SIDOARJO – KABAR NUSANTARA ID Transparansi pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan menjadi sorotan dalam kunjungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Rabu (21/10/2026). Peninjauan langsung ini menjadi bagian dari pengawasan eksternal untuk melihat pelaksanaan pelayanan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemasyarakatan agar semakin profesional, responsif, dan akuntabel.
Kunjungan tersebut tidak sekadar menyoroti kelengkapan fasilitas pelayanan, tetapi juga menyangkut kepastian prosedur yang diterima masyarakat, kenyamanan keluarga saat mengunjungi warga binaan, kemudahan menyampaikan pengaduan, hingga perhatian terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.
Di tengah tantangan kepadatan penghuni rumah tahanan, kualitas pelayanan menjadi aspek yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Kejelasan informasi, ketertiban antrean, konsistensi penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta respons petugas merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi maladministrasi.
Rombongan Ombudsman dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi. Dalam agenda tersebut, ia didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, serta Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro.
PTSP hingga Sarana Pengaduan Menjadi Sasaran Peninjauan
Setibanya di Rutan Surabaya, rombongan langsung meninjau area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Triyoga mengamati mekanisme pendaftaran dan antrean pengunjung, kondisi ruang tunggu keluarga warga binaan, serta fasilitas yang disediakan untuk menampung pengaduan masyarakat.
Peninjauan ini memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan pelayanan di lapangan, khususnya terkait akses masyarakat terhadap layanan dan penerapan prosedur kunjungan yang berlaku.
Bagi keluarga warga binaan, kepastian mengenai persyaratan, tahapan pelayanan, dan alur kunjungan menjadi kebutuhan mendasar. Informasi yang disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengikuti prosedur dengan tertib sekaligus meminimalkan kebingungan saat mengakses pelayanan.
Tidak kalah penting, fasilitas pengaduan harus dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan. Keberadaan saluran pengaduan yang mudah diakses perlu diimbangi dengan mekanisme penanganan dan tindak lanjut yang jelas sehingga persoalan pelayanan dapat dievaluasi secara bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, Kusnali dan Tristiantoro turut menjelaskan inovasi pelayanan digital yang diterapkan di Rutan Surabaya. Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk mendukung keteraturan proses pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan yang tersedia.
Namun, digitalisasi bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Teknologi harus berjalan beriringan dengan kesiapan petugas, kejelasan informasi, konsistensi prosedur, serta kemampuan institusi merespons kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
Triyoga: Pengawasan Berkala Penting untuk Mencegah Maladministrasi
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan perlu dilakukan secara berkala.
Menurutnya, tantangan kepadatan penghuni Rutan Surabaya menuntut penyelenggara pelayanan untuk tetap mengedepankan responsivitas dan transparansi. Masyarakat yang datang untuk mengunjungi keluarganya perlu mendapatkan kepastian layanan, sedangkan pemenuhan hak dasar warga binaan harus tetap menjadi perhatian.
“Kami melihat langsung bagaimana proses alur kunjungan masyarakat dan pemenuhan hak dasar warga binaan di dalam. Pengawasan seperti ini penting agar standar pelayanan publik tetap terjaga dan masyarakat mendapat kepastian layanan,” tegas Triyoga di sela-sela peninjauan.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk melihat kesesuaian antara prosedur yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.
Melalui pemeriksaan langsung, aspek pelayanan yang memerlukan evaluasi dapat diidentifikasi untuk kemudian menjadi bahan perbaikan. Langkah ini juga diharapkan mampu membantu mencegah potensi penyimpangan prosedur, hambatan pelayanan, maupun praktik maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat.
Pengawasan eksternal memiliki arti penting karena pelayanan publik tidak cukup dinilai dari tersedianya fasilitas atau adanya sistem digital. Kualitas pelayanan juga ditentukan oleh kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab penyelenggara dalam menindaklanjuti persoalan yang muncul.
Kusnali Terbuka terhadap Evaluasi dan Masukan Ombudsman
Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menyambut terbuka kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Ia menilai masukan dari lembaga pengawas eksternal penting untuk membantu mengidentifikasi kekurangan dan memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.
Keterbukaan terhadap evaluasi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Melalui pengawasan tersebut, jajaran pemasyarakatan memiliki kesempatan untuk menilai kembali efektivitas prosedur serta menentukan langkah pembenahan yang diperlukan.
Sinergi antara Ombudsman dan jajaran pemasyarakatan juga diharapkan memperkuat budaya kerja yang mengedepankan transparansi serta tanggung jawab.
Dengan demikian, peningkatan mutu pelayanan tidak berhenti sebagai komitmen administratif, melainkan perlu diwujudkan melalui pelaksanaan prosedur yang konsisten dan tindak lanjut terhadap masukan yang relevan.
Bagi institusi pemasyarakatan, evaluasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap aspek pelayanan yang belum optimal perlu menjadi perhatian agar perbaikan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Tristiantoro Dorong Pelayanan yang Lebih Responsif dan Terukur
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro, menyatakan bahwa kunjungan Ombudsman merupakan dukungan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan di Rutan Surabaya.
Peninjauan langsung tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan pelaksanaan pelayanan sekaligus menerima masukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi.
Inovasi digital yang diterapkan diharapkan mampu mendukung kemudahan akses dan keteraturan pelayanan bagi masyarakat. Meski demikian, keberhasilan peningkatan pelayanan tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan SOP, kesiapan petugas, serta kejelasan informasi yang diberikan kepada pengguna layanan.
Mekanisme pengaduan juga perlu mendapat perhatian karena menjadi salah satu sarana masyarakat menyampaikan kendala atau persoalan yang dihadapi selama mengakses pelayanan.
Seluruh unsur tersebut harus berjalan secara terpadu agar pelayanan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat dan mendukung penghormatan terhadap hak-hak warga binaan.
Keterbukaan terhadap pengawasan eksternal diharapkan menjadi dorongan bagi Rutan Surabaya untuk terus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan memperkuat aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.
Hak Warga Binaan dan Kepastian Layanan Harus Berjalan Beriringan
Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menegaskan bahwa pelayanan pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada kelancaran administrasi. Institusi juga perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pelayanan sesuai prosedur dan hak-hak warga binaan tetap diperhatikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bagi keluarga warga binaan, transparansi berarti memperoleh informasi yang jelas, mengetahui tahapan kunjungan, dan memahami saluran yang dapat digunakan ketika menghadapi kendala.
Sementara itu, bagi warga binaan, pemenuhan hak dasar merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, pengawasan eksternal memberikan ruang untuk menilai pelaksanaan pelayanan secara objektif serta mendorong pembenahan apabila ditemukan aspek yang belum berjalan optimal.
Meski peninjauan langsung dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelayanan, hasil perbaikan pada akhirnya perlu tercermin dalam pelaksanaan prosedur yang konsisten, respons petugas yang memadai, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan.
Karena itu, keterbukaan terhadap pengawasan perlu diikuti komitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari, bukan sekadar pernyataan dalam kegiatan seremonial.
Pengawasan Bukan Formalitas, Perbaikan Nyata Menjadi Penentu
Peninjauan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur ke Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Sinergi antara Ombudsman, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, dan Rutan Surabaya diharapkan dapat mendorong pelayanan yang semakin transparan, responsif, profesional, serta akuntabel.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap masukan yang relevan dapat menjadi dasar pembenahan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, pengawasan tidak berhenti pada peninjauan fasilitas, tetapi turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat dibangun melalui kepastian prosedur, keterbukaan informasi, kemudahan akses pengaduan, dan tanggung jawab institusi dalam menjalankan tugasnya.
Pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas bukan hanya tentang bagaimana layanan diberikan, melainkan juga tentang bagaimana hak warga binaan dihormati, masyarakat memperoleh kepastian, dan setiap kekurangan ditindaklanjuti melalui perbaikan yang nyata (Har).
