JAKARTA —KABAR NUSANTARA ID Penguatan pelayanan Pemasyarakatan diarahkan semakin dekat dengan kebutuhan manusia yang menjalani dan menerima layanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menempatkan pemenuhan hak Warga Binaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola sebagai bagian dari langkah untuk menghadirkan Pemasyarakatan yang memberikan dampak nyata.
Semangat “Hadir untuk Memanusiakan Manusia” menjadi pesan utama dalam penguatan tersebut. Prinsip ini diarahkan untuk diterjemahkan melalui berbagai program konkret, mulai dari tata kelola penerimaan dan penempatan Warga Binaan hingga penguatan model pemidanaan non-pemenjaraan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Layanan yang semakin baik dan kepastian menjadi bagian penting dalam melihat kehadiran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dipertanggungjawabkan.
“Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih baik, memperoleh kepastian serta melihat bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hadir menjadi bagian yang memberi solusi atas tugas fungsi yang dipertanggungjawabkan kepada kita,” ujar Agus Andrianto.
Pesan tersebut mempertegas bahwa pelayanan Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan administratif. Lebih jauh, kualitas layanan juga berkaitan dengan bagaimana hak Warga Binaan dipenuhi dan bagaimana mereka mendapatkan perlakuan dalam menjalani proses Pemasyarakatan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menegaskan bahwa prinsip memanusiakan manusia harus dibuktikan melalui tindakan konkret.
“Memanusiakan manusia itu bukan slogan di atas kertas. Itu harus kita buktikan lewat hal-hal konkret, mulai dari kepastian hak Warga Binaan sampai bagaimana mereka diperlakukan setiap hari di dalam Lapas dan Rutan,” tegas Mashudi.
Penguatan arah pelayanan tersebut menjadi bagian dari materi Rapat Kerja Pemasyarakatan pada 20–25 September 2026. Sejumlah program disiapkan untuk mendukung penguatan tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang berdampak bagi masyarakat dan Warga Binaan.
Program pertama adalah Tata Kelola Penerimaan, Penempatan dan Pemindahan Warga Binaan. Fokus tersebut berkaitan dengan penguatan tata kelola pada tahapan penerimaan, penempatan, dan pemindahan Warga Binaan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Kemudian terdapat Program Akselerasi Pemenuhan Hak dan Layanan yang Berdampak bagi Warga Binaan. Program ini menekankan pentingnya percepatan pemenuhan hak sekaligus peningkatan kualitas pelayanan yang memberikan manfaat secara langsung.
Ditjenpas juga menyiapkan Program Penjaminan Transisi Hukum yang Adil dan Proporsional. Fokus tersebut menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam menghadapi proses transisi hukum.
Selain itu, Program Rekognisi Litmas dan Penguatan Model Pemidanaan Non-Pemenjaraan turut menjadi materi penting. Penguatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan model pemidanaan non-pemenjaraan menjadi bagian dari langkah pengembangan penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa penguatan Pemasyarakatan mencakup aspek pelayanan, pemenuhan hak, tata kelola, serta pengembangan pendekatan dalam pelaksanaan pemidanaan.
Di sisi lain, prinsip kemanusiaan tetap menjadi benang merah dalam keseluruhan agenda. Kepastian hak Warga Binaan dan kualitas perlakuan di Lapas maupun Rutan menjadi bagian yang ditekankan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik.
Dengan demikian, semangat “Hadir untuk Memanusiakan Manusia” diarahkan menjadi prinsip yang hadir dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemasyarakatan tidak hanya dituntut menjalankan fungsi dan kewenangan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan memiliki kepastian dan memberikan dampak bagi manusia yang dilayani.
Melalui penguatan program tersebut, Ditjenpas terus mendorong tata kelola Pemasyarakatan yang semakin terarah dan pelayanan yang semakin berkualitas. Ukuran keberhasilannya sebagaimana ditekankan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah ketika masyarakat merasakan layanan yang lebih baik, memperoleh kepastian, dan melihat kehadiran pemerintah sebagai bagian yang memberikan solusi (Dd).
