Anggaran Pemasyarakatan 2027 Tak Boleh Meleset dari Kebutuhan, Kanwil Ditjenpas Jatim Periksa Ulang RKA-K/L UPT

Oplus_131072

SIDOARJO—KABAR NUSANTARA ID Penyusunan anggaran Pemasyarakatan Tahun Anggaran (TA) 2027 di Jawa Timur memasuki tahap penguatan dan penyempurnaan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur bersama Tim Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan supervisi untuk memastikan rencana anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan mendukung target kinerja.

Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2027 tersebut digelar Kamis (24/9/2026) di Aula Lapas Kelas I Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pemantapan dokumen perencanaan sebelum memasuki tahapan anggaran berikutnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan beserta tim, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, para kepala UPT Korwil Surabaya dan Malang, serta operator UPT terkait.

Melalui supervisi tersebut, setiap UPT diarahkan menindaklanjuti hasil penelitian RKA-K/L dan melakukan penyempurnaan berdasarkan catatan serta arahan tim. Perhatian tidak hanya diberikan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi juga terhadap substansi kebutuhan yang menjadi dasar setiap alokasi anggaran.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Ibnu Ismoyo, menegaskan bahwa penyusunan RKA-K/L harus memperhatikan keselarasan antara rencana anggaran, kebutuhan satuan kerja dan ketentuan yang berlaku.

“RKA-K/L perlu disusun secara tepat dan selaras dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, juga memberikan penekanan mengenai pentingnya kecermatan dalam proses perencanaan. Menurutnya, anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata sehingga dukungan pembiayaan dapat menunjang pelaksanaan tugas.

“Perencanaan anggaran harus disusun secara cermat dan sesuai kebutuhan, sehingga setiap alokasi benar-benar mendukung pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan,” kata Kusnali.

Arahan tersebut menjadi acuan bagi jajaran UPT untuk kembali mencermati seluruh komponen dalam RKA-K/L masing-masing. Hasil penelitian yang memerlukan perbaikan harus ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dokumen sesuai ketentuan dan arahan yang telah diberikan.

Ketepatan perencanaan menjadi faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Pemetaan kebutuhan yang baik memungkinkan program dan kegiatan UPT mendapatkan dukungan anggaran sesuai prioritas, sekaligus menghindari ketidaksesuaian antara rencana pembiayaan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Supervisi juga memperkuat aspek akuntabilitas sejak tahap awal. Setiap usulan anggaran diharapkan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dikaitkan dengan program serta target kinerja yang akan dilaksanakan.

Dalam proses tersebut, UPT Korwil Surabaya dan Malang beserta operator masing-masing memiliki peran penting untuk memastikan hasil penelitian dapat ditindaklanjuti secara tepat. Penyelarasan kembali dokumen RKA-K/L dilakukan agar perencanaan TA 2027 semakin terukur dan sesuai kebutuhan.

Hasil supervisi selanjutnya menjadi bagian dari proses pemantapan perencanaan anggaran TA 2027 di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Dokumen yang telah disempurnakan diharapkan mampu memberikan gambaran kebutuhan secara lebih akurat sekaligus mendukung pelaksanaan program Pemasyarakatan.

Dengan penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menempatkan ketepatan, kesesuaian kebutuhan dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam penyusunan anggaran. RKA-K/L TA 2027 diharapkan bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pemasyarakatan di seluruh UPT Jawa Timur (Dd).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *