SIDOARJO — KABAR NUSANTARA ID Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur kembali menjadi perhatian serius. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, menerima kunjungan Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hidayat, untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kelayakan fasilitas dan tata kelola aset negara di Rutan Kelas I Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh aset negara yang berada di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga berada dalam kondisi layak, terawat, dan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.
Kusnali mendampingi langsung rangkaian peninjauan bersama Hidayat. Turut hadir mendampingi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, M. Ulin Nuha, serta Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo.
Pemeriksaan dilakukan dengan melihat kondisi fisik sejumlah aset secara langsung. Di saat yang sama, aspek pencatatan dan administrasi BMN di lingkungan Rutan Surabaya maupun Kanwil Ditjenpas Jawa Timur turut dievaluasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi aset yang sebenarnya. Ketepatan data menjadi unsur penting dalam pengelolaan aset negara karena menjadi dasar bagi proses pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban BMN.
Peninjauan lapangan juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi berbagai kondisi yang memerlukan evaluasi dan tindak lanjut. Setiap aset diharapkan memiliki pencatatan yang baik, kondisi yang terpantau, pemeliharaan yang memadai, serta pemanfaatan sesuai peruntukannya.
Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, pengelolaan BMN memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Ketersediaan fasilitas yang layak dan pengelolaan aset yang tertib akan memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional sekaligus peningkatan kualitas pelayanan.
Kusnali menegaskan bahwa tata kelola BMN memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas layanan pemasyarakatan. Karena itu, seluruh jajaran diminta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset negara dari hulu hingga hilir.
“Tata kelola BMN harus terus diperkuat agar setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan pemasyarakatan yang tertib, aman, dan humanis,” tegas Kusnali.
Menurutnya, BMN tidak semestinya hanya dipandang sebagai daftar inventaris yang harus dilengkapi. Setiap aset merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dijaga, dipelihara, digunakan secara tepat, dan dipertanggungjawabkan.
Prinsip tertib, transparan, akurat, dan akuntabel menjadi dasar dalam memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai tujuan. Dengan prinsip tersebut, potensi ketidaksesuaian data maupun persoalan dalam pemanfaatan aset dapat diminimalkan sejak awal.
Kusnali juga mendorong jajarannya agar hasil peninjauan tidak berhenti sebagai catatan evaluasi. Setiap kondisi yang ditemukan harus ditindaklanjuti secara konsisten sehingga proses pemeriksaan mampu menghasilkan perbaikan konkret.
Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas sekaligus upaya memastikan aset negara dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi organisasi. Dengan pengelolaan yang semakin tertib, BMN diharapkan mampu mendukung kebutuhan petugas dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.
Peninjauan bersama Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memperlihatkan pentingnya pengawasan secara langsung terhadap aset negara. Pemeriksaan lapangan memberikan gambaran faktual mengenai kondisi fasilitas sekaligus menjadi bahan untuk menyusun langkah perbaikan yang diperlukan.
Lebih jauh, tertib BMN menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola organisasi yang profesional. Aset negara yang terdata secara akurat, terpelihara, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan akan memperkuat efektivitas penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki pengelolaan aset negara secara berkelanjutan. Setiap fasilitas yang dipercayakan kepada jajaran harus memberikan nilai manfaat yang nyata bagi penyelenggaraan pelayanan.
Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan BMN bukan semata-mata seberapa lengkap aset tercatat dalam administrasi, tetapi seberapa optimal aset tersebut dijaga dan dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin tertib, aman, profesional, berkualitas, dan humanis (Dd).
