KEDIRI, JAWA TIMUR —KABAR NUSANTARA ID Polemik kekosongan jabatan perangkat desa di sejumlah desa di Kabupaten Kediri kembali menjadi sorotan. Persoalan ini dinilai tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan karena menyangkut keberlangsungan roda pemerintahan desa serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Lembaga Pemantau dan Pengawas Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LP3-NKRI) meminta Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi tersebut. Pemerintah daerah dinilai perlu menyampaikan secara jelas tahapan yang telah dilakukan, kendala yang menyebabkan proses pengisian belum tuntas, serta solusi yang akan ditempuh.
Hadi Susanto dari LP3-NKRI mengatakan, keterbukaan pemerintah menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang bersifat simpang siur.
> “Jangan sampai kekosongan perangkat desa justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kalau memang ada aturan, sampaikan aturannya. Kalau ada kendala administratif, jelaskan kendalanya. Yang terpenting jangan sampai masyarakat bertanya-tanya siapa yang sebenarnya menghambat proses tersebut,” ujar Hadi Susanto.
Menurut LP3-NKRI, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif. Apabila proses pengisian perangkat desa memang sedang berjalan, pemerintah daerah perlu menjelaskan sampai pada tahapan mana proses tersebut telah berlangsung.
Sebaliknya, apabila terdapat kendala administratif maupun persoalan regulasi, hal tersebut juga perlu disampaikan secara transparan sehingga masyarakat memahami alasan proses belum dapat diselesaikan.
LP3-NKRI Ajukan Pertanyaan Mendasar
LP3-NKRI mempertanyakan apakah seluruh proses pengisian perangkat desa di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri telah berjalan sesuai mekanisme atau terdapat persoalan lain yang menyebabkan proses tersebut tertahan.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:
Siapa yang melarang proses tersebut? Atas dasar aturan apa proses pengisian perangkat desa tertunda? Tahapan apa yang telah dilakukan? Dan langkah konkret apa yang akan diambil pemerintah daerah?
LP3-NKRI menegaskan, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tuduhan kepada pihak tertentu. Sebaliknya, pertanyaan tersebut dinilai perlu dijawab melalui data dan aturan agar tidak berkembang menjadi persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kejelasan menjadi penting karena proses pengisian perangkat desa berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Perda Nomor 4 Tahun 2023 Menjadi Salah Satu Dasar Hukum
Dalam konteks regulasi, Kabupaten Kediri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa. Perda tersebut menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dan mencabut Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, LP3-NKRI menilai setiap proses pengisian perangkat desa saat ini harus dipastikan mengacu pada ketentuan terbaru yang berlaku.
Sementara itu, mekanisme pengisian perangkat desa pada prinsipnya memiliki tahapan administratif dan melibatkan unsur pemerintah desa, kecamatan serta pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, apabila terdapat proses yang belum berjalan atau mengalami penundaan, perlu ada penjelasan mengenai titik persoalannya.
LP3-NKRI mendorong pemerintah daerah memastikan tidak terjadi kekosongan pemahaman mengenai regulasi maupun prosedur antara pemerintah desa, kecamatan dan perangkat daerah terkait.
Dorong Pemkab Kediri Lahirkan Sistem Pengawasan yang Lebih Terukur
LP3-NKRI tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri menghadirkan inovasi dalam pengawasan dan percepatan pengisian perangkat desa.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Memetakan seluruh kekosongan perangkat desa di Kabupaten Kediri.
Membuka informasi tahapan dan status proses pengisian secara transparan.
Memastikan setiap tahapan mempunyai dasar hukum yang jelas.
Melakukan evaluasi terhadap desa yang mengalami kekosongan dalam waktu lama.
Memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan dan perangkat daerah terkait.
Membuka ruang pengaduan dan klarifikasi masyarakat apabila terdapat dugaan proses yang tidak transparan.
Membangun sistem monitoring digital agar perkembangan pengisian perangkat desa dapat dipantau secara berkala.
Menurut LP3-NKRI, sistem tersebut dapat menjadi instrumen untuk memastikan setiap proses memiliki jejak administrasi yang jelas sekaligus memudahkan pengawasan.
Pelayanan Masyarakat Jangan Sampai Terganggu
LP3-NKRI menekankan bahwa kekosongan jabatan perangkat desa tidak boleh sampai berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
Pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam pelayanan publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif meskipun terdapat jabatan yang belum terisi.
Pada saat yang sama, masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai kapan dan bagaimana jabatan yang kosong tersebut akan diisi.
Menurut LP3-NKRI, transparansi proses akan membantu menghindari munculnya berbagai dugaan dan spekulasi yang tidak didukung fakta.
Hadi Susanto: Jangan Biarkan Ketidakjelasan Menjadi Spekulasi
Hadi Susanto menegaskan bahwa LP3-NKRI tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak terkait dugaan adanya pihak tertentu yang menghambat proses pengisian perangkat desa.
LP3-NKRI justru meminta pemerintah daerah menjelaskan persoalan berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.
> “LP3-NKRI meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan berdasarkan data dan aturan. Kalau memang tidak ada yang menghambat, mari dibuka secara transparan. Kalau ada persoalan, mari dicari jalan keluarnya. Jangan sampai ketidakjelasan justru melahirkan spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
LP3-NKRI juga mengingatkan agar proses pengisian perangkat desa tidak dijadikan ruang bagi kepentingan tertentu.
Prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas dan kepastian hukum harus menjadi pijakan utama dalam seluruh tahapan.
Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pengisian perangkat desa dilakukan berdasarkan aturan, bukan kepentingan tertentu.
Publik Menunggu Respons dan Langkah Nyata Pemkab Kediri
Kini perhatian tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Kediri. Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai kondisi kekosongan perangkat desa, mekanisme pengisian, kendala yang terjadi dan langkah penyelesaiannya.
Pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengakhiri berbagai tanda tanya tersebut dengan menghadirkan data, penjelasan dan solusi yang terukur.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan pengisian sebuah jabatan, melainkan efektivitas pemerintahan desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kediri: membiarkan polemik terus bergulir tanpa kepastian, atau mengambil langkah konkret dengan membuka proses secara transparan dan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai ketentuan.
LP3-NKRI menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan persoalan tersebut. Lembaga itu juga mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kediri berjalan secara tertib, transparan, objektif, akuntabel dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat (Red).
