SURABAYA —KABAR NUSANTARA ID Sebuah video penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Timur kembali menjadi perbincangan setelah beredar luas di media sosial. Rekaman tersebut disertai narasi yang mengaitkannya dengan dugaan korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur dan seolah-olah menggambarkan adanya penggeledahan baru pada September 2026.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, meminta masyarakat tidak langsung mempercayai narasi yang menyertai video tersebut.
Heru menegaskan bahwa rekaman yang beredar bukanlah dokumentasi peristiwa baru. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, video tersebut merupakan dokumentasi penggeledahan KPK yang berlangsung pada Rabu, 20 Desember 2022.
Kemunculan kembali rekaman lama dengan narasi seolah-olah merupakan kejadian terkini dinilai berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Terlebih, isu tersebut dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi sehingga sangat mudah memantik spekulasi dan kegaduhan di ruang publik.
“Jangan terpancing provokasi dan hasutan akibat ulah oknum yang mengunggah video lama dengan tujuan yang tidak jelas,” kata Heru.
Menurutnya, masyarakat harus membiasakan diri melakukan filterisasi informasi sebelum memberikan penilaian ataupun ikut menyebarkan sebuah konten. Video yang viral belum tentu merupakan peristiwa terbaru, sementara potongan narasi yang menyertainya juga belum tentu menggambarkan konteks sebenarnya.
Heru meminta masyarakat Jawa Timur mencermati sedikitnya tiga hal ketika menerima informasi di media sosial: kapan peristiwa terjadi, dari mana sumber informasinya, dan apakah narasi yang menyertai video sesuai dengan fakta kejadian.
Ia juga menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun pengawasan terhadap dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik dan pengawasan harus tetap berpijak pada fakta serta tidak berubah menjadi penyebaran informasi yang menyesatkan, hasutan atau ujaran kebencian.
“Provinsi Jawa Timur saat ini sedang baik-baik saja. Pun demikian dengan Ibu Gubernur Jawa Timur serta Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Laju pembangunan Provinsi Jawa Timur juga berjalan secara terukur dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” ujar Heru.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Heru menilai masyarakat harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Sebab, satu rekaman lama yang dipublikasikan kembali tanpa konteks waktu dapat dengan cepat membentuk persepsi baru dan membuat publik mengira peristiwa masa lalu sedang berlangsung.
Karena itu, MAKI Jatim mengajak masyarakat tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Setiap dugaan pelanggaran hukum, menurut Heru, tetap harus ditempatkan dalam mekanisme penegakan hukum dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
Heru juga mengingatkan bahaya meningkatnya konten yang mengandung ujaran kebencian di ruang digital.
“Negara Indonesia tidak dibangun dan diperoleh dari ujaran kebencian, tetapi dari doa tulus yang menyertai semangat perjuangan para pejuang bangsa dengan tetap mengedepankan pola berpikir positif untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Catat itu,” pungkasnya.
Pesan MAKI Jatim tersebut menjadi pengingat bahwa viral bukan berarti aktual dan ramai bukan berarti benar. Masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk memeriksa fakta sebelum mempercayai ataupun menyebarkan kembali sebuah informasi.
Dengan verifikasi yang lebih ketat, ruang publik diharapkan tidak mudah dipenuhi kabar yang mencampuradukkan peristiwa lama dengan situasi terkini, sekaligus tetap memberikan ruang bagi kritik dan pengawasan publik yang disampaikan secara bertanggung jawab (Dd).
