SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya memperkuat pelayanan hukum bagi tahanan melalui penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LACAK.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan akses informasi, konsultasi, penyuluhan, serta bantuan hukum bagi tahanan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.
Kerja sama Rutan Kelas I Surabaya dan LBH LACAK dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan Rutan Kelas I Surabaya yang ditandatangani pada 11 Februari 2026.
PKS tersebut ditandatangani Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, A.Md.IP., S.H., bersama Direktur LBH LACAK, Fariji, S.H.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan koordinasi dan komunikasi kedua lembaga dalam memperluas akses layanan bantuan hukum bagi tahanan yang membutuhkan.
Pelaksanaan kerja sama diarahkan agar layanan hukum dapat berlangsung secara jelas, terarah, profesional, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Posbakum Menjadi Jalur Informasi Hukum
Keberadaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan memberikan ruang bagi tahanan untuk memahami persoalan hukum yang sedang mereka hadapi.
Layanan yang tersedia mencakup informasi hukum, konsultasi, penyuluhan hingga bantuan hukum sesuai kebutuhan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menyampaikan bahwa kerja sama dengan lembaga bantuan hukum merupakan langkah positif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan hukum di lingkungan Rutan.
Melalui Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan, tahanan memiliki ruang untuk mendapatkan informasi serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum tahanan.
Dengan informasi yang jelas, tahanan diharapkan dapat memahami proses hukum yang sedang dijalani sekaligus mengetahui mekanisme untuk memperoleh pendampingan sesuai haknya.
Direktur LBH LACAK, Fariji, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan LBH dalam Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan merupakan bentuk kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Khusus bagi tahanan, layanan tersebut dapat menjadi sarana memperoleh informasi maupun pendampingan ketika membutuhkan bantuan dalam menghadapi persoalan hukum.
Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu membangun pola pelayanan hukum yang terstruktur sekaligus memastikan kebutuhan konsultasi dan informasi hukum dapat ditangani secara profesional.
Profesionalitas dan Kerahasiaan Jadi Bagian Layanan
Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga memiliki ketentuan mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum.
Pemberi bantuan hukum wajib memberikan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab. Informasi hukum yang disampaikan harus jelas dan akurat, sedangkan konsultasi atau nasihat hukum diberikan secara objektif dan komprehensif.
Selain profesionalitas, kerahasiaan informasi dan dokumen menjadi bagian penting dalam pelayanan. Keterangan maupun dokumen yang disampaikan pemohon bantuan hukum wajib dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum, rujukan bagi tahanan miskin yang menghadapi persoalan hukum, serta kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan hukum.
Cakupan tersebut membuat Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum para tahanan.
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan memperlihatkan konsultasi secara langsung antara tahanan dengan pihak pemberi layanan bantuan hukum di ruang konsultasi Rutan Kelas I Surabaya.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi dari PKS yang telah disepakati antara Rutan Kelas I Surabaya dan LBH LACAK.
Komitmen Memperkuat Koordinasi
Rutan Kelas I Surabaya bersama LBH LACAK berupaya memastikan pelayanan bantuan hukum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Pelayanan diarahkan tetap profesional sekaligus mengedepankan kebutuhan tahanan dalam memperoleh informasi dan bantuan hukum.
Sinergi tersebut juga memperlihatkan peran lembaga bantuan hukum dalam mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum di lingkungan pemasyarakatan.
Melalui kerja sama yang telah dibangun, koordinasi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan terus diperkuat.
Tahanan yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun bantuan hukum diharapkan dapat memperoleh layanan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, keberadaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan menjadi salah satu bagian dari upaya Rutan Kelas I Surabaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih terbuka dan terarah.
Kolaborasi bersama LBH LACAK juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman hukum para tahanan sekaligus membuka akses terhadap informasi dan layanan bantuan hukum selama proses hukum berlangsung (Dd).
