SURABAYA – KABAR NUSANTARA ID Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur terus mendapat perhatian serius. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mendorong pengelolaan aset negara tidak berhenti pada tertib administrasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi Kusnali dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Selasa (1/9/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi dalam pengelolaan BMN yang berada di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.
Dalam audiensi tersebut, Kusnali didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Ulin Nuha, serta Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, M. Fadli.
Pertemuan antara kedua instansi tersebut membahas penguatan koordinasi dalam berbagai aspek pengelolaan BMN, terutama berkaitan dengan tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
Kusnali menekankan bahwa BMN merupakan aset negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaannya. Karena itu, seluruh aset yang berada dalam penguasaan organisasi harus dijaga, ditata, dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan BMN harus berlandaskan prinsip tertib, optimal, transparan, dan akuntabel. Setiap proses pengelolaan aset harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan BMN benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan organisasi.
“BMN merupakan aset negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan,” menjadi salah satu penekanan Kusnali dalam penguatan koordinasi tersebut.
Pengelolaan aset yang baik dinilai memiliki kaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Sarana dan prasarana yang terkelola dengan baik dapat memberikan dukungan terhadap operasional organisasi sekaligus menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, sinergi dengan DJKN Jawa Timur dipandang penting untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi antarkedua instansi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelesaian berbagai aspek pengelolaan aset negara.
Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berharap komunikasi dan koordinasi dengan DJKN Jawa Timur tidak berhenti pada audiensi. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan melalui koordinasi berkelanjutan dalam rangka menciptakan pengelolaan BMN yang semakin efektif dan profesional.
Optimalisasi aset juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi. Dengan administrasi yang tertib, pemanfaatan yang tepat, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel, setiap BMN diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset negara ditempatkan sebagai salah satu unsur penting dalam membangun organisasi yang efektif, efisien, profesional, dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan sinergi bersama DJKN Jawa Timur, Kanwil Ditjenpas Jatim optimistis berbagai aspek pengelolaan BMN dapat ditangani secara lebih terarah. Koordinasi yang semakin kuat diharapkan mampu menciptakan tata kelola aset negara yang semakin baik sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap kebutuhan organisasi.
Pada akhirnya, optimalisasi BMN bukan hanya berbicara mengenai bagaimana aset negara dicatat dan dikelola, tetapi bagaimana aset tersebut mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelaksanaan tugas pemerintahan.
Dengan semangat tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong agar pengelolaan BMN menjadi bagian dari penguatan kinerja pemasyarakatan. Sinergi bersama DJKN Jawa Timur diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Jawa Timur (Dd).
