KEDIRI —KABAR NUSANTARA ID Persoalan pembayaran pekerjaan dalam proyek Jalan Tol Kediri Section I kini memasuki fase yang jauh lebih serius. Aliansi Penambang Tradisional Kediri Raya (APTKR) menyatakan siap mengerahkan sekitar 1.000 orang, 300 dump truck, dan sepeda motor untuk menggelar aksi pada Selasa, 1 September 2026.
Rencana tersebut menjadi sorotan karena persoalan yang diklaim berkaitan dengan pembayaran rekanan lokal kini berpotensi bergeser dari ruang komunikasi dan negosiasi menuju aksi massa dalam skala besar.
Dalam surat pemberitahuan bernomor 17/VIII-APTKR/2026 tertanggal 28 Agustus 2026, APTKR menyebut pembayaran pekerjaan rekanan lokal melalui PT Hastari Jaya Sentosa untuk proyek Jalan Tol Kediri Section I belum diselesaikan dan prosesnya telah berlangsung berkepanjangan.
Surat tersebut mencantumkan rencana aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan disebut berlangsung “sampai dengan dibayar.”
Pernyataan itu memperlihatkan kuatnya tuntutan yang dibawa APTKR. Namun demikian, status tagihan, nilai pekerjaan, dasar kewajiban pembayaran, serta penyebab belum terselesaikannya pembayaran tetap perlu diverifikasi berdasarkan kontrak, bukti pekerjaan, dan keterangan resmi seluruh pihak.
Ketika Tagihan Rekanan Lokal Mengancam Mengganggu Proyek Besar
Persoalan ini menjadi lebih besar karena berada dalam ekosistem pembangunan Jalan Tol Kediri.
Proyek infrastruktur berskala besar tidak hanya melibatkan satu perusahaan. Di belakang pekerjaan terdapat rantai panjang yang mencakup kontraktor, subkontraktor, penyedia jasa angkutan, pemasok material, pemilik armada, pekerja, hingga pelaku usaha lokal.
Kelancaran pembayaran menjadi salah satu urat nadi dalam rantai tersebut.
Apabila satu mata rantai pembayaran mengalami hambatan, dampaknya dapat merembet ke bawah. Modal kerja dapat tersendat, biaya operasional terus berjalan, pekerja dan pemasok harus tetap dibayar, sementara pelaku usaha menunggu kepastian atas tagihan mereka.
Karena itu, apabila klaim APTKR terbukti berdasarkan dokumen, persoalannya bukan lagi sekadar hubungan pembayaran antarpihak.
Ada kepentingan keberlangsungan usaha lokal yang ikut dipertaruhkan.
Namun hingga kini, APTKR belum mengungkap secara rinci kepada publik mengenai total nilai pembayaran yang diklaim belum dilunasi, jumlah rekanan yang terdampak, rincian pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, serta pihak yang menurut kontrak berkewajiban melakukan pembayaran.
Kejelasan mengenai hal tersebut menjadi penting agar publik tidak hanya mendapatkan satu sisi persoalan.
Lima Lokasi Disebut Menjadi Sasaran
Dalam surat pemberitahuannya, APTKR mencantumkan lima lokasi yang akan menjadi titik aksi.
Yakni Workshop Hastari di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan; lokasi proyek Jalan Tol Section I; Kantor Hastari di Gampengrejo; Gudang Garam Unit 1; serta Kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Lima lokasi tersebut menunjukkan bahwa APTKR ingin membawa persoalan pembayaran kepada pihak-pihak yang mereka nilai memiliki kaitan dengan pekerjaan maupun penyelesaian persoalan tersebut.
Nama PT Gudang Garam Tbk. juga menjadi perhatian karena perusahaan tersebut disebut sebagai pihak yang dituju dalam surat pemberitahuan aksi.
Namun hubungan kontraktual secara rinci antara PT Gudang Garam Tbk. dengan pekerjaan yang dipersoalkan belum dijelaskan secara terbuka dalam informasi APTKR.
Karena itu, klarifikasi dari pihak perusahaan menjadi penting.
Publik perlu mengetahui dalam kapasitas apa perusahaan tersebut ditempatkan sebagai pihak yang dituju dan bagaimana posisinya dalam rantai pekerjaan yang sedang dipersoalkan.
300 Dump Truck Bisa Mengubah Peta Persoalan
Jika angka yang disampaikan APTKR benar-benar terealisasi, aksi tersebut bukan lagi kegiatan dengan dampak terbatas.
Sekitar 300 dump truck, ditambah sepeda motor dan massa sekitar 1.000 orang, berpotensi memengaruhi arus lalu lintas, aktivitas proyek, operasional perusahaan, serta mobilitas masyarakat di sekitar lokasi aksi.
APTKR juga menyebut penggunaan soundsystem, baliho, dan bendera sebagai perlengkapan aksi.
Koordinator aksi tercatat atas nama Tubagus Fitrajaya.
Dengan jumlah kendaraan berat yang besar, pengaturan lalu lintas dan pengamanan menjadi faktor penting. Aspirasi masyarakat tetap harus dihormati, namun keselamatan peserta aksi, pekerja proyek, pengguna jalan, dan masyarakat sekitar juga harus menjadi prioritas.
Jangan sampai sengketa pembayaran berubah menjadi persoalan baru yang justru merugikan masyarakat luas.
Bukan Hanya Soal Pembayaran, APTKR Soroti Kuota Lokal
Tuntutan APTKR tidak hanya mengenai pembayaran pekerjaan.
Mereka juga meminta pemerintah daerah memperjuangkan kuota lokal dalam proyek-proyek di Kediri dan mengawal pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.
Tuntutan tersebut membuka persoalan yang lebih luas mengenai pemerataan manfaat pembangunan.
Ketika proyek infrastruktur besar dibangun di suatu daerah, masyarakat lokal tentu berharap terdapat manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara nyata.
Pelaku usaha lokal dapat memperoleh kesempatan melalui penyediaan jasa, material, transportasi, maupun pekerjaan lain sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Namun pemerintah daerah tidak boleh mengambil kesimpulan sepihak terhadap sengketa komersial.
Jika persoalan merupakan sengketa kontrak, maka penyelesaiannya harus berdasarkan dokumen perjanjian.
Jika pekerjaan telah selesai, diterima, dan tagihan telah jatuh tempo, harus ada penjelasan mengapa pembayaran belum diselesaikan.
Sebaliknya, jika terdapat persoalan volume pekerjaan, kualitas, administrasi, atau kelengkapan dokumen, seluruhnya harus dibuka berdasarkan data.
Yang diperlukan bukan sekadar pertemuan, tetapi kepastian.
Siapa yang Memegang Bola?
Kini sejumlah pertanyaan penting berada di meja pihak-pihak terkait.
Berapa nilai sebenarnya pekerjaan yang belum dibayar?
Siapa saja rekanan lokal yang mengklaim belum menerima pembayaran?
Pekerjaan apa yang telah dilakukan?
Apakah pekerjaan telah dinyatakan selesai dan diterima?
Apakah seluruh persyaratan penagihan telah dipenuhi?
Apakah tagihan sudah jatuh tempo berdasarkan kontrak?
Siapa pihak yang secara kontraktual berkewajiban melakukan pembayaran?
Apa alasan pembayaran belum diselesaikan?
Dan pertanyaan terbesar:
Mengapa persoalan pembayaran tersebut sampai memunculkan rencana pengerahan sekitar 1.000 orang dan 300 dump truck?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting sebelum situasi berkembang menjadi konflik terbuka.
Jangan Sampai Rantai Kontrak Menjadi Rantai Masalah
Dalam proyek besar, panjangnya rantai kontrak dapat membuat pihak di lapisan bawah berada pada posisi yang paling membutuhkan kepastian.
Mereka harus mengeluarkan biaya operasional terlebih dahulu. Armada harus berjalan, bahan bakar harus tersedia, pekerja harus menerima upah, sementara pembayaran atas pekerjaan menunggu proses administrasi dan penyelesaian dari mata rantai di atasnya.
Karena itu, persoalan pembayaran memiliki dimensi ekonomi yang serius.
Namun setiap klaim juga wajib diuji.
Tidak cukup hanya menyatakan bahwa terdapat tagihan.
Harus ada bukti mengenai kontrak, surat perintah kerja, volume pekerjaan, berita acara, invoice, bukti penerimaan pekerjaan, serta ketentuan waktu pembayaran.
Dengan dokumen tersebut, persoalan dapat ditempatkan secara objektif.
Apakah benar pembayaran telah jatuh tempo?
Apakah masih ada administrasi yang belum selesai?
Apakah terdapat perbedaan perhitungan?
Ataukah memang terdapat kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan?
Semua harus dijawab berdasarkan fakta.
Pihak Terkait Diminta Buka Data, Bukan Saling Lempar Tanggung Jawab
APTKR telah menyatakan sikap melalui surat pemberitahuan aksi.
Kini bola berada di tangan pihak-pihak yang disebut.
PT Hastari Jaya Sentosa perlu memberikan penjelasan mengenai status pekerjaan dan pembayaran yang dipersoalkan.
PT Gudang Garam Tbk. perlu menjelaskan posisi serta keterlibatannya dalam rantai pekerjaan yang menjadi pokok persoalan.
Sementara Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menjelaskan sejauh mana kewenangannya serta langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, apabila aksi tetap dilaksanakan pada 1 September 2026, seluruh pihak perlu memastikan kegiatan berlangsung tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Sebab inti persoalan sebenarnya bukan semata-mata apakah 1.000 orang benar-benar turun ke jalan atau 300 dump truck benar-benar bergerak menuju proyek tol.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar:
Jika pekerjaan memang sudah dikerjakan dan pembayaran telah jatuh tempo, kapan uang tersebut dibayarkan dan siapa yang bertanggung jawab?
Namun apabila klaim tersebut belum terbukti atau masih terdapat perselisihan kontraktual, pihak yang disebut juga memiliki hak sekaligus kepentingan untuk menjelaskan fakta sebenarnya.
Publik tidak membutuhkan drama saling lempar tanggung jawab.
Publik membutuhkan angka yang jelas, dokumen yang dapat diverifikasi, kontrak yang terang, dan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab proyek tol boleh dibangun dengan beton dan baja, tetapi kepercayaan publik dibangun dengan kepastian, transparansi, dan tanggung jawab (Red).
