SURABAYA — KABAR NUSANTARA ID Ketepatan masa penahanan bukan sekadar urusan administrasi. Ketika data tidak diperbarui atau terjadi perbedaan informasi antarlembaga, persoalan overstay dapat muncul dan berpotensi mengganggu kepastian hukum seseorang. Karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan melalui rekonsiliasi data dan koordinasi lintas instansi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Overstay dalam rangka Rekonsiliasi Data Overstay Tahanan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Dr. I Nyoman Gede Surya Mataram, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan Jumadi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Alzuarman, para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, serta Tim Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
Rapat ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan data mengenai status dan masa penahanan dapat dikelola secara akurat, mutakhir dan terkoordinasi.
Overstay Bukan Sekadar Masalah Administrasi
Persoalan overstay mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan ketepatan status serta masa penahanan. Setiap perubahan dalam proses hukum harus tercermin dalam data dan segera diketahui oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Dr. I Nyoman Gede Surya Mataram menegaskan, persoalan overstay tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi secara sendiri-sendiri.
Diperlukan sinergi yang kuat antara jajaran pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pengadilan dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, rekonsiliasi data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh informasi mengenai tahanan benar-benar sesuai. Dengan data yang valid, potensi persoalan dapat lebih cepat ditemukan dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Artinya, semakin cepat data diselaraskan, semakin kecil peluang terjadinya keterlambatan dalam merespons perubahan status maupun masa penahanan.
Data Harus Terus Diperbarui
Hal senada disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan Jumadi. Ia menekankan bahwa pengelolaan data tidak boleh berhenti pada proses pencatatan.
Data harus terus diperbarui secara berkala sehingga kondisi aktual setiap tahanan dapat diketahui secara tepat.
Pemutakhiran menjadi semakin penting karena proses hukum dapat mengalami perubahan. Status tahanan, masa penahanan maupun perkembangan perkara harus dapat tercermin dalam sistem administrasi dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.
Koordinasi yang aktif pun menjadi kunci agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius.
Kusnali Tekankan Akurasi Data di Seluruh UPT
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali menegaskan kesiapan jajarannya mendukung penuh proses rekonsiliasi data dan penanganan overstay di seluruh UPT Pemasyarakatan Jawa Timur.
Kusnali meminta seluruh UPT memastikan data tahanan selalu akurat dan diperbarui secara berkala. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi aktif dengan aparat penegak hukum.
“Kami di jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur siap mendukung proses rekonsiliasi ini. Saya minta seluruh UPT memastikan data tahanan selalu akurat dan melakukan koordinasi secara aktif dengan aparat penegak hukum, sehingga persoalan overstay dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegas Kusnali.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur tidak ingin persoalan overstay hanya ditangani setelah muncul. Pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui pengawasan data, koordinasi dan respons cepat terhadap setiap perubahan status tahanan.
Kepastian Hukum Harus Dimulai dari Ketepatan Data
Rekonsiliasi data juga memperlihatkan pentingnya membangun sistem kerja yang terintegrasi. Informasi mengenai masa penahanan, perubahan status hukum hingga perkembangan perkara harus dapat dikomunikasikan secara cepat dan tepat di antara lembaga yang memiliki kewenangan.
Dengan penguatan koordinasi dan pemutakhiran data secara berkala, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berupaya mewujudkan pengelolaan tahanan yang lebih tertib, akurat, transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Lebih jauh, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemasyarakatan yang profesional sekaligus memastikan setiap persoalan terkait masa penahanan tidak terlambat ditangani.
Sebab, data tahanan bukan sekadar deretan angka, tanggal atau catatan administratif. Di balik setiap data terdapat hak seseorang yang harus dihormati dan dilindungi melalui proses hukum yang tertib, tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, rekonsiliasi data bukan hanya tentang menyamakan catatan antarinstansi, tetapi menjadi garis pertahanan penting untuk memastikan tidak ada persoalan masa penahanan yang luput dari pengawasan (Dd).
