SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Polemik kepemimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya belum berakhir. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA menegaskan tetap mempertahankan aksi penyegelan dan pendudukan di kawasan rektorat hingga terdapat kepastian administratif mengenai status Prof. Akhmad Muzakki sebagai Rektor UINSA periode 2026–2030.
Sikap tersebut disampaikan DEMA UINSA dalam konferensi pers di Gedung Rektorat UINSA, Rabu (23/9/2026) sore.
Mahasiswa menyatakan tidak ingin menjadikan kabar yang beredar, pernyataan lisan maupun informasi dari media sebagai dasar untuk memastikan bahwa Akhmad Muzakki telah mengundurkan diri. Bagi mereka, kepastian tersebut harus dibuktikan melalui dokumen administratif resmi.
Wakil Presiden DEMA UINSA Surabaya, Fadlurrakhman Fazle Purwardana, mengatakan mahasiswa secara terbuka menagih bukti normatif apabila pengunduran diri tersebut memang telah dilakukan.
«“Yang kami inginkan adalah bukti normatif bahwa beliau telah mengundurkan diri sebagai Rektor Universitas Sunan Ampel Surabaya, bukan melalui berita, bukan melalui pernyataan, bukan dari omongan, tapi kami ingin bukti normatifnya secara administrasi,” ujar Fadlurrakhman.»
Menurut dia, dokumen resmi diperlukan agar mahasiswa memperoleh kepastian dan tidak terus berhadapan dengan informasi yang simpang siur.
Kabar mengenai pengunduran diri Muzakki disebut telah beredar di lingkungan guru besar UINSA. Namun, dalam konferensi pers tersebut DEMA menyatakan belum menerima dokumen resmi yang dapat menjadi dasar untuk memastikan status tersebut.
Karena itu, apabila surat resmi belum dapat diperlihatkan, Fadlurrakhman meminta Akhmad Muzakki datang ke kampus dan menemui perwakilan DEMA serta Senat Mahasiswa (SEMA).
Menurutnya, penyampaian secara terbuka akan memberikan kejelasan terhadap informasi mengenai status kepemimpinan UINSA.
“Sehingga, itu mampu memperkuat seluruh asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa beliau telah turun,” tuturnya.
Menunggu Penyelesaian dari Kementerian Agama
Polemik UINSA sebelumnya turut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama.
Dalam forum tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan persoalan UINSA dalam waktu tiga hari.
Bagi mahasiswa, periode tersebut menjadi waktu untuk mengawal proses penyelesaian polemik sekaligus memastikan setiap keputusan mengenai kepemimpinan kampus memiliki dasar administratif yang jelas.
DEMA menyatakan aksi akan tetap berlangsung selama proses tersebut berjalan. Mahasiswa menyebut rentang tiga hingga tujuh hari ke depan akan digunakan untuk melakukan pengawalan terhadap perkembangan penyelesaian persoalan UINSA.
Tenda-tenda aksi masih berada di kawasan rektorat, sementara spanduk tuntutan dan sejumlah bentuk pengamanan internal aksi tetap dipertahankan.
Desak Mahasiswa Dilibatkan dalam Transisi
Tidak berhenti pada tuntutan mengenai kepastian status rektor, DEMA dan SEMA UINSA juga meminta Kementerian Agama memberikan ruang kepada mahasiswa dalam proses transisi kepemimpinan kampus.
Mahasiswa menyadari tidak mempunyai hak suara dalam penunjukan rektor. Namun, mereka meminta aspirasi mahasiswa tetap dilibatkan dalam proses pembahasan kepemimpinan interim maupun penentuan rektor berikutnya.
Permintaan tersebut didasarkan pada delapan poin evaluasi yang telah disusun mahasiswa mengenai persoalan tata kelola UINSA.
Delapan poin itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan tata kelola dan penyusunan arah kepemimpinan UINSA pada periode berikutnya.
Bagi mahasiswa, pergantian kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menduduki jabatan rektor, tetapi juga bagaimana persoalan tata kelola kampus yang menjadi sorotan sivitas akademika dapat dievaluasi.
Penyegelan Diklaim Tak Ganggu Pelayanan Administratif
Meski mempertahankan aksi penyegelan, Fadlurrakhman menegaskan mahasiswa tidak bermaksud menghambat pelayanan publik yang bersifat administratif.
Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa aksi mahasiswa diarahkan sebagai bentuk pengawalan terhadap persoalan kepemimpinan dan tata kelola kampus, sementara kebutuhan administrasi tetap diupayakan berjalan.
Dengan posisi tersebut, mahasiswa kini memilih menunggu kepastian dari Kementerian Agama sekaligus meminta dokumen resmi mengenai status Akhmad Muzakki.
Bagi DEMA UINSA, kabar mengenai pengunduran diri belum cukup tanpa bukti administratif yang dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
Selama dokumen tersebut belum mereka terima, aksi penyegelan dan pendudukan rektorat dinyatakan tetap berlanjut.
Polemik UINSA pun kini berada pada titik penantian: apakah kabar pengunduran diri tersebut segera memperoleh kepastian administratif, atau justru kembali memunculkan pertanyaan baru di tengah sivitas akademika.
Yang jelas, mahasiswa menyatakan tidak akan menjadikan isu lisan sebagai dasar untuk menghentikan aksi (Har).
