SURABAYA – KABAR NUSANTARA ID Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026), menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip., mengapresiasi langkah penindakan tersebut sekaligus mendesak agar proses hukum dilanjutkan secara tuntas, transparan, profesional, dan berkeadilan.
Bagi Heru, penindakan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama anggaran penanggulangan bencana yang berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan, menurutnya, harus ditelusuri berdasarkan bukti hingga fakta hukum menjadi terang.
Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari keberhasilan melakukan penindakan. Penuntasan perkara dan pembenahan sistem pengawasan juga diperlukan agar penggunaan anggaran negara tetap sesuai peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
MAKI Jatim Minta KPK Ungkap Perkara secara Profesional
Heru mendorong KPK menangani perkara di lingkungan BNPB secara menyeluruh dengan mengedepankan kecermatan dalam mengumpulkan dan menguji bukti. Seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan hukum, tanpa dipengaruhi spekulasi maupun tekanan yang dapat mengganggu objektivitas penanganan perkara.
Dalam informasi yang disampaikan sebagai dasar pemberitaan ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa sejumlah pihak telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Namun, identitas pihak-pihak tersebut, barang bukti, serta konstruksi perkara belum diungkap secara terperinci dalam informasi yang tersedia.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menunggu penjelasan resmi KPK mengenai perkembangan penanganan perkara. Identitas maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak sepatutnya disimpulkan sebelum terdapat keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi tetap menjadi hal penting agar publik memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum. Pada saat yang sama, penyampaian informasi harus memperhatikan kepentingan penyidikan dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Anggaran Kebencanaan Menyangkut Kepentingan Masyarakat
MAKI Jatim menaruh perhatian pada pengawasan anggaran kebencanaan karena penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam penanganan keadaan darurat, perlindungan keselamatan, serta pemulihan setelah bencana.
Pengelolaan anggaran tersebut harus mengikuti aturan, memiliki pertanggungjawaban yang jelas, dan dapat diawasi sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, penanganannya perlu dilakukan secara serius agar persoalan dapat diungkap berdasarkan fakta hukum.
Menurut Heru, pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran. Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi penggunaan anggaran juga penting untuk mengurangi risiko penyimpangan serta memastikan uang negara digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Setiap rupiah uang negara harus dijaga. Setiap dugaan korupsi harus diusut berdasarkan bukti, dan setiap proses hukum harus berjalan transparan, profesional, serta berkeadilan, terlebih jika menyangkut anggaran penanggulangan bencana dan kepentingan masyarakat,” pungkas Heru Satriyo.
Penindakan Harus Diikuti Pengawasan dan Pencegahan
Pernyataan MAKI Jatim menekankan bahwa pemberantasan korupsi perlu berjalan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yakni penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dan pencegahan melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.
Pengawasan internal yang efektif, pencatatan penggunaan dana yang dapat ditelusuri, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Dalam perkara OTT di lingkungan BNPB ini, MAKI Jatim mendorong KPK mengungkap fakta berdasarkan bukti dan menindaklanjuti perkara sesuai kewenangannya. Perkembangan penanganan perkara juga diharapkan disampaikan melalui jalur resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Heru Satriyo menegaskan bahwa uang negara merupakan amanah publik yang harus dijaga. Karena itu, setiap dugaan korupsi wajib diusut secara profesional, proses hukum harus berjalan transparan dan berkeadilan, serta pengawasan anggaran kebencanaan harus diperkuat demi memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi (Red).
