SURABAYA — KABAR NUSANTARA ID Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Jawa Timur kini menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Di balik tujuan pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, MAKI menyoroti dugaan adanya potensi selisih anggaran yang dinilai dapat menjadi keuntungan bagi pihak tertentu apabila tidak dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Sorotan tersebut muncul setelah Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Investigasi MAKI Jatim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program revitalisasi SMA dan SMK negeri maupun swasta di sejumlah wilayah Jawa Timur.
MAKI menyebut pemantauan tidak hanya dilakukan dengan melihat hasil fisik pembangunan, tetapi juga dengan mencermati dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar, Bill of Quantity (BQ), progres pekerjaan, serta nilai bantuan yang diterima sekolah.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan surat tugas Tim Litbang dan Investigasi telah diterbitkan sejak Agustus 2026. Tim kemudian menjalankan pemantauan dan menyampaikan laporan perkembangan kepada internal MAKI Jatim untuk dilakukan kajian lebih lanjut.
Dari laporan tersebut, menurut Heru, muncul pertanyaan mengenai apa yang disebutnya sebagai “potensi profit” dalam pelaksanaan program revitalisasi.
“Berdasarkan laporan dan kajian berbasis RAB, gambar, BQ dari progres program revit, ternyata ada potensi profit yang cukup lumayan untuk sekelas Kepala Sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta dan berpotensi menjadi polemik kejahatan korupsi di kemudian hari,” ujar Heru.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dan hasil kajian internal MAKI Jatim. Belum terdapat kesimpulan hukum bahwa kepala sekolah atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana korupsi.
Namun bagi MAKI, munculnya dugaan selisih antara nilai bantuan dengan kebutuhan riil pekerjaan sudah cukup menjadi alasan untuk meminta transparansi dan pemeriksaan lebih mendalam.
Pertanyaan MAKI: Selisih Anggaran Itu Milik Siapa?
Persoalan yang disoroti MAKI bukan sekadar ada atau tidaknya selisih.
Pertanyaan utamanya adalah bagaimana status selisih tersebut, berdasarkan ketentuan apa, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terdapat dana yang tidak terserap sesuai peruntukan program.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah, perbedaan antara pagu anggaran dan biaya aktual tidak otomatis berarti keuntungan pribadi ataupun tindak pidana. Selisih tersebut harus dilihat bersama RAB yang disetujui, volume dan spesifikasi pekerjaan, harga barang dan jasa, bukti transaksi, perubahan pekerjaan apabila ada, serta mekanisme pertanggungjawaban dan penyelesaian sisa dana.
Karena itu, MAKI mendorong agar dugaan “profit” tersebut tidak berhenti sebagai wacana.
Jika diperlukan, dokumen harus diperiksa dan pekerjaan fisik harus dibandingkan dengan nilai anggarannya.
Sebab bangunan yang terlihat selesai belum otomatis menjawab bagaimana setiap rupiah anggaran digunakan.
Ratusan Sekolah Masuk Program, Pengawasan Menjadi Krusial
Skala program revitalisasi di Jawa Timur cukup besar.
Berdasarkan informasi resmi Kemendikdasmen yang dikutip dalam materi tersebut, program revitalisasi 2026 di Jawa Timur mencakup 248 SMA, 307 SMK dan 121 SLB.
Besarnya cakupan tersebut membuat aspek pengawasan menjadi sangat penting. Program yang menggunakan anggaran negara harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar diterima satuan pendidikan dan peserta didik.
Dalam konteks inilah MAKI menilai mekanisme swakelola harus mendapatkan perhatian khusus.
Swakelola memberikan ruang lebih besar kepada satuan pendidikan untuk mengelola pelaksanaan sesuai kebutuhan. Namun ruang pengelolaan tersebut juga diikuti kewajiban mempertanggungjawabkan proses dan penggunaan anggaran secara terbuka.
Dugaan Pengelolaan Pihak Ketiga Ikut Disorot
MAKI Jatim juga mengaku menerima laporan mengenai adanya sejumlah pelaksanaan revitalisasi yang disebut melibatkan atau diserahkan kepada pihak ketiga.
Heru menyebut, berdasarkan informasi yang diterima Tim Litbang dan Investigasi, terdapat pihak ketiga yang diduga mengikuti arahan pihak tertentu.
Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
MAKI belum menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga tersebut secara otomatis merupakan pelanggaran hukum.
Yang hendak diuji adalah apakah pola pelaksanaan tersebut sesuai dengan mekanisme swakelola yang ditetapkan dalam program revitalisasi 2026.
Apabila pelaksanaan memang dilakukan secara swakelola, maka harus jelas siapa pelaksana, siapa pengawas, bagaimana proses pembelian dilakukan, bagaimana tenaga kerja dibayar, bagaimana pekerjaan dicatat, dan siapa yang menandatangani pertanggungjawaban.
MAKI Ingatkan: “Profit” Tak Boleh Menjadi Ruang Abu-Abu
Heru MAKI menilai persoalan akan menjadi serius apabila terdapat pihak yang menjadikan program revitalisasi sebagai sumber keuntungan pribadi atau kelompok.
Namun, sekali lagi, keberadaan keuntungan atau selisih biaya tidak dapat langsung disamakan dengan korupsi tanpa melihat sumber dana, aturan program, proses penggunaannya dan unsur pidana yang mungkin terpenuhi.
Karena itu, menurut MAKI, pengawasan harus diarahkan pada bukti.
Mulai dari harga material, volume pekerjaan, kualitas dan spesifikasi bangunan, pembayaran tenaga kerja, transaksi pembelian, hingga laporan pertanggungjawaban harus dapat ditelusuri.
Heru juga menyinggung potensi gratifikasi maupun cash back apabila dalam proses pelaksanaan ditemukan pemberian keuntungan kepada pihak tertentu.
“Korupsi itu tidak hanya berbasis uang dari selisih LPJ, tetapi gratifikasi dan cash back juga harus menjadi perhatian apabila memang ditemukan bukti,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan MAKI. Penentuan apakah suatu pemberian masuk kategori gratifikasi, suap atau tindak pidana korupsi tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan fakta dan alat bukti.
Transparansi Menjadi Kunci
Pemerintah sebelumnya juga telah menekankan pentingnya transparansi dalam program revitalisasi.
Karena itu, MAKI menilai seluruh pihak yang terlibat harus siap apabila dokumen dan realisasi pekerjaan diperiksa.
RAB harus dapat dibandingkan dengan pekerjaan yang benar-benar dibangun.
BQ harus dapat diuji dengan volume pekerjaan.
Harga material harus memiliki dasar.
Pembayaran harus memiliki bukti.
Dan laporan akhir harus mampu menjelaskan penggunaan dana secara utuh.
Jika semua sesuai ketentuan, maka dugaan adanya “profit” harus diuji dan tidak boleh langsung menjadi tuduhan.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian yang tidak dapat dijelaskan, maka hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan maupun hukum yang berlaku.
MAKI Siapkan Langkah Hukum
MAKI Jatim menyatakan proses pengawasan belum selesai.
Bidang Hukum MAKI Jatim masih memilah dan mendalami laporan Tim Litbang dan Investigasi sembari menunggu laporan final mengenai pelaksanaan program revitalisasi.
Hasil pendalaman tersebut disebut akan menjadi bahan penyusunan langkah hukum, termasuk rencana somasi awal kepada pihak-pihak terkait.
Menurut MAKI, langkah tersebut dapat diarahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah penerima manfaat, serta kepala cabang dinas terkait untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban.
Heru meminta kepala sekolah penerima manfaat tidak menjadikan program revitalisasi sebagai ruang untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.
“MAKI Jatim tidak akan main-main. Mohon kepala sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta penerima manfaat program revitalisasi juga tidak main-main untuk menarik dugaan potensi profit yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Heru.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Pertanggungjawaban
Program revitalisasi sekolah pada akhirnya bukan tentang siapa yang mengelola anggaran, melainkan seberapa besar anggaran negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi pendidikan.
Sekolah membutuhkan ruang belajar yang layak. Peserta didik membutuhkan fasilitas yang aman. Pemerintah membutuhkan program yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, apabila seluruh pekerjaan telah sesuai RAB, spesifikasi, volume dan harga yang wajar serta seluruh dana dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, maka program tersebut harus diberikan ruang untuk menunjukkan keberhasilannya.
Namun apabila ditemukan selisih yang tidak dapat dijelaskan, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan yang menyimpang, pengalihan pelaksanaan yang tidak sesuai mekanisme, ataupun aliran keuntungan kepada pihak tertentu tanpa dasar yang sah, maka persoalan tersebut layak diperiksa lebih lanjut.
Kini pertanyaan yang dilempar MAKI Jatim menjadi semakin sederhana tetapi mendasar:
Jika ada selisih anggaran dalam revitalisasi sekolah, ke mana uang itu pergi, siapa yang menguasainya, apa dasar penggunaannya, dan apakah seluruhnya benar-benar kembali untuk kepentingan sekolah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup diberikan melalui pernyataan.
Dokumen, pekerjaan fisik, transaksi dan pertanggungjawabanlah yang akan menjadi ukuran sebenarnya.
Dan selama proses tersebut belum tuntas, sorotan terhadap pelaksanaan revitalisasi SMA dan SMK di Jawa Timur akan tetap menjadi bagian dari pengawasan publik (Red).
