SIDOARJO —KABAR NUSANTARA ID Sebanyak 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur dievaluasi secara menyeluruh oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, Senin (5/10/2026).
Evaluasi bulanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan tugas di setiap UPT berjalan sesuai ketentuan. Tidak hanya menilai capaian, evaluasi juga diarahkan untuk menemukan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam evaluasi, mulai dari pelaksanaan razia, pemanfaatan wartelsus, PO Inkopasindo, dukungan program ketahanan pangan, hingga publikasi pemberitaan mengenai kinerja, inovasi, dan capaian jajaran.
Kusnali menegaskan bahwa setiap UPT harus memiliki perhatian yang sama terhadap kualitas pelayanan kepada warga binaan. Fasilitas dan pelayanan harus diberikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses pembebasan warga binaan juga harus dilaksanakan secara tertib dan terpantau. Pengawasan terhadap proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
“Kita harus terus introspeksi dan menjaga integritas. Jangan sampai Jawa Timur menjadi penyumbang masalah, tetapi harus menjadi bagian dari penyelesaian dan perbaikan Pemasyarakatan,” tegas Kusnali.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan kegiatan. Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Ketahanan Pangan Masih Perlu Digenjot
Kusnali turut menyoroti pelaksanaan program ketahanan pangan Pemasyarakatan Jawa Timur. Menurutnya, sektor tersebut masih perlu ditingkatkan sehingga jajaran diminta mengoptimalkan pelaksanaannya.
Setiap UPT didorong untuk memberikan perhatian lebih terhadap program tersebut agar dapat berjalan secara maksimal dan mendukung berbagai upaya Pemasyarakatan.
Di bidang pengawasan, pelaksanaan razia juga diminta terus diperkuat. Razia menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan.
Pemanfaatan wartelsus dan PO Inkopasindo juga menjadi bagian yang dievaluasi. Jajaran diminta mengoptimalkan pemanfaatan serta pelaksanaan program tersebut dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
Kinerja Positif Harus Sampai ke Publik
Selain pelaksanaan tugas internal, komunikasi publik turut mendapat perhatian.
Kusnali meminta jajaran meningkatkan pemberitaan positif yang mengangkat kinerja, inovasi, dan capaian UPT yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Publikasi tersebut diharapkan dapat memperluas informasi mengenai berbagai kegiatan dan inovasi yang dilaksanakan jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur.
Namun, pemberitaan positif harus ditopang dengan pelaksanaan tugas yang nyata. Kinerja, pelayanan, dan inovasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar dijalankan di lingkungan UPT.
Dengan demikian, publikasi menjadi bagian dari upaya menyampaikan kinerja sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.
Integritas ASN Diperkuat melalui Kode Etik
Kusnali juga memberikan penekanan terhadap implementasi Permen Imipas Nomor 14 Tahun 2026 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.
Seluruh pegawai diminta memahami sekaligus menerapkan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kode etik dan kode perilaku diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, termasuk dalam memberikan pelayanan, menjalankan kewenangan, melaksanakan pengawasan, serta menjalankan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Penguatan tersebut diarahkan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur.
Evaluasi terhadap 46 UPT tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan kembali arah kerja jajaran. Setiap UPT harus mampu menjaga pelayanan kepada warga binaan, memperkuat pengawasan, meningkatkan program ketahanan pangan, mengoptimalkan fasilitas dan program yang ada, serta menyampaikan capaian positif kepada masyarakat.
Di atas seluruh aspek tersebut, integritas tetap menjadi fondasi.
Kusnali mendorong agar evaluasi bulanan tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan menjadi alat untuk mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki kinerja.
Dengan semangat tersebut, Pemasyarakatan Jawa Timur diharapkan terus bergerak menjadi organisasi yang semakin profesional, tertib, berintegritas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, setiap evaluasi pada akhirnya harus menghasilkan satu tujuan: membuat Pemasyarakatan Jawa Timur semakin baik dan semakin kuat sebagai bagian dari solusi (Dd).
