SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Jatim Fest 2026 tengah berlangsung di Grand City Surabaya pada 30 September hingga 4 Oktober 2026. Di balik agenda pameran yang melibatkan berbagai unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur justru menyoroti persoalan yang jauh lebih mendasar: jejak anggaran, mekanisme keikutsertaan OPD, serta hubungan kerja antara Biro Perekonomian Setdaprov Jatim dan pihak penyelenggara.
Sorotan itu dituangkan MAKI Jatim dalam materi laporan hukum yang disebut akan disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Bagi MAKI Jatim, persoalan utama bukan sekadar apakah Jatim Fest 2026 diselenggarakan atau tidak, melainkan bagaimana kegiatan tersebut dibiayai dan apakah seluruh penggunaan anggaran pemerintah mempunyai dasar perencanaan serta pertanggungjawaban yang jelas.
Biro Perekonomian Setdaprov Jatim disebut MAKI memiliki posisi penting sebagai leading sector Jatim Fest.
Menurut MAKI, pola keterlibatan Biro Perekonomian tersebut bukan baru muncul pada 2026. Sejak penyelenggaraan Jatim Fest mulai 2023, Biro Perekonomian disebut telah berhubungan dengan pihak penyelenggara yang sebelumnya dikenal sebagai Debindo Mitra Tama dan kini disebut PT Dayapromo Mitra Tama.
MAKI menilai keterlibatan tersebut terlihat dalam berbagai tahapan kegiatan, termasuk agenda technical meeting sebelum pameran berlangsung.
Biro Perekonomian juga disebut berperan mendorong OPD Pemprov Jatim untuk menjadi peserta pameran.
Namun, seluruh penilaian dan dugaan tersebut merupakan keterangan dari MAKI Jatim yang masih memerlukan verifikasi. Belum terdapat kesimpulan hukum bahwa keterlibatan tersebut merupakan pelanggaran atau tindak pidana.
Dari Mana Anggaran Keikutsertaan Biro Perekonomian?
Pertanyaan paling krusial MAKI Jatim justru diarahkan pada dokumen perencanaan anggaran.
MAKI menyatakan telah menelusuri data SiRUP LKPP untuk Biro Perekonomian TA 2026. Dalam penelusuran tersebut, MAKI mengaku tidak menemukan nomenklatur kegiatan yang secara eksplisit mencantumkan “Jatim Fest”.
Di sisi lain, Biro Perekonomian disebut menjadi salah satu peserta dalam Jatim Fest 2026.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang menurut MAKI harus dijawab melalui dokumen resmi:
Jika nomenklatur “Jatim Fest” tidak tercantum dalam data anggaran yang ditelusuri, dari pos anggaran mana biaya keikutsertaan Biro Perekonomian dalam Jatim Fest 2026 dibebankan?
Pertanyaan itu semakin mengemuka karena MAKI menyebut terdapat dua paket dalam anggaran Biro Perekonomian TA 2026 yang berkaitan dengan belanja jasa penyelenggaraan acara dan sewa kepentingan acara dalam Pasar Murah, dengan nilai sekitar Rp75,5 juta dan Rp180 juta.
Menurut MAKI, kedua paket tersebut bukan paket yang secara eksplisit diperuntukkan bagi Jatim Fest 2026.
Tetapi pernyataan tersebut tetap harus diuji dengan dokumen lengkap. Nomenklatur suatu paket dalam SiRUP tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan hubungan sebuah kegiatan dengan program atau rangkaian acara tertentu. Karena itu, pemeriksaan KAK, RAB, kontrak, dokumen pembayaran dan laporan pertanggungjawaban menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran sebenarnya.
Bukan Sekadar Persoalan Nama Paket
Di sinilah persoalan Jatim Fest 2026 menjadi menarik dari perspektif pengawasan anggaran.
Apabila sebuah paket anggaran memang diperuntukkan bagi Pasar Murah, maka harus dapat dijelaskan bentuk kegiatan, lokasi, waktu, output serta realisasi belanjanya.
Sebaliknya, apabila terdapat hubungan dengan Jatim Fest 2026, maka dokumen pendukungnya juga perlu dapat ditunjukkan secara terbuka.
Dengan demikian, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya “apa nama paketnya?”, tetapi juga:
apa tujuan anggarannya, siapa penerima manfaatnya, siapa penyedianya, apa barang atau jasa yang dibayarkan, kapan kegiatan dilaksanakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Rangkaian dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menilai apakah antara perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan terdapat kesesuaian.
PT Dayapromo Mitra Tama Masuk Radar Sorotan
Dalam laporan yang disiapkan, MAKI Jatim juga menyoroti PT Dayapromo Mitra Tama sebagai pihak penyelenggara.
MAKI mempersoalkan hubungan penyelenggara dengan Biro Perekonomian serta pola keterlibatan OPD dalam Jatim Fest dari tahun ke tahun.
MAKI menggunakan istilah profit oriented dan menduga terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak tertentu.
Namun, dugaan tersebut belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum tanpa adanya bukti mengenai aliran manfaat, transaksi, pemberian atau tindakan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Karena itu, apabila laporan MAKI diterima aparat penegak hukum, pemeriksaan terhadap hubungan para pihak menjadi salah satu bagian yang penting untuk menguji dugaan tersebut.
PPK, KPA dan PA Juga Disebut
MAKI Jatim menyatakan tidak hanya Biro Perekonomian dan vendor yang akan disorot.
Para pejabat yang menjalankan fungsi PPK, KPA dan PA pada OPD Pemprov Jatim yang mengikuti Jatim Fest 2026 disebut akan masuk dalam materi laporan hukum MAKI.
Akan tetapi, posisi sebagai PPK, KPA atau PA tidak berarti seseorang otomatis melakukan pelanggaran.
Setiap pejabat harus dilihat berdasarkan kewenangan, tindakan, dokumen yang ditandatangani, proses pengadaan, keputusan yang diambil dan pertanggungjawaban anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Karena itu, jika proses hukum berjalan, pemeriksaan semestinya dilakukan secara individual dan berbasis bukti.
MAKI Minta Persoalan Dibuka Secara Terang
MAKI Jatim menyatakan akan menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa.
Organisasi tersebut memandang perlu adanya penelusuran terhadap seluruh rangkaian pembiayaan Jatim Fest 2026, mulai dari perencanaan, pengadaan atau kerja sama dengan vendor, sumber anggaran masing-masing OPD, nilai pembayaran, realisasi kegiatan hingga laporan pertanggungjawaban.
Jika kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian, aparat penegak hukum dan auditor memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persoalan tersebut merupakan kesalahan administrasi, pelanggaran prosedur atau mempunyai unsur pidana.
Sebaliknya, apabila seluruh dokumen menunjukkan penggunaan anggaran telah sesuai perencanaan dan ketentuan, dokumen tersebut dapat menjadi jawaban atas berbagai dugaan yang berkembang.
Sampai saat ini, tudingan mengenai dugaan gratifikasi, cash back maupun hubungan yang saling menguntungkan tersebut masih merupakan dugaan yang disampaikan MAKI Jatim, bukan kesimpulan hukum.
Karena itu, klarifikasi dari Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, OPD peserta serta PT Dayapromo Mitra Tama menjadi penting untuk menjaga pemberitaan tetap berimbang.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar Jatim Fest 2026 bukan terletak pada kemeriahan panggung atau banyaknya peserta.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah seberapa terang jejak setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk menopang kegiatan tersebut.
Jika semuanya memiliki dasar hukum, dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas, maka publik berhak mengetahuinya.
Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana proses perbaikannya.
Kini, bukan panggung pamerannya yang menjadi pusat perhatian, melainkan dokumen anggarannya (Red).
