI – KABAR NUSANTARA ID Polemik dugaan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Banyuwangi terus menjadi perhatian. Setelah muncul informasi mengenai dugaan aliran dana CSR yang disebut mencapai Rp70 miliar, seorang petinggi di lingkungan Kabupaten Banyuwangi berinisial M akhirnya menyampaikan bantahan. M menegaskan tidak pernah menerima dana CSR sebagaimana informasi yang berkembang dan bahkan mempersilakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur untuk melakukan penelusuran.
Klarifikasi tersebut disampaikan M melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan langsung kepada Heru Satriyo, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Dalam pesan tersebut, M secara tegas membantah pernah menerima dana CSR sebagaimana isu yang dikaitkan dengan dirinya. Bantahan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan informasi yang sebelumnya menjadi perhatian MAKI Jatim.
Menanggapi hal tersebut, Heru Satriyo menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membangun opini maupun menyampaikan tudingan tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, setiap informasi yang menjadi perhatian MAKI Jatim harus dapat ditelusuri dan diuji berdasarkan data serta bukti pendukung.
Heru bahkan menyampaikan pernyataan tegas yang menggambarkan sikap organisasinya dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Insya Allah MAKI Jatim bukanlah kumpulan orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi dan membahas serta berbicara ‘tembung jarene’ yang tidak jelas juntrungannya dan hanya berbasis asumsi dan opini pribadi saja,” ujar Heru.
Tidak berhenti di situ, Ketua MAKI Jatim tersebut juga memberikan sinyal bahwa persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui langkah penelusuran lebih lanjut.
“Bismillah, catat tanggal mainnya nanti,” pungkasnya.
Dugaan Dana CSR Rp70 Miliar Menjadi Fokus Penelusuran
Sebelumnya, MAKI Jatim telah memberikan perhatian terhadap informasi dugaan aliran dana CSR di Banyuwangi yang disebut-sebut mencapai Rp70 miliar. Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan, penyaluran, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut.
Besarnya nilai yang disebut dalam informasi tersebut membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Sejumlah aspek yang penting untuk ditelusuri meliputi sumber dana CSR, perusahaan pemberi, mekanisme penghimpunan, rekening penampungan, pihak pengelola, dokumen penyaluran, hingga realisasi pemanfaatannya bagi masyarakat.
Penelusuran juga perlu memastikan apakah seluruh proses pengelolaan telah sesuai dengan ketentuan dan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, setiap temuan harus didukung dokumen dan bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan kepada instansi berwenang sesuai mekanisme hukum.
Bantahan M Harus Dihormati, Transparansi Tetap Diperlukan
Di tengah berkembangnya persoalan ini, bantahan M merupakan hak yang harus dihormati. Prinsip keberimbangan pemberitaan mengharuskan setiap pihak yang disebut dalam suatu informasi memperoleh kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat bukti terverifikasi yang memastikan bahwa M menerima dana CSR tersebut. Karena itu, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului proses pembuktian.
Namun, penelusuran terhadap tata kelola dana CSR tetap menjadi hal yang relevan untuk memastikan bahwa informasi yang berkembang dapat dijelaskan secara objektif.
Keterbukaan data, dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban, dan bukti transaksi akan menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai pertanyaan publik.
MAKI Jatim: Kepentingan Masyarakat Tidak Boleh Terabaikan
Heru Satriyo menempatkan persoalan ini dalam konteks pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dana CSR pada prinsipnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, proses penghimpunan hingga pemanfaatannya perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada saling bantah atau pernyataan sepihak. Yang lebih penting adalah kejelasan mengenai sumber dana, mekanisme pengelolaan, pihak yang bertanggung jawab, serta realisasi pemanfaatannya.
Kini, perkembangan selanjutnya berada pada proses penelusuran dan pembuktian. Pernyataan M yang mempersilakan MAKI Jatim melakukan pelacakan menjadi bagian dari ruang klarifikasi yang harus dihormati.
Sebab, dalam persoalan yang menyangkut dana CSR bernilai besar, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, melainkan oleh siapa yang mampu menunjukkan data, dokumen, dan fakta yang dapat diuji secara terbuka (Red).
