JOMBANG –KABAR NUSANTARA ID Kembalinya Klien Pemasyarakatan ke tengah masyarakat bukanlah akhir dari perjuangan. Justru pada tahap inilah tantangan baru muncul: menghadapi stigma masa lalu, memulihkan kepercayaan lingkungan, memperoleh kesempatan bekerja, hingga membangun kehidupan mandiri. Tanpa dukungan yang memadai, upaya memperbaiki diri berisiko terbentur penolakan sosial dan terbatasnya akses terhadap kesempatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya melalui Focus Group Discussion (FGD) penguatan kolaborasi lintas sektor yang digelar di Azana Style Hotel, Jombang, Kamis (8/10/2026). Melalui Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter), Bapas Surabaya mendorong sinergi berbagai pihak agar pembimbingan klien tidak berhenti pada layanan formal, tetapi berlanjut menjadi dukungan konkret di lingkungan masyarakat.
Pesan utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah perlunya mengubah komitmen menjadi tindakan. Reintegrasi sosial membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, keluarga, serta masyarakat agar klien memiliki kesempatan yang lebih luas untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara positif.
Kepala Bapas Kelas I Surabaya, Ruspriyatno, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri. Keberhasilan pembimbingan dan reintegrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas, koordinasi yang terarah, serta dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.
“Forum hari ini harus mampu mengidentifikasi siapa berbuat apa, bagaimana mekanisme koordinasinya, serta bentuk dukungan apa yang dapat diberikan secara nyata agar Klien Pemasyarakatan kembali dan diterima dengan baik di masyarakat,” tegas Ruspriyatno.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa FGD tidak seharusnya berakhir sebagai agenda seremonial. Pertemuan lintas sektor harus menghasilkan langkah lanjutan yang dapat dijalankan dan dievaluasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh klien yang membutuhkan pendampingan untuk menata kembali kehidupannya.
Tantangannya bukan semata-mata mempertemukan banyak lembaga dalam satu forum. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pihak memahami tanggung jawab dan kontribusinya. Tanpa kejelasan peran, mekanisme koordinasi, serta kesinambungan program, kolaborasi berisiko hanya menjadi kesepakatan di atas kertas.
Kelayan Binter Jadi Penghubung Dukungan Lintas Sektor
FGD tersebut menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Yuningsih, serta PK Ahli Madya Bapas Surabaya, Yoyon Sukaryono, sebagai narasumber.
Pembahasan diarahkan pada penguatan kolaborasi strategis antara Bapas, aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, Kelompok Pemasyarakatan Peduli Pemasyarakatan, dan Griya Abhipraya dalam mendukung pembimbingan klien serta pendekatan keadilan restoratif.
Melalui Kelayan Binter, Bapas Surabaya berupaya memperkuat hubungan antara layanan pembimbingan dan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Keterhubungan ini diharapkan membuka akses bagi klien terhadap pendampingan sosial, pelatihan keterampilan, kesempatan pendidikan, dan peluang untuk kembali produktif sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing.
Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan setiap klien tidak selalu sama. Sebagian mungkin membutuhkan dukungan untuk memperbaiki hubungan keluarga, sedangkan lainnya memerlukan peningkatan keterampilan, akses pendidikan, atau kesempatan memasuki dunia kerja.
Karena itu, program reintegrasi perlu disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan yang tepat. Dukungan yang diberikan harus relevan dengan kondisi klien dan dapat diakses secara nyata, bukan hanya tercatat dalam rencana kegiatan.
Reintegrasi sosial juga tidak cukup dimaknai sebagai kembalinya seseorang ke tempat tinggal setelah menjalani proses pemasyarakatan. Proses ini mencakup pemulihan hubungan sosial, penerimaan lingkungan, kesempatan memperbaiki kehidupan, serta kemampuan menjalankan hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pembimbingan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan klien untuk berubah, tetapi juga dengan tersedianya lingkungan yang memungkinkan perubahan itu berlangsung secara berkelanjutan.
Kapolsek Mojoagung Nyatakan Kesiapan Berkolaborasi
Dukungan terhadap penguatan sinergi tersebut disampaikan Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas. Ia mengapresiasi pelaksanaan FGD dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah setempat.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan stakeholder setempat dalam memberikan program yang tepat bagi Klien,” ungkap Yogas.
Keterlibatan kepolisian diharapkan memperkuat komunikasi antara Bapas dan unsur terkait di wilayah, terutama dalam mendukung kesinambungan pembimbingan serta mengidentifikasi kebutuhan klien. Koordinasi yang berjalan baik dapat membantu memastikan bahwa program yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan di lapangan.
Dukungan tersebut juga menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam proses reintegrasi. Pembimbingan tidak semestinya dipandang sebagai tugas satu lembaga saja, melainkan sebagai upaya bersama yang melibatkan pihak-pihak sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.
Sementara itu, Kapolsek Peterongan, AKP Hidayat, menyoroti pentingnya penerimaan masyarakat bagi klien yang berupaya membangun kembali kehidupannya.
“Dengan adanya Kelayan Binter, diharapkan setiap Klien Pemasyarakatan terhubung dengan mudah dengan masyarakat, diterima, dihargai, dan menjadi manusia berdaya kembali,” harap Hidayat.
Pandangan tersebut menempatkan penerimaan sosial sebagai salah satu unsur penting dalam reintegrasi. Stigma yang terus melekat dapat membatasi ruang seseorang untuk berkembang, termasuk ketika berusaha memperoleh pekerjaan, memperbaiki hubungan sosial, atau kembali terlibat dalam aktivitas masyarakat.
Masyarakat memang tidak harus mengabaikan masa lalu seseorang. Namun, masa lalu juga tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menilai seluruh perjalanan hidupnya. Perubahan perlu diberi ruang untuk dibuktikan melalui perilaku, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan yang manusiawi tetap harus berjalan seiring dengan pembimbingan dan pengawasan. Dengan demikian, kesempatan untuk berubah dapat diberikan secara bertanggung jawab tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Peluang Kerja dan Pendidikan Menjadi Kunci Kemandirian
Salah satu tantangan dalam reintegrasi sosial adalah membangun kemandirian ekonomi. Tanpa keterampilan yang memadai dan kesempatan memperoleh penghasilan, klien dapat menghadapi kesulitan untuk menata kehidupan setelah kembali ke masyarakat.
Dalam konteks tersebut, dunia usaha dan lembaga pendidikan memiliki ruang untuk berkontribusi melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, pendidikan, maupun peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan klien.
Pemerintah daerah dan organisasi sosial juga dapat mengambil peran melalui program pemberdayaan serta pendampingan. Sementara itu, keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses adaptasi.
Namun, dukungan tersebut tidak bisa diseragamkan. Setiap klien memiliki latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan berbeda. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu didukung pemetaan kebutuhan agar program yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Kelayan Binter diharapkan menjadi penghubung yang memperkuat akses terhadap berbagai sumber daya tersebut. Tujuannya bukan sekadar membantu klien melewati masa transisi, tetapi juga membuka kesempatan agar mereka dapat hidup mandiri, produktif, dan berkontribusi positif.
Meski demikian, efektivitas program tetap harus dibuktikan melalui pelaksanaan yang konsisten. Ketersediaan kegiatan, akses layanan, kesinambungan pendampingan, dan manfaat yang dirasakan klien menjadi aspek penting untuk dievaluasi.
Setelah FGD, Komitmen Harus Berubah Menjadi Aksi
FGD Bapas Kelas I Surabaya di Jombang membawa pekerjaan bersama yang tidak ringan: memastikan kolaborasi lintas sektor benar-benar berjalan setelah forum berakhir.
Penyamaan persepsi merupakan fondasi awal, tetapi bukan hasil akhir. Dibutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme koordinasi yang berfungsi, serta evaluasi berkala untuk mengetahui apakah dukungan yang diberikan telah menjawab kebutuhan klien.
Tanpa tindak lanjut, berbagai gagasan yang dibahas berisiko tidak memberikan perubahan berarti bagi mereka yang sedang berusaha membangun kehidupan baru. Sebaliknya, kolaborasi yang terarah dapat memperkuat layanan pembimbingan, memperluas akses terhadap sumber daya masyarakat, dan membantu klien menghadapi tantangan sosial secara lebih terukur.
Bapas Surabaya melalui Kelayan Binter berupaya memperkuat hubungan antara penyelenggara pemasyarakatan dan berbagai unsur masyarakat. Keberlanjutan upaya ini akan bergantung pada kemampuan setiap pihak menerjemahkan komitmen menjadi dukungan yang nyata dan sesuai kebutuhan.
Pada akhirnya, reintegrasi sosial bukan hanya tentang kemauan seseorang memperbaiki diri. Kesempatan untuk belajar, bekerja, membangun hubungan yang sehat, dan memperoleh penerimaan sosial turut menentukan keberhasilan perubahan tersebut.
Pesan dari Jombang pun tegas: jangan biarkan klien menghadapi stigma seorang diri. Pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi sosial, dan masyarakat perlu mengambil peran yang nyata dalam mendukung proses reintegrasi.
Sebab, masa lalu tidak seharusnya menjadi vonis sosial tanpa akhir. Kesempatan untuk berubah perlu dibuktikan melalui tanggung jawab, sementara masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik benar-benar tersedia. Keberhasilan reintegrasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak pihak hadir dalam forum, melainkan oleh seberapa nyata dukungan mereka setelah pertemuan usai (Dd).
