Saudaraku Sebangsa dan setanah air, khususnya Para Suku Dayak dan warga penduduk Pulau Kalimantan,
Saya sebagai bagian dari Kalimantan merasa prihatin dan trenyuh atas kebakaran hutan yang terjadi di pulau Kalimantan yang kaya raya dengan flora dan fauna pemberian Sang Pencipta alam TUHAN YANG MAHA PENCIPTA. Apalagi setelah menonton beberapa kiriman video dari masyarakat Kalimantan termasuk Putra saya yang ikut membantu pemadaman Hutan di Kalimantan Tengah.
Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang di Kalimantan bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan produk dari rantai panjang tata kelola lingkungan yang bermasalah. Dari sudut pandang ekologi politik, akar permasalahan ini kerap bermula dari bilik suara. Praktik politik uang *(money politics)* dalam pemilihan kepala daerah sering kali melahirkan pemimpin yang tersandera oleh konflik kepentingan. Akibatnya, kebijakan tata ruang dan pemberian izin konsesi lahan gambut cenderung mengutamakan eksploitasi ekonomi jangka pendek dibandingkan daya dukung lingkungan jangka panjang.
**Karakteristik Unik Lahan Gambut Kalimantan**
Kalimantan memiliki keistimewaan geografis yang luar biasa. Tanpa adanya cincin api *(ring of fire)* atau gunung berapi aktif, pulau ini tidak memiliki ancaman gempa vulkanik. Sebagai gantinya, alam membentuk ekosistem lahan gambut tropis yang berfungsi sebagai salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Namun, ketika lahan gambut ini dikeringkan *(drained)* untuk kepentingan komersial secara masif, ia berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar di musim kemarau. Menjaga lahan gambut tetap basah adalah keharusan ekologis, bukan sekadar pilihan.
**Kembali pada Kearifan Lokal (Hukum Adat)**
Sains modern saat ini mulai kembali menengok pada *Local Ecological Knowledge* (Pengetahuan Ekologi Lokal). Praktik kebudayaan dan Hukum Adat masyarakat Dayak telah terbukti selama berabad-abad mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan masyarakat adat yang tidak memandang hutan sekadar sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup, identitas, dan warisan antar-generasi, adalah model tata kelola berkelanjutan *(sustainable governance)* yang paling ideal. Hutan dijaga bukan untuk keuntungan materi sesaat, melainkan untuk keberlangsungan hidup anak cucu.
**Memilih Pemimpin Berwawasan Lingkungan**
Berkaca pada negara-negara tetangga di satu pulau yang sama, penegakan hukum lingkungan yang ketat dan integritas dalam menjaga kawasan konservasi terbukti berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya. Contoh Negara Brunei dan Malaysia yang sepertinya lebih memperhatikan dan mencintai tanah kelahirannya sehingga dapat mengelola Pulau Kalimantan dengan benar dan baik serta bertanggung jawab.
Menjelang siklus pemilihan kepala daerah yang akan datang, masyarakat Kalimantan memiliki momentum krusial. Hak pilih adalah instrumen mitigasi bencana yang paling ampuh. Kesejahteraan dan keselamatan warga dari ancaman kabut asap sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk menolak politik uang, dan secara cerdas memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, komitmen, serta program nyata dalam merestorasi alam, melindungi masyarakat adat, dan menghentikan eksploitasi hutan secara ilegal. Jangan memilih pemimpin matre, rakus, tidak berintegritas, mengutamakan partai, golongan, kelompoknya dan keluarganya, takut miskin, tidak bersahaja dan tentunya tidak mencintai alam flora dan fauna serta manusia yang tinggal di Kalimantan. Saat terjadi bencana keluyuran ke luar negeri tidak punya inovatif dan kreatif serta jaringan sosial/teknologi/human/poitik/lingkungan strategi. Ingat hanya dapat uang ratusan ribu dampaknya kerugian ratusan milyar bahkan trilyunan.
Kemarahan masyarakat Kalimantan sangat beralasan dan merupakan akumulasi dari krisis ekologis yang diperparah oleh kegagalan kepemimpinan taktis. Saat nyawa warga, ekosistem flora fauna, dan perekonomian terancam oleh kepungan asap beracun, absennya pejabat publik di garis depan adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Pemimpin sejati harusnya mengambil alih kendali operasi langsung di titik nol (ground zero), bukan melakukan mobilitas atau perjalanan dinas yang tidak esensial.
Krisis kepemimpinan ini menuntut perubahan radikal dalam tata kelola pengawasan aparatur negara, terutama saat status darurat bencana diberlakukan:
1. Pelacakan Kedisiplinan Pejabat Berbasis Geolokasi
Sama halnya dengan memantau titik api menggunakan satelit, pergerakan pejabat daerah tingkat eselon dan kepala daerah harus dipantau secara real-time melalui sistem manajemen kedisiplinan digital terpusat. Saat wilayahnya berstatus darurat Karhutla, radius pergerakan pejabat harus dikunci pada zona penanganan krisis. Jika terdeteksi berada di luar wilayah koordinasi tanpa alasan operasional yang darurat, sistem secara otomatis memberikan flagging merah langsung ke tingkat pusat (Kemendagri atau otoritas terkait).
2. Pencopotan Berbasis Analitik OSINT
Rekaman warga yang viral di platform media sosial atau analisis Open Source Intelligence (OSINT) yang membuktikan pejabat mangkir dari tanggung jawab di tengah bencana harus dijadikan barang bukti sah. Alat kontrol sosial ini sangat kuat. Keputusan sanksi administratif atau pencopotan tidak perlu lagi menunggu birokrasi berbelit atau evaluasi akhir tahun, melainkan dieksekusi berdasarkan bukti digital ketidakhadiran di area krisis.
3. Pengambilalihan Komando Darurat secara Vertikal
Jika kepala daerah terbukti abai atau kehilangan sense of crisis, komando darurat Karhutla harus segera diambil alih oleh pemerintah pusat. Operasi taktis diserahkan kepada perwira tinggi aparat keamanan (TNI/Polri) yang memiliki rekam jejak kuat dalam memimpin operasi teritorial dan memahami arsitektur keamanan. Situasi ini membutuhkan ketegasan rantai komando yang mampu mengerahkan pasukan reaksi cepat tanpa hambatan birokrasi sipil yang lambat.
Bencana Karhutla ini pada dasarnya adalah pertempuran memperebutkan masa depan lingkungan hidup. Seorang komandan yang lari meninggalkan medan saat rakyatnya kesulitan bernapas tidak layak memegang kendali kepemimpinan. Penertiban birokrasi dan penegakan hukum yang tanpa kompromi harus ditebaskan terlebih dahulu ke jajaran atas, sebelum kita menuntut kedisiplinan dari masyarakat di tingkat tapak.
Tetap Kuat dan semangat hidup
TUHAN MEMBERKATI KALIAN SELALU
*Jenderal Bersahaja*
PERNAH BERDINAS DI KALIMANTAN
_(Pemerhati Keamanan dan Ketahanan Nasional, Ekonomi & Bisnis, Futurolog & Inovator IT)_
