SURABAYA //KABAR NUSANTARA ID Perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026 kembali menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
MAKI Jatim mendorong agar pengungkapan perkara tidak berhenti pada penindakan awal, tetapi terus dikembangkan dengan menelusuri aliran uang, hubungan antaraktor, mekanisme pemberian keuntungan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara.
Desakan tersebut disampaikan Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator MAKI wilayah Indonesia Timur, Heru Satriyo. Menurutnya, MAKI Jatim sedang menyiapkan langkah kelembagaan berdasarkan hasil pemantauan Koordinator bidang Kepabeanan, Perpajakan dan Bea Cukai.
KPK sendiri pada 4 Februari 2026 mengonfirmasi OTT di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan importasi barang. Dalam perkembangan awal, sebanyak 17 orang diamankan dan enam di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkembangan berikutnya, KPK kembali menetapkan tersangka dan menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada Juli 2026. KPK juga terus mendalami dugaan pemberian dan penerimaan uang yang berkaitan dengan kegiatan importasi Blueray Cargo serta pihak-pihak di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
MAKI soroti pengawasan internal
Di tengah proses hukum tersebut, MAKI Jatim menyampaikan kritik terhadap mekanisme pengawasan internal di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
MAKI menggunakan istilah “kambing hitam” untuk menggambarkan kekhawatiran bahwa pertanggungjawaban internal berpotensi hanya diarahkan kepada individu tertentu, tanpa membongkar secara menyeluruh bagaimana dugaan penyimpangan dapat terjadi dan siapa saja yang mungkin memperoleh keuntungan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik MAKI Jatim, bukan kesimpulan hukum bahwa pihak tertentu memang telah dijadikan kambing hitam.
Menurut Heru, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keuntungan finansial, pemeriksaan internal seharusnya juga mampu menjawab pertanyaan mengenai sumber uang, penerima manfaat, pola transaksi dan kemungkinan hubungan antara pihak internal maupun eksternal.
“Secepatnya kami akan gelar pers rilis terlebih dahulu sebagai kata kunci pembuka untuk kemudian akan memasuki langkah pengungkapan dugaan korupsi berbasis gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai Pusat dan lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai di Provinsi Jawa Timur,” ungkap Heru MAKI.
“Follow the money” menjadi perhatian
MAKI Jatim menyatakan hasil pemantauan tim bidang Kepabeanan, Perpajakan dan Bea Cukai akan menjadi bagian dari bahan yang hendak disampaikan kepada KPK dan aparat penegak hukum.
Pendekatan yang disebut digunakan adalah penelusuran aliran uang atau follow the money. Fokusnya antara lain untuk melihat apakah terdapat transaksi atau pemberian keuntungan yang memiliki hubungan dengan proses pelayanan kepabeanan.
Heru menyebut pihaknya telah melakukan pemantauan dalam waktu yang cukup panjang dan mengklaim memiliki sejumlah temuan yang akan dibuka secara bertahap.
Namun, informasi mengenai dugaan praktik cash back atau gratifikasi di luar perkara yang telah diumumkan KPK tetap harus diuji dengan bukti. Tidak setiap transaksi atau hubungan bisnis dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Karena itu, apabila MAKI Jatim memiliki data terkait dugaan tersebut, substansi laporan perlu diverifikasi melalui dokumen, transaksi keuangan, komunikasi, keterangan saksi maupun alat bukti lain yang sah.
Perkara sudah berkembang
Perkembangan perkara yang ditangani KPK menunjukkan bahwa proses hukum memang tidak berhenti pada OTT Februari 2026.
KPK pada awalnya menetapkan enam tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta yang berkaitan dengan Blueray Cargo. Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka.
Kemudian pada 21 Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan untuk pengembangan perkara. Salah satunya telah menetapkan tersangka baru yang kemudian diketahui adalah Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.
KPK juga menyatakan masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut. Dalam perkembangan yang diberitakan pada Agustus 2026, KPK menelusuri dugaan aliran uang dari Blueray Cargo kepada oknum Bea Cukai.
Perkembangan itu menjadi alasan MAKI Jatim meminta agar seluruh mata rantai perkara terus dibuka berdasarkan bukti.
Bukan sekadar siapa yang ditangkap
Bagi MAKI Jatim, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya berapa banyak orang yang diamankan atau dijadikan tersangka.
Pertanyaan yang lebih penting, menurut organisasi tersebut, adalah bagaimana pola dugaan korupsi berlangsung, dari mana uang berasal, ke mana aliran dana bergerak, siapa yang memperoleh manfaat dan apakah terdapat pihak lain yang belum tersentuh proses hukum.
Sorotan terhadap aliran uang tersebut menjadi semakin relevan karena dalam OTT awal KPK menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah serta sekitar tiga kilogram emas.
Dalam perkembangan perkara, KPK juga telah mengungkap adanya dugaan penerimaan uang dalam jumlah besar yang berkaitan dengan pengurusan importasi. Salah satu laporan perkembangan perkara menyebut dakwaan terhadap sejumlah terdakwa mencantumkan dugaan penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah.
Fakta-fakta yang telah diumumkan KPK tersebut berbeda konteks dengan dugaan praktik cash back yang disebut MAKI Jatim. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampuradukkan sebelum terdapat bukti maupun keterangan resmi yang menghubungkannya.
MAKI siapkan pers rilis dan aksi
Heru mengatakan MAKI Jatim akan menggelar pers rilis sebagai langkah awal sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut kepada aparat penegak hukum dan publik.
“Secepatnya kami akan gelar pers rilis,” kata Heru.
MAKI Jatim juga menyatakan akan menyiapkan laporan tambahan yang berkaitan dengan hasil pemantauan bidang Kepabeanan, Perpajakan dan Bea Cukai untuk disampaikan kepada KPK serta aparat penegak hukum di Jawa Timur.
Selain itu, MAKI News menyatakan menyiapkan rubrik liputan khusus untuk mengawal perkembangan perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai Pusat maupun Kanwil Bea Cukai Jawa Timur.
MAKI Jatim juga menyampaikan rencana aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan pengawasan publik terhadap institusi terkait.
KPK ditantang membuka perkara berdasarkan bukti
Desakan MAKI Jatim pada akhirnya mengarah pada kebutuhan transparansi dalam setiap tahap pengembangan perkara.
Jika terdapat informasi mengenai dugaan gratifikasi, cash back, ataupun aliran dana lain yang belum masuk dalam konstruksi perkara, informasi tersebut harus diuji melalui proses hukum. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti yang mendukung, klarifikasi resmi juga diperlukan agar tidak terjadi tudingan tanpa dasar.
Dengan demikian, perkara Bea Cukai yang bermula dari OTT Februari 2026 masih terus berkembang. KPK telah melakukan pengembangan penyidikan dan penelusuran aliran uang, sementara MAKI Jatim menyatakan akan memberikan bahan tambahan berdasarkan hasil pemantauan mereka.
Publik kini menunggu sejauh mana pengembangan tersebut mampu menjelaskan seluruh rangkaian transaksi dan pihak yang terlibat berdasarkan alat bukti yang sah.
MAKI Jatim menyatakan akan terus mengawal proses tersebut. Adapun seluruh pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab, sedangkan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan pembuktian sesuai hukum yang berlaku (Red).
