SURABAYA –KABAR NUSANTARA ID Polemik aktivitas pertambangan pasir di kawasan Rejoso, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, kembali mencuat. Aktivitas yang dikaitkan dengan Koperasi Mutiara Kelud tersebut menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa izin usaha pertambangan (IUP) koperasi itu disebut telah dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Persoalan kian mengemuka karena aktivitas pertambangan di lokasi tersebut disebut masih berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai status legalitas kegiatan, pengawasan pemerintah daerah, serta langkah konkret yang seharusnya dilakukan apabila benar izin pertambangannya telah berakhir atau dicabut.
Informasi mengenai pencabutan IUP tersebut sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt., M.S., kepada anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Pernyataan tersebut sebagaimana dikutip dari pemberitaan Mili.id pada 28 Juli 2026.
Namun, ketika persoalan aktivitas pertambangan tersebut kembali dikonfirmasikan, Aftabuddin menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk memantau kondisi di lapangan sekaligus menyiapkan langkah penyelesaian.
“Kami sudah proses koordinasi dengan Kabupaten setempat untuk pemantauan lokasi dan mempersiapkan langkah penyelesaian,” ujar Aftabuddin.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan lanjutan: langkah penyelesaian yang dimaksud akan berujung pada penghentian aktivitas pertambangan atau justru memberikan ruang bagi proses pemenuhan legalitas apabila masih dimungkinkan secara hukum?
Menjawab persoalan tersebut, Aftabuddin menegaskan bahwa pada prinsipnya seluruh aktivitas pertambangan wajib memiliki dasar legalitas dan memenuhi prosedur serta kewajiban yang ditentukan dalam pengelolaan pertambangan.
“Dilihat hasil koordinasi dulu ya, secara prinsip semua kegiatan pertambangan harus memiliki legalitas dan memenuhi semua prosedur serta kewajiban dalam mengelola pertambangan,” tegasnya.
MAKI Jatim Minta Aktivitas Dipastikan Status Hukumnya
Sorotan lebih keras datang dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo.
Heru mempertanyakan mengapa aktivitas pertambangan yang disebut tidak lagi memiliki izin tersebut masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan tindakan tegas. Menurut dia, apabila setelah dilakukan verifikasi memang tidak terdapat legalitas yang sah, kegiatan pertambangan semestinya dihentikan sampai seluruh aspek hukumnya jelas.
“Karena praktik penambangan liar yang sekarang berlangsung sangat merugikan negara dan harus mendapatkan penanganan hukum dari eksplorasi tambang yang masih tetap dilakukan,” kata Heru.
Ia juga mendesak Dinas ESDM Jawa Timur agar tidak berhenti pada koordinasi, tetapi segera memastikan kondisi faktual di lapangan. Menurut Heru, apabila kegiatan tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka aktivitasnya harus dihentikan.
“Dinas ESDM Jatim sebagai pengawal atau punggawa ranah kebijakan pertambangan harus cepat memberhentikan proses pertambangan yang masih berlangsung, bukan malah diam terkesan membiarkan,” tambahnya.
MAKI Jatim Siapkan Langkah ke Kejati Jatim
Tidak berhenti pada kritik, MAKI Jatim menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Heru mengatakan pihaknya berencana melaporkan dugaan persoalan aktivitas pertambangan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Langkah itu, menurut dia, diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum maupun potensi kerugian negara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.
“Ini bukan kasus sepele, ada kerugian negara yang besar akibat penambangan liar tersebut. Kasus ini akan MAKI Jatim laporkan ke Kejati Jatim,” ujar Heru.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perkara korupsi yang sebelumnya pernah menyeret sejumlah pejabat di lingkungan sektor pertambangan dan persoalan perizinan. Karena itu, MAKI Jatim menyatakan akan memberikan perhatian serius terhadap aspek perizinan, pengawasan, potensi penerimaan negara, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan.
“MAKI Jatim tidak pernah main-main kalau urusan korupsi, camkan itu,” tegas Heru.
Legalitas dan Pengawasan Kini Jadi Titik Krusial
Persoalan tambang Mutiara Kelud di Blitar kini berada pada titik yang membutuhkan kejelasan berbasis data dan pemeriksaan lapangan. Jika benar IUP telah dicabut, maka status kegiatan setelah pencabutan izin perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar hukum apabila aktivitas masih berlangsung.
Sebaliknya, apabila masih terdapat proses administrasi atau dasar legalitas lain yang memungkinkan kegiatan dilakukan, pemerintah juga perlu menjelaskan secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Karena itu, verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, penghitungan produksi, kewajiban penerimaan negara/daerah, hingga aspek lingkungan menjadi bagian penting untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
Rencana MAKI Jatim membawa persoalan tersebut ke Kejati Jatim juga membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan telaah apabila laporan resmi benar-benar disampaikan. Dari sana, seluruh pihak yang terkait dapat dimintai keterangan dan setiap dugaan pelanggaran dapat diuji berdasarkan bukti.
Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar apakah aktivitas tambang masih berjalan, melainkan apakah aktivitas tersebut memiliki dasar legalitas yang sah setelah izin yang disebut telah dicabut, siapa yang melakukan pengawasan, dan apakah terdapat konsekuensi hukum maupun kerugian negara apabila kegiatan tersebut terbukti berjalan tanpa izin.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan status tambang tersebut. Sebab, apabila kegiatan pertambangan memang tidak memiliki legalitas sebagaimana dipersyaratkan, penghentian dan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Namun apabila terdapat dasar hukum yang sah, penjelasan resmi juga diperlukan agar persoalan tidak terus berkembang menjadi polemik (Red).
