SIDOARJO —KABAR NUSANTARA ID Sebanyak 64 pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya, Rabu (2/9/2026). Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa penguatan organisasi tidak hanya membutuhkan penataan jabatan, tetapi juga aparatur yang memiliki integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Jawa Timur berjalan semakin efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan itu turut diikuti oleh para Pejabat Administrator Kantor Wilayah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur. Kehadiran jajaran tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perubahan dan penguatan struktur organisasi harus diikuti dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi 64 pejabat yang dilantik, prosesi tersebut bukan sekadar seremoni pergantian maupun pengisian posisi. Sumpah dan janji jabatan menjadi titik awal untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar, sekaligus konsekuensi moral untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa jabatan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Menurutnya, seorang pejabat tidak cukup hanya memiliki kewenangan, tetapi juga harus mampu menunjukkan profesionalitas dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Jabatan adalah amanah. Laksanakan dengan integritas, bekerja secara profesional, dan berikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” pesan Kusnali.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting di tengah tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemasyarakatan. Integritas menjadi fondasi agar kewenangan yang melekat pada jabatan digunakan secara tepat, sementara profesionalitas diperlukan agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara terukur dan bertanggung jawab.
Kusnali berharap pelantikan 64 pejabat tersebut tidak berhenti pada perubahan struktur organisasi semata. Lebih dari itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membawa energi baru dalam meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan di masing-masing lingkungan kerja.
Para pejabat juga dituntut segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, memahami serta menaati ketentuan yang berlaku, dan membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran. Kemampuan tersebut dinilai penting agar roda organisasi tetap berjalan efektif dan setiap program dapat dilaksanakan secara optimal.
Dengan pelantikan ini, 64 pejabat tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing. Amanah jabatan harus diterjemahkan dalam bentuk kinerja nyata, pelayanan yang semakin baik, serta sikap profesional dalam menjalankan setiap tanggung jawab.
Pada akhirnya, pelantikan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pembuktian. Sumpah telah diucapkan, amanah telah diterima, dan tanggung jawab telah melekat. Kini, integritas dan profesionalitas menjadi ukuran utama bagi 64 pejabat tersebut dalam memberikan pengabdian terbaik bagi organisasi pemasyarakatan dan masyarakat di Jawa Timur (Dd).
