KEDIRI —KABAR NUSANTARA ID Pelaksanaan Karnaval Sound 2026 di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, masih menyisakan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Persoalan yang mencuat terkait dugaan hilangnya kendaraan di area kegiatan kini berkembang menjadi sorotan terhadap struktur kepanitiaan, sistem pengamanan, pengelolaan parkir, hingga siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan.
Polemik tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana. Ketika sebuah kegiatan publik diselenggarakan dengan melibatkan banyak pihak dan masyarakat, siapa yang menjadi pengambil keputusan utama? Siapa yang mengendalikan operasional di lapangan? Dan apabila terjadi persoalan, kepada siapa masyarakat harus meminta pertanggungjawaban?
Di tengah pertanyaan tersebut, berkembang pula dugaan mengenai adanya pihak tertentu di luar struktur kepanitiaan resmi yang disebut memiliki pengaruh terhadap jalannya kegiatan.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai fakta. Informasi mengenai adanya pihak yang disebut sebagai “pengendali” masih membutuhkan pembuktian, dokumen pendukung, serta klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Panitia Resmi Kini Menjadi Titik Sorotan
Hadi Susanto, S.H., C.H.P., dari tim LP3-NKRI, turut mempertanyakan aspek keamanan serta pengelolaan area parkir selama kegiatan berlangsung.
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan sejauh mana penyelenggara memastikan keamanan kendaraan masyarakat yang datang menghadiri acara.
Sebab, ketika masyarakat menempatkan kendaraannya di area yang disediakan dalam sebuah kegiatan, muncul kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang jelas. Mulai dari siapa pengelolanya, siapa petugasnya, bagaimana pengawasannya, hingga bagaimana prosedur penyelesaian jika terjadi kehilangan.
Menurut Hadi, persoalan pertanggungjawaban tidak semestinya berhenti hanya pada nama-nama yang tercantum dalam kepanitiaan apabila dalam praktiknya terdapat pihak lain yang ikut menentukan kebijakan.
> “Jangan sampai ketika semuanya berjalan lancar, banyak pihak ikut menikmati hasilnya. Tetapi ketika muncul persoalan, hanya panitia yang berada di depan yang diminta bertanggung jawab,” ujar Hadi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam polemik ini karena menyentuh langsung persoalan rantai kewenangan dan rantai tanggung jawab.
Pertanyaan Besar: Adakah Struktur di Balik Struktur?
Yang menjadi perhatian bukan hanya siapa yang tercatat sebagai panitia.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah terdapat struktur informal di luar kepanitiaan resmi yang turut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan Karnaval Sound 2026.
Jika memang ada pihak tertentu yang secara faktual ikut memberikan arahan, mengambil keputusan, mengatur operasional atau mempunyai kewenangan tertentu, publik tentu berkepentingan mengetahui siapa, dalam kapasitas apa, dan sejauh mana perannya.
Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak benar, maka klarifikasi terbuka dari pihak panitia maupun pihak yang namanya dikaitkan juga penting dilakukan.
Dengan demikian, persoalan dapat ditempatkan berdasarkan fakta, bukan berkembang menjadi tudingan maupun spekulasi.
Dugaan Kehilangan Kendaraan Memperbesar Sorotan
Persoalan dugaan hilangnya kendaraan di sekitar area kegiatan menjadi salah satu faktor yang membuat sistem keamanan kembali dipertanyakan.
Dalam kegiatan yang menghadirkan masyarakat, pengelolaan parkir semestinya memiliki mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan yang muncul antara lain: siapa pengelola parkir, siapa petugas yang berjaga, bagaimana kendaraan diawasi, dan bagaimana tindakan penyelenggara setelah muncul laporan kehilangan?
Apabila terdapat masyarakat yang merasa dirugikan, penjelasan mengenai kronologi serta langkah penyelesaian tentu sangat diperlukan.
Transparansi dalam hal tersebut bukan hanya untuk kepentingan penyelenggara, tetapi juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Publik Tidak Membutuhkan Spekulasi, Tetapi Kejelasan
Di tengah berkembangnya berbagai pertanyaan, transparansi menjadi jalan paling tepat untuk menghindari polemik semakin melebar.
Panitia diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai:
Pertama, siapa struktur resmi penyelenggara kegiatan.
Kedua, siapa penanggung jawab utama kegiatan.
Ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan dan parkir.
Keempat, siapa yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan ketika kegiatan berlangsung.
Kelima, apakah terdapat pihak lain di luar kepanitiaan yang mempunyai kewenangan atau pengaruh terhadap keputusan.
Keenam, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban apabila masyarakat mengalami kerugian.
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan jauh lebih kuat apabila disertai fakta, dokumen, dan keterangan dari pihak yang terlibat langsung.
Jika Ada Pengaruh, Publik Berhak Tahu Perannya
Apabila nantinya dapat dibuktikan bahwa terdapat pihak tertentu yang mempunyai pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kegiatan, maka persoalannya bukan semata mengenai siapa orangnya.
Yang lebih penting adalah apa perannya dan apa kewenangannya.
Seseorang yang hanya memberikan dukungan atau saran tentu berbeda dengan pihak yang secara aktif mengambil keputusan dan mengendalikan operasional kegiatan.
Karena itu, istilah “pengendali” juga perlu dibuktikan berdasarkan fakta, bukan sekadar persepsi.
Jika benar ada pihak yang memiliki kewenangan strategis, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat sederhana: apakah kewenangan tersebut disertai pula dengan tanggung jawab ketika terjadi persoalan?
Jangan Sampai Tanggung Jawab Hanya Berhenti di Depan
Sebuah kegiatan publik pada dasarnya melibatkan banyak unsur. Ketika acara berjalan sukses, keberhasilan dapat menjadi kebanggaan bersama.
Namun ketika terjadi persoalan, masyarakat tentu berharap tidak terjadi kondisi di mana pihak yang berada di depan menjadi satu-satunya pihak yang diminta menjelaskan semuanya, sementara pihak yang diduga memiliki pengaruh justru tidak memberikan keterangan.
Karena itu, apabila memang terdapat pihak lain yang berperan dalam menentukan kebijakan, semestinya struktur kewenangan tersebut dapat dijelaskan secara transparan.
Publik membutuhkan kepastian bahwa setiap keputusan mempunyai penanggung jawab.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Sampai persoalan ini mendapatkan penjelasan resmi dan menyeluruh, sejumlah pertanyaan masih menggantung di tengah masyarakat:
Siapa sebenarnya pengambil keputusan dalam Karnaval Sound 2026 Desa Gadungan?
Siapa yang mengatur operasional kegiatan di lapangan?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengelolaan parkir?
Apakah benar ada pihak lain di luar struktur resmi yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya kegiatan?
Dan apabila dugaan tersebut benar, apakah pihak tersebut juga siap memberikan penjelasan serta ikut bertanggung jawab apabila keputusan atau pengaruhnya berkaitan dengan munculnya persoalan di lapangan?
Semua pertanyaan itu masih membutuhkan jawaban.
Hadi Susanto dan tim LP3-NKRI mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai isu yang beredar di masyarakat. Klarifikasi dari panitia dan pihak-pihak yang disebut memiliki peran dinilai penting agar duduk persoalan menjadi terang.
Pada prinsipnya, setiap dugaan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan sampai terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pihak juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Namun satu hal menjadi jelas: masyarakat berhak mengetahui siapa yang memegang kendali ketika sebuah kegiatan publik berlangsung, sekaligus siapa yang berdiri paling depan ketika persoalan muncul.
Sebab, yang sedang dipertanyakan bukan sekadar siapa nama panitianya, melainkan siapa pemegang kewenangan sebenarnya dan apakah kewenangan tersebut berjalan beriringan dengan tanggung jawab (Red).
