SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Penyelenggaraan Jatim Fest 2026 di Exhibition Hall Grand City Surabaya menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Pameran yang digelar pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 tersebut disorot karena dinilai perlu dievaluasi dari sisi konsep pemberdayaan UKM/UMKM, penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga munculnya dugaan praktik cash back atau gratifikasi yang menurut MAKI Jatim perlu ditelusuri lebih lanjut.
Sorotan tersebut mencuat setelah MAKI Jatim melakukan penelusuran terhadap pola keikutsertaan OPD dalam Jatim Fest serta membandingkannya dengan kesempatan yang tersedia bagi pelaku UKM/UMKM.
Dalam publikasi MAKI News pada 2 Oktober 2026, disebutkan bahwa Jatim Fest diselenggarakan PT Dayapromo Mitra Tama, yang sebelumnya disebut menggunakan nama PT Debindo Mitra Tama. MAKI Jatim mempertanyakan sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah, terutama apabila sebagian peserta harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh stan. “Artikel MAKI News terkait sorotan Jatim Fest”
MAKI Jatim menyebut adanya informasi dari salah satu pelaku UKM/UMKM yang mengaku pernah ditawari mengikuti Jatim Fest dengan biaya sekitar Rp7 juta untuk lima hari. Karena pertimbangan biaya, pelaku usaha tersebut disebut memilih mengikuti kegiatan pameran lain yang tidak memungut biaya.
Informasi itu menjadi salah satu dasar pertanyaan MAKI Jatim mengenai orientasi penyelenggaraan pameran. Bagi organisasi tersebut, kegiatan yang membawa narasi pengembangan UKM/UMKM idealnya tidak semata-mata berorientasi komersial, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Anggaran OPD Jadi Sorotan
Perhatian MAKI Jatim kemudian mengarah pada keterlibatan sejumlah OPD Pemprov Jatim yang menggunakan anggaran pemerintah dalam kegiatan Jatim Fest.
Dalam artikel MAKI News disebutkan, berdasarkan data SIRUP LKPP Tahun Anggaran 2026 yang dikutip, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur memiliki anggaran Rp200 juta untuk jasa sewa lahan dan dekorasi. Selain itu, terdapat pula anggaran belanja souvenir dan seragam sebesar Rp100 juta.
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur disebut menganggarkan Rp55 juta untuk sewa lahan dan Rp66 juta untuk dekorasi atau total sekitar Rp123 juta. Sedangkan Dinas Perhubungan Jawa Timur disebut memiliki anggaran Rp133 juta untuk keikutsertaan dalam Jatim Fest 2026. “Sumber MAKI News”
Perbedaan nilai tersebut kemudian dipertanyakan MAKI Jatim. Organisasi itu menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar penghitungan anggaran, luas lahan, fasilitas yang diterima masing-masing OPD, hingga rincian pekerjaan yang dibayarkan menggunakan uang negara.
Sorotan juga diarahkan kepada Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur. Dalam artikel MAKI News disebutkan tidak ditemukan nomenklatur khusus “Jatim Fest” dalam data anggaran 2026 yang dikutip. Namun, terdapat pos “Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara” senilai Rp255 juta yang kemudian dipertanyakan keterkaitannya dengan kegiatan tersebut.
Konsep Pemberdayaan Dipersoalkan
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menilai penyelenggaraan pameran yang melibatkan pemerintah semestinya mampu menghadirkan manfaat lebih besar kepada pelaku UKM/UMKM.
MAKI Jatim kemudian membandingkannya dengan konsep pameran yang pernah mereka lakukan melalui pola “gendhong ngendhit”. Dalam konsep tersebut, OPD yang mengikuti kegiatan disebut membayar sekitar Rp15 juta hingga Rp50 juta, sementara sebagian besar stan dialokasikan secara gratis kepada pelaku UKM/UMKM.
Menurut Heru, pola tersebut merupakan salah satu bentuk upaya agar kegiatan pameran tidak berhenti pada transaksi komersial antara penyelenggara dan peserta, melainkan turut membuka akses promosi dan pasar bagi pelaku usaha kecil.
Heru juga meminta penyelenggara event organizer tidak hanya berorientasi pada keuntungan.
“Para EO pameran jangan hanya berbasis konsep profit oriented saja, tapi berani memberikan ruang gratis kepada pelaku usaha UKM/UMKM Jatim,” demikian pernyataan Heru yang dikutip MAKI News. “Artikel MAKI News” (https://reference-url-citation.invalid/2)
MAKI Siapkan Langkah Hukum
Tidak berhenti pada kritik terhadap konsep pameran, MAKI Jatim menyatakan akan melakukan penelusuran lebih jauh terhadap penggunaan anggaran dan pola pembiayaan kegiatan.
Organisasi tersebut menyatakan siap membawa persoalan itu kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang dinilai mendukung dugaan pelanggaran, termasuk dugaan gratifikasi atau cash back.
MAKI Jatim juga mendorong pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran OPD yang mengikuti Jatim Fest maupun pihak penyelenggara. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh transaksi, pembayaran, fasilitas, dan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, dugaan gratifikasi atau cash back yang disampaikan MAKI Jatim tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen, transaksi, keterangan para pihak, serta proses hukum oleh lembaga yang berwenang.
Karena itu, klarifikasi dari Pemprov Jatim, OPD yang disebut, serta PT Dayapromo Mitra Tama menjadi penting. Penjelasan tersebut diperlukan untuk menjawab secara terbuka mengenai dasar anggaran, mekanisme pengadaan, nilai kontrak, fasilitas yang diterima, serta pola kerja sama dalam Jatim Fest 2026.
Transparansi Jadi Titik Kunci
Sorotan terhadap Jatim Fest pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang besaran anggaran sebuah pameran. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana uang negara yang digunakan untuk kegiatan promosi dan pameran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UKM/UMKM.
Apabila kegiatan tersebut memang dirancang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi daerah, maka indikator manfaatnya perlu dapat diukur, mulai dari jumlah UMKM yang memperoleh ruang promosi, biaya yang dibebankan kepada peserta, transaksi yang dihasilkan, akses pasar yang terbuka, hingga dampak ekonomi setelah kegiatan selesai.
Di sisi lain, apabila terdapat perbedaan nilai anggaran antar-OPD, publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan dan dasar perbedaannya.
Dengan demikian, tuntutan transparansi menjadi penting agar Jatim Fest tidak hanya dinilai dari kemeriahan pameran dan tampilan booth, tetapi juga dari akuntabilitas anggaran dan manfaat nyata yang diterima pelaku UKM/UMKM Jawa Timur.
MAKI Jatim menyatakan akan melanjutkan penelusuran dan mempertimbangkan laporan kepada aparat penegak hukum apabila bukti yang diperoleh dinilai memadai.
Kini, perhatian publik tertuju pada penjelasan pihak-pihak terkait: seberapa transparan anggaran Jatim Fest dikelola, bagaimana mekanisme kerja samanya, dan sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar menghadirkan pemberdayaan bagi UKM/UMKM Jawa Timur (Red).
