KEDIRI —KABAR NUSANTARA ID Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PHIGMA DPD Jawa Timur kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal kepentingan masyarakat dan menjaga agar proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku. Ketua LBH PHIGMA DPD Jawa Timur, Hadi Susanto, melakukan koordinasi dengan jajaran Reskrim Polres Kediri untuk membahas perkembangan laporan masyarakat, termasuk informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang melakukan back up terhadap oknum tertentu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pendampingan sekaligus kontrol sosial LBH PHIGMA. Koordinasi dilakukan untuk mendorong agar setiap laporan masyarakat memperoleh penanganan secara profesional, transparan, objektif, serta berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi LBH PHIGMA, penegakan hukum harus berdiri di atas aturan dan alat bukti, bukan tekanan, kepentingan kelompok maupun klaim sepihak.
Hadi Susanto menegaskan bahwa setiap lembaga sosial, LSM maupun organisasi yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga etika dan profesionalitas.
“Kami tidak anti terhadap kritik maupun keberadaan lembaga lain. Namun, apabila ada oknum yang mengatasnamakan pembela masyarakat tetapi bekerja secara awur-awuran, tidak memegang etika, atau justru berpotensi mengganggu proses penegakan hukum, tentu harus menjadi perhatian bersama,” tegas Hadi Susanto.
Menurutnya, membela masyarakat bukan berarti bebas melakukan tindakan tanpa aturan. Setiap dugaan pelanggaran harus disampaikan melalui jalur yang benar agar dapat diverifikasi dan diproses berdasarkan ketentuan hukum.
Tidak Memusuhi Organisasi, Fokus Menertibkan Oknum
LBH PHIGMA menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan bukan ditujukan untuk memusuhi organisasi maupun lembaga masyarakat lainnya.
Fokusnya adalah mencegah adanya oknum yang menggunakan identitas sebagai pembela masyarakat untuk kepentingan tertentu atau melakukan tindakan yang justru dapat mencederai proses penegakan hukum.
Hadi menilai label pembela masyarakat seharusnya menjadi amanah yang dijalankan dengan integritas.
“Kami tetap konsisten. Yang kami lawan bukan lembaga atau organisasi, tetapi oknum yang menggunakan nama pembela masyarakat untuk kepentingan tertentu. Jangan sampai label pembela masyarakat justru digunakan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai etika dan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, keberanian melakukan kontrol sosial harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik boleh keras, tetapi harus berbasis fakta dan tidak boleh berubah menjadi tindakan yang melampaui batas hukum.
Dorong Reskrim Polres Kediri Bekerja Objektif
Dalam koordinasi tersebut, LBH PHIGMA juga mendorong jajaran Reskrim Polres Kediri agar seluruh laporan dan informasi masyarakat ditindaklanjuti secara objektif.
Setiap laporan harus diperiksa berdasarkan fakta, bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian bahwa laporan yang disampaikan tidak berhenti begitu saja dan proses hukum tetap berjalan secara profesional.
LBH PHIGMA berharap langkah tersebut dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat, lembaga pendamping dan aparat penegak hukum.
Pada saat yang sama, setiap dugaan adanya pihak yang melakukan back up atau tindakan lain yang berpotensi memengaruhi proses hukum harus ditempatkan sebagai informasi yang perlu diverifikasi, bukan sebagai kesimpulan sebelum adanya pembuktian.
Konsisten Kawal Kepentingan Masyarakat
Hadi Susanto memastikan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur tidak akan berhenti melakukan pemantauan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum.
Tekanan maupun upaya yang dianggap dapat menghambat kerja pendampingan dan kontrol sosial tidak akan menjadi alasan untuk menghentikan langkah lembaganya.
Namun, konsistensi tersebut tetap harus dibangun dengan prinsip hukum dan profesionalitas. Setiap informasi harus diverifikasi, setiap tuduhan harus memiliki dasar, dan setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme yang berlaku.
Nama Pembela Masyarakat Harus Dijaga
LBH PHIGMA menilai keberadaan lembaga sosial dan organisasi masyarakat sangat penting dalam menjaga ruang kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
Namun, fungsi tersebut hanya akan memiliki legitimasi apabila dijalankan dengan etika, independensi dan tanggung jawab.
Jangan sampai nama masyarakat digunakan sebagai tameng untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Jangan pula kritik terhadap penegakan hukum justru berkembang menjadi tindakan yang mengganggu proses hukum itu sendiri.
Karena itu, LBH PHIGMA DPD Jawa Timur menegaskan tiga prinsip utama: kritis dalam melakukan kontrol sosial, berani dalam mengawal kepentingan masyarakat, tetapi tetap tunduk pada fakta dan hukum.
Koordinasi ke jajaran Reskrim Polres Kediri diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum sekaligus mendorong setiap laporan masyarakat ditangani secara objektif.
LBH PHIGMA tidak ingin sekadar bersuara. Mereka ingin memastikan setiap suara masyarakat memiliki jalur hukum yang jelas, setiap dugaan diuji berdasarkan bukti, dan setiap proses berjalan tanpa intervensi.
Sebab, menjadi pembela masyarakat bukan soal siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga kebenaran, etika, fakta dan hukum (Red).
