SIDOARJO —KABAR NUSANTARA ID Proyek pembangunan Sistem Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Organisasi tersebut meminta hasil inspeksi mendadak (sidak) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak berhenti pada teguran, melainkan dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis dan administratif secara menyeluruh.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, mengatakan proyek yang menggunakan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Karena itu, pemeriksaan dinilai perlu mencakup material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, progres fisik, pengawasan hingga administrasi pembayaran.
Sidak dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Inspektorat serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Senin (28/9/2026).
Dalam sidak tersebut, pelaksana proyek dari CV Putra Utama Perkasa disebut tidak berada di lokasi. Di lapangan hanya terdapat empat pekerja yang disebut baru didatangkan pada hari pelaksanaan sidak.
Selain persoalan tersebut, pemeriksaan lapangan juga menyoroti ukuran besi beton dan kesesuaian struktur beton dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Bagi MAKI Jatim, temuan tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan teknis, bukan langsung ditarik menjadi kesimpulan mengenai adanya pelanggaran pidana.
Heru meminta Inspektorat mencocokkan seluruh dokumen proyek dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Dokumen yang dimaksud antara lain kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara, hasil pengujian material serta dokumen pembayaran.
“Semua harus dicocokkan. Jangan hanya melihat kondisi fisiknya. Material, volume pekerjaan, spesifikasi, progres dan pembayaran harus memiliki kesesuaian dengan dokumen kontrak,” ujar Heru.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Apabila dalam pemeriksaan teknis nantinya ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi, MAKI Jatim meminta material tersebut tidak digunakan dan segera diganti sesuai ketentuan. Setiap proses penggantian juga harus didokumentasikan agar memiliki jejak administrasi yang jelas.
Sorotan juga tertuju pada fungsi konsultan pengawas. CV Guna Manfaat Teknik disebut mengetahui persoalan material tersebut dan mengaku sempat menolak pengiriman material yang dinilai tidak sesuai standar.
Heru menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proyek harus dilakukan sejak material tiba di lokasi, bukan hanya ketika pekerjaan telah terpasang.
“Pengawasan harus berjalan dari awal. Material datang harus diperiksa, kesesuaiannya dengan spesifikasi harus dipastikan, kemudian penggunaannya juga harus diawasi. Semua proses harus tercatat,” tegasnya.
MAKI Jatim selanjutnya meminta Inspektorat memeriksa seluruh rangkaian proyek secara objektif, mulai dari volume pekerjaan, material yang digunakan, progres fisik, kualitas konstruksi, pengawasan hingga pembayaran.
Namun, Heru mengingatkan bahwa temuan sidak tersebut belum dapat secara langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi maupun kerugian negara.
Menurutnya, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran serta kerugian negara harus berdasarkan pemeriksaan lembaga yang memiliki kewenangan dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Temuan di lapangan harus diperiksa terlebih dahulu. Jangan langsung menyimpulkan sebagai korupsi atau kerugian negara. Kalau memang ada ketidaksesuaian, buktikan melalui pemeriksaan teknis dan administratif sesuai kewenangan,” katanya.
MAKI Jatim juga menegaskan bahwa pelaksana proyek maupun konsultan pengawas tetap memiliki kesempatan memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab atas temuan maupun informasi yang berkembang terkait pekerjaan tersebut.
Di sisi lain, pembangunan rumah pompa memiliki kaitan penting dengan infrastruktur pengendalian banjir. Karena itu, aspek kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama tanpa mengabaikan target penyelesaian proyek.
Menurut Heru, percepatan pekerjaan tidak boleh mengesampingkan spesifikasi teknis dan kualitas hasil pekerjaan.
“Rumah pompa berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, kualitas konstruksinya harus benar-benar dijaga. Target penyelesaian penting, tetapi pekerjaan juga harus sesuai spesifikasi dan kontrak,” ujarnya.
MAKI Jatim juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi dinilai penting karena proyek tersebut menggunakan anggaran publik.
Heru menekankan pengawasan seharusnya tidak baru dilakukan ketika muncul persoalan atau saat sidak berlangsung. Pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan material, pengendalian mutu, pembayaran hingga serah terima pekerjaan.
Setiap tahapan, lanjutnya, harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan dapat diaudit sehingga seluruh proses dapat ditelusuri apabila dilakukan pemeriksaan di kemudian hari.
“Anggaran publik harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan harus memiliki dokumentasi yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Heru (Red).
