SURABAYA — KABAR NUSANTARA ID Desakan agar Partai Gerindra segera mengambil sikap terhadap kadernya yang duduk sebagai anggota DPRD menguat. Organisasi masyarakat GARWO (Gabung Prabowo) meminta DPP Partai Gerindra melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal menyusul munculnya informasi yang mengaitkan dua legislator dari partai tersebut dengan dua persoalan berbeda.
Satu legislator dari Kabupaten Malang dikaitkan dengan informasi mengenai dugaan perkara narkotika di Surabaya. Sementara legislator lainnya dari Kabupaten Banyuwangi disebut terseret dugaan persoalan perselingkuhan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Heru GARWO, yang meminta DPP Gerindra tidak membiarkan informasi tersebut berkembang tanpa kejelasan. Menurut Heru, ketika persoalan menyangkut kader partai yang sekaligus memegang mandat sebagai wakil rakyat, aspek hukum dan etika perlu sama-sama diperhatikan.
Heru meminta proses klarifikasi dilakukan secara objektif agar partai dapat menentukan langkah berdasarkan fakta, bukan sekadar informasi yang beredar.
Nama Legislator Malang Dikaitkan Dugaan Narkotika
Salah satu informasi yang menjadi sorotan menyebut legislator berinisial UAM, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra, dikaitkan dengan persoalan hukum di wilayah Surabaya.
Kabar yang beredar menyebut adanya dugaan penyalahgunaan narkotika. Namun, informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi serta keterangan resmi aparat penegak hukum, terutama mengenai status hukum dan detail perkara yang sebenarnya.
GARWO tidak ingin dugaan tersebut langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum.
Heru menilai kepastian mengenai perkara tersebut harus diperoleh melalui proses yang sah. Jika memang terdapat proses hukum terhadap yang bersangkutan, informasi resmi dari aparat menjadi penting agar publik tidak terjebak pada kabar yang belum terverifikasi.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi juga diperlukan agar tidak terjadi kerugian reputasi terhadap pihak yang disebut.
Legislator Banyuwangi Juga Disorot
Perhatian GARWO juga tertuju pada seorang anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang disebut dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan.
Heru meminta persoalan tersebut tidak langsung dihakimi sebagai kesalahan tanpa terlebih dahulu melihat fakta dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Namun, GARWO berpandangan bahwa ketika seseorang merupakan kader partai sekaligus pejabat publik, persoalan yang menyangkut kepatutan dan etika dapat menjadi bahan evaluasi internal sesuai mekanisme organisasi.
Karena itu, DPP Gerindra didorong melakukan pemeriksaan secara proporsional untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan maupun kode etik internal partai.
Heru Minta Gerindra Tidak Membiarkan Persoalan Mengambang
Menurut Heru GARWO, langkah paling penting saat ini adalah memastikan kedua persoalan tersebut memperoleh kejelasan.
GARWO mendorong DPP Gerindra memanggil dan meminta penjelasan dari kader yang bersangkutan, mengumpulkan informasi dari pihak terkait, serta memastikan setiap keputusan organisasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika nantinya ditemukan pelanggaran yang terbukti melalui mekanisme yang sah, Heru meminta partai menjatuhkan tindakan sesuai aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, jika dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara proporsional sehingga tidak meninggalkan stigma terhadap pihak yang bersangkutan.
Ujian terhadap Disiplin dan Etika Kader
Bagi GARWO, persoalan tersebut menjadi momentum bagi Gerindra untuk menunjukkan bagaimana mekanisme disiplin dan etik internal bekerja ketika kadernya menghadapi persoalan yang mendapat perhatian publik.
Anggota DPRD memperoleh mandat dari masyarakat. Karena itu, menurut Heru, standar perilaku dan kepatutan kader yang menduduki jabatan publik juga menjadi bagian dari perhatian masyarakat.
Namun demikian, Heru menegaskan bahwa tuntutan ketegasan tidak boleh menghilangkan asas praduga tak bersalah.
Informasi yang beredar di masyarakat bukanlah putusan hukum. Seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat dasar dan proses yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, GARWO meminta agar proses hukum dan mekanisme internal partai berjalan pada koridornya masing-masing.
Publik Menunggu Kejelasan
Heru berharap DPP Gerindra segera memberikan perhatian terhadap informasi tersebut sehingga tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
Menurut GARWO, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi transparansi juga harus dibangun berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.
Pertanyaan publik kini berada pada bagaimana proses klarifikasi akan dilakukan dan apa langkah organisasi yang akan ditempuh apabila nantinya ditemukan pelanggaran.
GARWO menegaskan, tuntutan terhadap DPP Gerindra bukan dimaksudkan sebagai vonis terhadap dua legislator tersebut, melainkan dorongan agar setiap informasi yang menyangkut kader dan pejabat publik diperiksa melalui mekanisme yang jelas.
Sampai terdapat kepastian berdasarkan proses hukum maupun pemeriksaan internal, seluruh pihak yang disebut dalam informasi tersebut tetap memiliki hak jawab dan hak memberikan klarifikasi, serta harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Red).
