NGANJUK — KABAR NUSANTARA ID Keberadaan logo Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kawasan komersial Jolotundo Glamping dan Edu Park, Dusun Plakat, Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, memantik sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
Sorotan tersebut tidak semata-mata menyangkut keberadaan logo pemerintah pada destinasi wisata, tetapi berkembang pada pertanyaan yang lebih mendasar: apa dasar penggunaan identitas Pemprov Jatim pada sebuah usaha komersial dan apakah keberadaan kawasan tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur?
MAKI Jatim menyatakan persoalan tersebut perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Jolotundo Glamping dan Edu Park merupakan kawasan wisata yang berada di wilayah Nganjuk dan disebut berada di sekitar perbatasan kawasan Perhutani dengan kawasan peruntukan Perhutani Sosial. Tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim mengaku telah melakukan kunjungan langsung sekaligus menginap di lokasi tersebut.
Dari hasil kunjungan itu, MAKI Jatim menyebut terdapat sejumlah hal yang menurut mereka masih membutuhkan pendalaman, salah satunya menyangkut pemanfaatan air tanah atau air sumber untuk kebutuhan operasional kawasan penginapan.
MAKI menyebut air tersebut terlihat ditampung terlebih dahulu menggunakan tandon berkapasitas besar yang berada di bagian belakang area Deluxe Camp sebelum dialirkan untuk memenuhi kebutuhan air para pengunjung.
Namun, MAKI Jatim menegaskan bahwa dugaan terkait kelengkapan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) tersebut masih harus diverifikasi melalui dokumen resmi dan instansi berwenang.
Logo Pemprov Jadi Titik Persoalan
Persoalan berikutnya yang dinilai lebih krusial adalah penggunaan logo Pemprov Jawa Timur pada kawasan yang menjalankan aktivitas komersial.
Menurut MAKI Jatim, penggunaan logo pemerintah pada sebuah tempat usaha dapat menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah daerah memiliki keterlibatan, kepemilikan, kerja sama tertentu, atau memperoleh manfaat finansial dari aktivitas bisnis tersebut.
Pertanyaan itu kemudian diarahkan pada aspek PAD.
MAKI Jatim menyampaikan bahwa mereka telah meminta penjelasan kepada Wardoyo, yang sebelumnya menjabat Kepala Cabang Dinas Kehutanan wilayah Nganjuk dan kini definitif sebagai Kepala CDK Pacitan.
Dalam keterangan yang dikutip MAKI, tugas dan fungsi CDK Nganjuk disebut berada pada aspek pembinaan. Sementara terkait PAD, MAKI menyampaikan bahwa tidak terdapat kontribusi langsung dari Jolotundo Glamping dan Edu Park yang masuk sebagai PAD Pemprov Jatim.
Keterangan tersebut menjadi dasar bagi MAKI Jatim untuk mempertanyakan kembali mengapa logo Pemprov Jatim digunakan pada kawasan bisnis apabila pemerintah provinsi tidak memperoleh kontribusi PAD dari keberadaan usaha tersebut.
Heru MAKI: Logo Pemerintah Bukan Sekadar Pajangan
Ketua MAKI Jatim, Heru MAKI, menilai penggunaan identitas pemerintah pada kawasan komersial harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Gak habis pikir saya, logo Pemprov Jatim itu sakral dan harus ada alasan jelas ketika tempat yang murni komersial atau profit bisnis itu menempelkan logo Pemprov Jatim di sana,” tegas Heru MAKI.
Menurutnya, Cabang Dinas Kehutanan yang berkaitan dengan wilayah tersebut semestinya menjadi salah satu pihak yang memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penggunaan logo tersebut.
Heru juga mempertanyakan apakah terdapat bentuk kerja sama, pemanfaatan aset, konsesi, atau skema lain antara pemerintah, Perhutani maupun pengelola kawasan yang dapat menjelaskan keberadaan logo Pemprov Jatim.
Bagi MAKI, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada saling memberikan penjelasan secara lisan.
Dokumen dan dasar hukumnya harus dibuka.
MAKI Siapkan Surat Klarifikasi ke Tiga Pejabat Pemprov Jatim
Heru MAKI menyatakan pihaknya akan segera melayangkan surat resmi untuk meminta klarifikasi kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Surat tersebut rencananya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Kepala BPKAD Jatim, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
MAKI meminta agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar penggunaan logo Pemprov Jatim sekaligus memastikan apakah terdapat hubungan aset, kerja sama, investasi, penerimaan daerah, ataupun bentuk manfaat lainnya dari keberadaan Jolotundo Glamping dan Edu Park.
“Surat resmi akan segera kami luncurkan, terutama untuk Bapak Kadishut Jatim, Kepala BPKAD Jatim dan Sekdaprov Jatim untuk memohon klarifikasi resmi dan berharap secepatnya logo Pemprov Jatim pada kawasan komersial Jolotundo Glamping dan Edu Park segera dicopot karena berpotensi disalahgunakan pihak yang bertanggung jawab nantinya,” ujar Heru.
SIPA Juga Akan Ditelusuri
Tidak hanya soal logo, MAKI Jatim juga menyatakan akan menelusuri dokumen legalitas pemanfaatan sumber air yang digunakan untuk kebutuhan operasional kawasan.
Heru MAKI menegaskan bahwa apabila nantinya ditemukan fakta bahwa dokumen SIPA memang belum dimiliki atau belum dilengkapi sebagaimana ketentuan, maka pihaknya akan mendorong langkah penertiban melalui instansi yang memiliki kewenangan.
Bahkan, menurut Heru, apabila hasil verifikasi resmi membuktikan adanya persoalan serius terkait perizinan pemanfaatan air, MAKI akan mendesak adanya rekomendasi penghentian sementara kegiatan sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari instansi berwenang, sehingga tidak menjadi vonis sepihak terhadap pengelola.
Pengelolaan Disebut Melibatkan Pihak Ketiga
Dalam informasi yang dihimpun MAKI Jatim, pengelolaan Jolotundo Glamping dan Edu Park disebut telah diserahkan kepada pihak ketiga, yakni Ridhan, warga Warujayeng, Nganjuk, melalui skema kemitraan dengan pihak Perhutani.
Informasi mengenai pola pengelolaan tersebut juga menjadi bagian yang menurut MAKI perlu diperjelas, terutama mengenai status lahan, bentuk perjanjian kemitraan, jangka waktu konsesi, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penerimaan maupun pembagian hasilnya.
Dengan demikian, menurut MAKI, publik dapat mengetahui secara utuh siapa pemilik aset, siapa pengelola usaha, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan apakah terdapat penerimaan negara maupun daerah dari kegiatan tersebut.
MAKI: Jangan Sampai Logo Pemerintah Membentuk Persepsi yang Keliru
Bagi MAKI Jatim, inti persoalan bukan pada keberadaan destinasi wisata atau aktivitas usaha masyarakat. Justru pengembangan wisata dinilai positif sepanjang berjalan sesuai ketentuan.
Yang menjadi perhatian adalah transparansi penggunaan identitas pemerintah dan kepastian legalitas seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam kawasan tersebut.
Apalagi ketika logo Pemprov Jatim ditampilkan pada lokasi yang menjalankan bisnis komersial, masyarakat berpotensi menganggap bahwa pemerintah provinsi memiliki hubungan langsung dengan usaha tersebut.
Karena itu, MAKI meminta Pemprov Jatim segera memberikan jawaban resmi dan berbasis dokumen.
Apakah logo tersebut dipasang berdasarkan izin? Apakah ada kerja sama resmi? Apakah terdapat aset pemerintah yang dimanfaatkan? Siapa pengelolanya? Bagaimana status konsesinya? Bagaimana legalitas pemanfaatan airnya? Dan yang paling penting, apakah ada penerimaan yang masuk ke kas daerah?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini didorong MAKI Jatim agar tidak berhenti menjadi polemik, tetapi dapat dijawab melalui dokumen resmi dan keterbukaan informasi.
Sementara itu, sampai berita ini disusun berdasarkan materi yang diberikan, belum terdapat keterangan langsung dari Pemprov Jawa Timur, Dinas Kehutanan Jatim, BPKAD Jatim, pengelola Jolotundo Glamping dan Edu Park, maupun pihak Perhutani yang dapat mengonfirmasi atau membantah seluruh tudingan dan pertanyaan MAKI Jatim tersebut.
Karena itu, seluruh dugaan terkait SIPA, penggunaan logo, status kerja sama, pengelolaan kawasan, serta nihilnya PAD masih perlu diverifikasi dan diklarifikasi secara resmi kepada pihak-pihak terkait.
Kini bola berada di tangan Pemprov Jatim: membuka dokumen dan menjelaskan duduk perkara menjadi langkah penting agar logo pemerintah tidak menimbulkan tafsir liar dan pengelolaan kawasan wisata tetap berjalan dalam koridor hukum, transparansi, serta akuntabilitas publik (Red).
