SURABAYA, Selasa (11/8/2026) //KABAR NUSANTARA ID Polemik harga paket seragam sekolah di sejumlah SMP Negeri Kabupaten Mojokerto memasuki titik krusial. Setelah menilai respons pemangku kebijakan daerah belum memberikan kepastian yang diharapkan masyarakat, Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) membawa dugaan persoalan tersebut ke ranah pengawasan pelayanan publik.
Selasa (11/8/2026), APPI resmi menyerahkan laporan lengkap beserta dokumen pendukung kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan tersebut menyoroti dugaan penggelembungan (mark-up) harga paket seragam yang disebut berada pada kisaran Rp956.000 hingga Rp1.000.000 per siswa.
Bagi APPI, langkah tersebut bukan sekadar eskalasi polemik. Mereka meminta dugaan yang selama ini berkembang di masyarakat diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, berbasis dokumen dan fakta.
Penyerahan laporan dilakukan Koordinator APPI Sumidi, didampingi Tawi, Ketua RAKSI sekaligus perwakilan aliansi.
Mereka meminta seluruh pihak tidak terjebak pada perdebatan mengenai mahal atau murahnya harga seragam.
Sebab, menurut APPI, persoalan yang lebih penting justru terletak pada bagaimana harga itu dibentuk dan siapa yang bertanggung jawab atas prosesnya.
Mulai dari siapa yang menetapkan harga, bagaimana komponen biaya dihitung, mekanisme pengadaan apa yang digunakan, siapa penyedia barang, hingga apakah seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami meminta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur segera menindaklanjuti laporan ini. Selama ini, respons pemerintah daerah dan legislatif di tingkat kabupaten terkesan setengah hati, bahkan mengabaikan suara masyarakat yang dirugikan. Padahal, bukti-bukti awal yang kami miliki sudah sangat jelas,” tegas Sumidi.
Rp956 Ribu–Rp1 Juta: Angka yang Kini Menunggu Pembuktian
APPI menyebut dalam laporan mereka bahwa harga paket seragam di sejumlah SMP Negeri Kabupaten Mojokerto berada pada kisaran Rp956.000 hingga Rp1 juta per siswa.
Angka tersebut menjadi perhatian karena langsung menyentuh kemampuan ekonomi wali murid.
Namun APPI menyadari bahwa tingginya harga tidak serta-merta membuktikan adanya mark-up.
Karena itu, mereka justru meminta adanya pemeriksaan untuk membuktikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar.
Pemeriksaan diminta tidak berhenti pada angka akhir.
APPI meminta seluruh proses pembentukan harga dibedah, mulai dari spesifikasi seragam, jenis dan jumlah pakaian, kualitas bahan, harga bahan baku, ongkos produksi, komponen biaya lainnya, dasar penghitungan, mekanisme pengadaan, pihak penyedia, hingga proses pengambilan keputusan.
Jika dari pemeriksaan ditemukan adanya penggelembungan harga atau penyimpangan prosedur, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi masalah tata kelola pelayanan publik.
Sebaliknya, jika seluruh proses terbukti sesuai ketentuan dan harga dapat dipertanggungjawabkan secara wajar, hasil pemeriksaan akan menjadi klarifikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Dengan demikian, bagi APPI, pemeriksaan Ombudsman bukanlah vonis.
Pemeriksaan adalah mekanisme untuk mencari kepastian.
Pendidikan Jangan Sampai Bergeser Menjadi Komoditas
APPI menilai polemik seragam harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu hak masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Wali murid, menurut APPI, memiliki hak mengetahui secara jelas setiap kebijakan biaya yang berkaitan dengan pendidikan anak mereka.
Terlebih jika nilai yang harus dibayarkan mencapai hampir Rp1 juta untuk satu siswa.
“Pendidikan adalah hak, bukan komoditas. Bersama kita kawal keadilan untuk masa depan anak bangsa,” kata Sumidi.
Dalam laporan tersebut, APPI turut mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagai salah satu dasar yang mereka gunakan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan larangan penjualan seragam atau bahan seragam sekolah oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan pendidikan.
Atas dasar itu, APPI meminta kebijakan seragam dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Publik, menurut mereka, berhak mengetahui siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang menyediakan barang, bagaimana harga ditentukan, dan bagaimana mekanisme pembayaran dilakukan.
Keterbukaan dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah munculnya dugaan konflik kepentingan maupun ketidakjelasan dalam tata kelola pengadaan.
Empat Tuntutan APPI
Dalam laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Jatim, APPI mengajukan empat tuntutan.
Pertama, meminta pemeriksaan menyeluruh atas dugaan mark-up harga paket seragam SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto.
Kedua, meminta audit dan evaluasi terhadap proses penentuan harga, termasuk dasar penghitungan, komponen biaya, mekanisme pengadaan, dan pihak-pihak yang terlibat.
Ketiga, meminta pemulihan hak wali murid apabila pemeriksaan resmi membuktikan adanya kerugian akibat kebijakan atau mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
Keempat, mendorong tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, adil, dan tidak mengarah pada komersialisasi yang membebani masyarakat.
APPI juga menyertakan sejumlah regulasi dalam laporannya, antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta regulasi yang menjadi dasar kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia.
Kini Ombudsman Jatim Didorong Membuka Fakta
APPI menegaskan laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu.
Mereka meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan secara objektif untuk menentukan apakah dugaan yang disampaikan memiliki dasar berdasarkan fakta dan dokumen.
Pemerintah daerah, pihak sekolah, komite sekolah, penyedia maupun pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan seragam diharapkan memberikan data apabila diperlukan.
Bagi APPI, keterbukaan data merupakan kunci untuk mengakhiri polemik.
Jika harga Rp956.000 hingga Rp1 juta terbukti dibentuk melalui mekanisme yang sah, transparan, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemeriksaan Ombudsman dapat menjadi klarifikasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Namun jika pemeriksaan menemukan maladministrasi, pelanggaran prosedur, atau persoalan lain yang berada dalam kewenangan Ombudsman, APPI meminta agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
Laporan telah diserahkan.
Kini pertanyaan publik bergeser.
Bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, tetapi apakah seluruh dokumen pembentukan harga dan mekanisme pengadaan seragam siap dibuka dan diuji secara objektif?
Sebab angka Rp956 ribu hingga Rp1 juta per siswa bukan sekadar angka di atas kertas.
Itu adalah uang yang harus dikeluarkan keluarga.
Dan setiap rupiah yang dibayarkan semestinya memiliki dasar, mekanisme, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Bagi APPI, persoalan seragam SMP Negeri Kabupaten Mojokerto kini telah berkembang menjadi ujian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola pendidikan.
Publik kini menunggu respons Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Apakah laporan APPI akan menjadi pintu masuk pemeriksaan yang mampu menjawab seluruh pertanyaan mengenai harga dan mekanisme pengadaan?
Ataukah polemik tersebut kembali berakhir tanpa kepastian?
Laporan sudah berada di meja Ombudsman Jatim. Kini, publik menunggu apakah seluruh tabir harga akan benar-benar dibuka.
(Tim Media)
