SURABAYA –KABAR NUSANTARA ID Belum dimulainya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027, persoalan kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran justru telah memunculkan polemik serius. Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 6 Oktober 2025 yang menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara Porprov 2027 kini menjadi sorotan menyusul kabar rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Porprov kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah rencana perubahan itu hanya menyangkut mekanisme administrasi anggaran atau berpotensi menggeser kewenangan penyelenggaraan yang sebelumnya telah diberikan kepada KONI Jatim melalui keputusan gubernur?
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menyoroti serius perkembangan tersebut. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka dasar hukum dan pertimbangan kebijakan secara transparan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengganggu pembinaan atlet.
Bahkan, MAKI Jatim menyatakan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi ke Kantor Dispora Jatim sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus pengawasan terhadap tata kelola anggaran olahraga.
Keputusan Gubernur 6 Oktober 2025, KONI Jatim Diberi Mandat Penyelenggaraan
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, KONI Jatim secara resmi ditugaskan sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Dalam diktum KESATU, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara. Selanjutnya, diktum KEDUA mengatur sejumlah tanggung jawab, meliputi persiapan penyelenggaraan, penetapan jumlah peserta, penentuan cabang olahraga yang dipertandingkan, persyaratan kepesertaan, waktu pelaksanaan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tuan rumah, serta pembentukan panitia dan sekretariat.
Sementara diktum KETIGA mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini menjadi titik penting dalam polemik yang berkembang.
Sebab, keputusan gubernur tersebut membedakan fungsi penyelenggaraan dengan mekanisme pembiayaan. Dispora memiliki peran dalam dukungan penganggaran melalui APBD, sedangkan KONI Jatim memperoleh penugasan sebagai penyelenggara.
Dengan demikian, apabila benar terdapat rencana pengalihan pengelolaan anggaran, pemerintah perlu menjelaskan apakah perubahan tersebut hanya menyangkut tata cara penganggaran atau juga menyentuh pembagian kewenangan penyelenggaraan.
Perubahan mekanisme pendanaan dan perubahan mandat penyelenggaraan merupakan dua persoalan berbeda yang masing-masing harus memiliki landasan hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.
Heru MAKI: Jangan Sampai Masa Depan Atlet Menjadi Korban
Heru MAKI menegaskan bahwa persoalan BK PON dan Porprov tidak boleh disederhanakan menjadi urusan administrasi, transportasi, penginapan, konsumsi, maupun pemberangkatan atlet.
Menurutnya, persiapan menuju PON membutuhkan proses teknis yang panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan.
Di dalamnya terdapat rekrutmen dan seleksi atlet, pemetaan kekuatan kontingen, evaluasi performa, sistem promosi dan degradasi, pemenuhan kuota kualifikasi, hingga pengadaan peralatan pertandingan yang sesuai standar masing-masing cabang olahraga.
Setiap cabang olahraga mempunyai karakteristik dan mekanisme kualifikasi berbeda. Sebagian menggunakan sistem ranking atau pemeringkatan, sedangkan lainnya menerapkan sistem kuota dengan jumlah peserta tertentu.
Atlet juga membutuhkan kesempatan beradaptasi dengan peralatan pertandingan yang nantinya digunakan dalam kompetisi nasional.
Seluruh tahapan tersebut memerlukan koordinasi intensif antara KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet.
Heru mengkhawatirkan perubahan pengelolaan tanpa kajian teknis yang matang dapat mengganggu kesinambungan sistem pembinaan yang telah berjalan.
Bahkan, ia memperingatkan adanya potensi hilangnya satu hingga dua generasi atlet potensial Jawa Timur apabila proses pembinaan mengalami gangguan serius.
Kekhawatiran tersebut menjadi alasan MAKI Jatim meminta pemerintah tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan administratif tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap prestasi olahraga.
Enam Pertanyaan Penting Menanti Jawaban Pemprov Jatim
MAKI Jatim menilai terdapat enam persoalan mendasar yang harus dijelaskan secara terbuka.
1. Keabsahan atlet: Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran, verifikasi, dan pengesahan atlet dari setiap kabupaten/kota?
2. Kelayakan venue: Siapa yang menentukan standar teknis dan kelayakan tempat pertandingan sesuai regulasi masing-masing cabang olahraga?
3. Sistem pertandingan: Siapa yang bertanggung jawab menyusun jadwal, menetapkan perangkat pertandingan, menerapkan regulasi, dan menyelesaikan protes?
4. Kepesertaan daerah: Bagaimana kedudukan KONI kabupaten/kota dan organisasi cabang olahraga dalam sistem kepesertaan?
5. Pengesahan prestasi: Siapa yang bertanggung jawab mencatat hasil pertandingan, mengesahkan perolehan medali, dan menyelesaikan sengketa hasil pertandingan?
6. Kepastian hukum: Apakah telah diterbitkan keputusan baru atau dasar administratif lain yang mengubah penugasan KONI Jatim berdasarkan keputusan gubernur tertanggal 6 Oktober 2025?
Pertanyaan tersebut harus dijawab agar pelaksanaan Porprov 2027 tidak terjebak dalam ketidakjelasan tanggung jawab.
Sekdaprov dan Bappeda Jatim Diminta Buka Dasar Pengalihan Anggaran
MAKI Jatim juga meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, dan Kepala Bappeda Jatim, Iwan, memberikan penjelasan mengenai dasar hukum serta mekanisme rencana perubahan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah anggaran tetap disalurkan melalui mekanisme hibah kepada KONI Jatim atau berubah menjadi belanja kegiatan yang dikelola langsung oleh Dispora.
Keduanya memiliki konsekuensi administrasi dan pertanggungjawaban yang berbeda.
Heru menilai masyarakat berhak mengetahui siapa penerima anggaran, siapa pelaksana kegiatan, siapa penanggung jawab teknis, serta bagaimana sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan dana.
Terlebih, anggaran tersebut bersumber dari APBD yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam pemberitaan KanalSatu dan Radar Surabaya pada 10 November 2026, upaya konfirmasi kepada sejumlah pejabat terkait belum menghasilkan penjelasan resmi mengenai rencana pengalihan tersebut. Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Abdul Wahab, mengarahkan wartawan untuk meminta keterangan langsung kepada Kepala Dispora.
Karena itu, kepastian kebijakan masih membutuhkan klarifikasi resmi Pemprov Jatim.
MAKI Jatim Siapkan Demo Akbar ke Kantor Dispora
Heru MAKI memastikan pihaknya tidak akan berhenti pada penyampaian kritik melalui pemberitaan.
MAKI Jatim tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar ke Kantor Dispora Jatim untuk menyampaikan aspirasi mengenai rencana perubahan pengelolaan anggaran serta meminta evaluasi terhadap kebijakan olahraga prestasi.
Heru menegaskan bahwa sikap MAKI Jatim bukan semata-mata membela KONI sebagai organisasi.
Fokus utama yang diperjuangkan adalah keberlangsungan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Jawa Timur.
Menurutnya, atlet merupakan pihak yang paling membutuhkan kepastian karena mereka telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
MAKI Jatim juga berencana meminta audiensi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian langsung.
Dugaan Persoalan Anggaran Dispora 2022–2026 Masuk Agenda Penelaahan
Selain polemik Porprov 2027, Heru MAKI mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah menghimpun sejumlah data terkait dugaan persoalan pengelolaan anggaran Dispora Jatim periode 2022–2026.
Data tersebut sedang dipersiapkan untuk ditelaah lebih lanjut sebagai bahan penyusunan laporan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung dokumen dan bukti memadai, MAKI Jatim menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
MAKI menegaskan bahwa setiap dugaan harus diperiksa secara objektif, disertai klarifikasi pihak terkait, serta diuji melalui proses hukum. Pengumpulan data dan rencana pelaporan tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti terjadinya tindak pidana.
Porprov 2027 Jangan Berubah Menjadi Arena Tarik-Menarik Kewenangan
Polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperjelas tata kelola olahraga prestasi.
Dispora dan KONI harus menjalankan fungsi masing-masing sesuai ketentuan hukum. Pemerintah perlu memastikan dukungan anggaran berjalan transparan dan akuntabel, sedangkan kebutuhan teknis olahraga harus dikoordinasikan dengan organisasi yang memahami sistem pembinaan dan regulasi setiap cabang olahraga.
Jangan sampai persoalan birokrasi mengganggu seleksi atlet, program latihan, pengadaan peralatan, maupun persiapan kontingen menuju Porprov dan PON 2028.
Kini publik menunggu penjelasan Gubernur Khofifah, Sekdaprov, Bappeda, dan Dispora Jatim mengenai kepastian pelaksanaan keputusan gubernur tertanggal 6 Oktober 2025.
MAKI Jatim menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui audiensi, penyampaian aspirasi, dan penelaahan dokumen anggaran.
Bagi Heru MAKI, yang harus dijaga bukan sekadar kewenangan sebuah lembaga, melainkan kepastian hukum, transparansi uang rakyat, dan masa depan generasi atlet Jawa Timur.
Porprov 2027 seharusnya menjadi panggung lahirnya juara, bukan arena ketidakpastian kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar mendukung peningkatan prestasi dan tidak menghambat pembinaan atlet yang telah berjalan (Red).
