SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak hukum tahanan. Pelayanan bantuan dan penyuluhan hukum terus diperkuat, sementara aspek keamanan serta tata tertib tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pelayanan.
Komitmen itu diwujudkan melalui Ruang Bantuan Hukum dan Penyuluhan, yang menjadi salah satu fasilitas bagi tahanan untuk mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajibannya, memahami proses hukum yang sedang dijalani, sekaligus memperoleh fasilitasi akses kepada Penasihat Hukum.
Pelayanan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prosedur dan kondisi keamanan di lingkungan Rutan.
Langkah itu sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mencakup fungsi pelayanan, perawatan dan pengamanan dengan tetap menjunjung penghormatan, pelindungan serta pemenuhan hak asasi manusia.
Dokumen Tetap Sampai kepada Tahanan
Dalam pelaksanaan pelayanan, keseimbangan antara pemenuhan kepentingan hukum dan penerapan tata tertib terlihat dalam peristiwa pada 18 September 2026.
Seorang Penasihat Hukum datang ke Rutan Kelas I Surabaya dengan maksud mengurus dokumen yang membutuhkan tanda tangan kliennya. Pada saat itu, tahanan yang bersangkutan sedang menjalani tindakan sesuai ketentuan tata tertib akibat pelanggaran keamanan yang sebelumnya terjadi.
Kondisi tersebut tidak kemudian menghentikan kebutuhan hukum tahanan.
Sebagai bentuk fasilitasi, dokumen yang dibawa Penasihat Hukum tetap diantarkan kepada tahanan yang berada di ruang strafsel untuk ditandatangani sesuai mekanisme yang berlaku.
Pelaksanaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan tata tertib tetap dapat berjalan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan hukum tahanan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Pelayanan Penasihat Hukum Tidak Mensyaratkan Imbalan
Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo menegaskan bahwa pelayanan kepada Penasihat Hukum tidak mensyaratkan pemberian uang maupun imbalan di luar ketentuan resmi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan mengenai pentingnya transparansi dalam pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Jika terdapat pihak yang mengatasnamakan petugas atau Rutan dan meminta sejumlah uang di luar mekanisme pelayanan resmi, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui saluran pengaduan dan pengawasan untuk memastikan fakta yang sebenarnya.
Rutan juga menegaskan pentingnya memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan pungutan yang tidak memiliki dasar ketentuan.
Akses Bantuan Hukum Semakin Diperkuat
Kebutuhan terhadap akses Penasihat Hukum juga mendapat perhatian dalam perkembangan hukum nasional.
Berdasarkan materi yang disampaikan Rutan, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, antara lain mengatur penguatan peran advokat dan hak advokat dalam memberikan bantuan hukum serta menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban untuk kepentingan pembelaan sesuai ketentuan hukum.
Dalam penerapannya di lingkungan Rutan, pelaksanaan hak tersebut tetap harus mengikuti mekanisme pelayanan dan ketentuan keamanan yang berlaku.
Dengan demikian, akses bantuan hukum tidak diposisikan berhadapan dengan kepentingan keamanan. Keduanya dijalankan dalam kerangka aturan yang sama agar pelayanan tetap berjalan sekaligus kondisi Rutan tetap terkendali.
Hak Hukum Terpenuhi, Keamanan Tetap Dijaga
Rutan Kelas I Surabaya memastikan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak bantuan hukum, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban.
Tahanan tetap memperoleh akses terhadap informasi serta bantuan hukum sesuai ketentuan. Sementara Penasihat Hukum yang menjalankan tugas di lingkungan Rutan tetap wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Pelayanan hukum harus berjalan, keamanan juga harus terjaga. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, tetapi dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” demikian pesan yang ditekankan dalam pelaksanaan pelayanan Rutan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas I Surabaya memperkuat pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan dan berintegritas.
Pada akhirnya, pemenuhan hak hukum dan penerapan keamanan bukanlah dua jalur yang harus berjalan sendiri-sendiri. Keduanya dapat dilaksanakan secara beriringan melalui prosedur yang jelas, pengawasan yang konsisten dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Dd).
