JEMBER, Sabtu (8/8/2026) –KABAR NUSANTARA ID Rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah lebih dari Rp785 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) kini memasuki babak yang jauh lebih serius. Kebijakan tersebut bukan lagi sekadar perdebatan mengenai kebutuhan pembangunan jalan, penerangan jalan umum maupun pengembangan fasilitas kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi ujian terbuka terhadap kualitas perencanaan pembangunan, disiplin fiskal, transparansi APBD dan ketegasan fungsi pengawasan DPRD Jember.
Sorotan paling keras datang dari MAKI Jawa Timur.
Lembaga masyarakat antikorupsi tersebut mempertanyakan konstruksi rencana pinjaman di tengah catatan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp648,22 miliar serta realisasi belanja modal yang menurut catatan DPRD Jember hanya berada di kisaran 68,93 persen.
Bagi MAKI Jatim, persoalannya bukan sekadar membandingkan angka Rp648 miliar dengan Rp785 miliar.
Yang jauh lebih penting adalah membedah mengapa kebutuhan pembiayaan baru dalam jumlah sangat besar muncul setelah pemerintah daerah sebelumnya masih menyisakan anggaran yang cukup besar dan belum seluruh belanja pembangunan terealisasi secara optimal.
Pertanyaan itulah yang kini diarahkan MAKI kepada Pemerintah Kabupaten Jember sekaligus DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis daerah.
Bukan Sekadar Persoalan Utang, Tetapi Konsistensi Perencanaan
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru MAKI, mempertanyakan sejak awal konstruksi rencana pinjaman tersebut.
“Dari awal saya sudah heran dengan konsep rencana hutang Pemkab Jember tersebut, di tengah kenyataan berbasis data bahwa SiLPA Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 tembus Rp648 miliar lebih,” ungkap Heru.
Menurutnya, MAKI tidak sedang menyatakan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak boleh menggunakan skema pinjaman.
Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan pembiayaan besar. Kerusakan jalan, kebutuhan penerangan jalan umum dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan merupakan persoalan nyata yang harus dijawab.
Namun, menurut MAKI, kebutuhan pembangunan tidak boleh serta-merta menjadi alasan untuk menambah utang tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa seluruh instrumen perencanaan dan sumber pembiayaan lainnya telah dioptimalkan.
“Bukan ujug-ujug tiba-tiba Pemkab Jember sekarang mau berhutang senilai Rp785 miliar, dan DPRD Jember terkesan manut atau nurut saja,” tegas Heru.
Dari sinilah MAKI mengajukan pertanyaan fundamental:
Apa yang berubah dalam konstruksi fiskal Jember sehingga kebutuhan pembangunan yang kini disebut mendesak harus ditutup melalui pinjaman ratusan miliar?
Rp648,22 Miliar SiLPA Harus Dibuka Sampai ke Akarnya
MAKI menyadari bahwa angka SiLPA Rp648,22 miliar tidak dapat diperlakukan sebagai uang bebas yang seluruhnya dapat digunakan untuk membiayai program baru.
Pemerintah Kabupaten Jember telah menjelaskan bahwa SiLPA tersebut terdiri atas berbagai komponen dengan karakteristik dan peruntukan berbeda, termasuk dana yang telah memiliki peruntukan khusus serta komponen kas BLUD, BOSP dan BOK Puskesmas.
Karena itu, MAKI tidak meminta masyarakat sekadar membandingkan dua angka besar.
Justru yang diminta adalah breakdown secara transparan.
Berapa SiLPA yang benar-benar bebas?
Berapa yang sudah memiliki peruntukan khusus?
Berapa berasal dari BLUD?
Berapa merupakan BOSP dan BOK?
Berapa yang secara regulasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan?
Dan setelah seluruh komponen tersebut dipisahkan, berapa sebenarnya kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat ditutup melalui kemampuan fiskal daerah sehingga harus dibiayai dengan pinjaman?
Pertanyaan itu menjadi penting agar perdebatan mengenai utang tidak berubah menjadi pertarungan opini.
Semua harus dikembalikan kepada angka, dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Belanja Modal 68,93 Persen: Kekurangan Dana atau Masalah Penyerapan?
Catatan mengenai realisasi belanja modal juga menjadi perhatian MAKI.
Dalam data yang disampaikan, alokasi belanja modal sekitar Rp460,46 miliar, sementara realisasinya sekitar Rp317,40 miliar, atau kurang lebih 68,93 persen.
Di sisi pendapatan, realisasi pendapatan daerah sekitar Rp4,33 triliun dari target Rp4,40 triliun, sedangkan PAD disebut terealisasi sekitar 91,72 persen dari target.
Angka tersebut tentu tidak otomatis membuktikan adanya kesalahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Namun angka tersebut layak menjadi bahan evaluasi.
Sebab sebelum pemerintah daerah menambah kewajiban baru, harus dijawab terlebih dahulu apakah persoalan pembangunan Jember benar-benar terletak pada kekurangan uang, atau justru terdapat mata rantai persoalan pada:
perencanaan → penganggaran → pengadaan → pelaksanaan → pengawasan → penyerapan.
Jika kebutuhan pembangunan memang mendesak tetapi kemampuan merealisasikan belanja modal belum maksimal, maka evaluasi terhadap seluruh rantai tersebut menjadi sangat penting.
Utang Bukan Pendapatan Baru
MAKI mengingatkan bahwa pinjaman daerah tidak boleh diposisikan sebagai pendapatan tambahan.
Pinjaman adalah pembiayaan yang pada akhirnya harus dikembalikan.
Karena itu, sebelum memberikan persetujuan, MAKI meminta pemerintah daerah membuka secara utuh:
– kajian kelayakan pinjaman;
– struktur pembiayaan dengan PT SMI;
– tenor pinjaman;
– besaran kewajiban pembayaran;
– jadwal cicilan;
– sumber pembayaran;
– daftar proyek yang dibiayai;
– proyeksi pendapatan daerah;
– risiko apabila target pendapatan tidak tercapai;
– serta dampak pinjaman terhadap ruang fiskal Jember pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut MAKI, masyarakat tidak cukup diberitahu bahwa utang digunakan untuk pembangunan.
Masyarakat juga harus mengetahui berapa biaya pembangunan tersebut, bagaimana manfaatnya dihitung, berapa total kewajiban yang harus dibayar dan bagaimana kemampuan APBD menanggungnya.
BLUD Rumah Sakit Ikut Masuk Dalam Perdebatan
Sorotan berikutnya diarahkan kepada narasi mengenai kemungkinan kemampuan keuangan BLUD rumah sakit menjadi salah satu sumber pengembalian pinjaman.
Nama RSUD dr. Soebandi dan RSD Balung turut menjadi perhatian.
Heru MAKI meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dasar hukum dan mekanisme penganggaran apabila surplus atau kemampuan keuangan BLUD dikaitkan dengan pembayaran kewajiban pinjaman.
“Kalau kemudian sisa profit BLUD rumah sakit digunakan untuk pembayaran kewajiban pinjaman, publik harus mengetahui konstruksi hukumnya, mekanisme penganggarannya, serta dampaknya terhadap kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.
Menurut MAKI, persoalan tersebut harus dijelaskan secara hati-hati karena BLUD memiliki mekanisme pengelolaan keuangan tersendiri.
Dengan demikian, narasi bahwa pembayaran utang tidak akan mengurangi PAD harus dibuktikan melalui konstruksi anggaran dan regulasi yang jelas, bukan hanya melalui pernyataan.
Sekda dan TAPD Turut Dipertanyakan
MAKI juga menyoroti posisi strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dalam keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, Sekda memiliki posisi penting dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Karena itu, MAKI mempertanyakan bagaimana sejak awal arah pembangunan, kemampuan fiskal dan prioritas belanja dikonstruksikan hingga kemudian muncul kebutuhan pinjaman dalam jumlah besar.
“Sekda itu sudah mengetahui dari awal bagaimana konstruksi arah pembangunan Kabupaten Jember. Ketika kemudian Sekda berperan menjadi ‘Humas’ pengamanan kebijakan Bupati Jember terkait hutang, akan menjadi narasi yang sangat wajar ketika MAKI mempertanyakan lebih lebar akhirnya,” ujar Heru.
Kritik tersebut, bagaimanapun, perlu dijawab melalui dokumen dan klarifikasi pemerintah.
Substansi yang harus diuji adalah apakah seluruh keputusan pembiayaan telah melalui perencanaan, analisis fiskal dan mekanisme penganggaran yang memadai.
TP3D dan TP4D Diminta Membuktikan Eksistensinya
MAKI juga mempertanyakan efektivitas tim yang disebut TP3D dan TP4D dalam konteks pengawalan pembangunan Jember.
Heru menilai, apabila tim tersebut dibentuk untuk memperkuat kebijakan pembangunan, maka hasil kerjanya seharusnya dapat dilihat secara nyata.
Mulai dari kajian prioritas pembangunan, pemetaan risiko, evaluasi kemampuan fiskal, hingga rekomendasi terhadap proyek strategis daerah.
“Kalau memang perannya ada, seharusnya terlihat dalam konstruksi perencanaan. Jangan sampai hanya menjadi nama dalam struktur tetapi tidak terlihat hasilnya,” kata Heru.
MAKI mendorong evaluasi terhadap efektivitas tim tersebut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya manfaat yang terukur, MAKI meminta pemerintah mempertimbangkan restrukturisasi bahkan pembubaran.
DPRD Jember Kini Berada di Kursi Ujian
Pada akhirnya, sorotan terbesar mengarah kepada DPRD Jember.
Lembaga legislatif bukan sekadar tempat mengetuk persetujuan.
DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pinjaman benar-benar rasional, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, DPRD perlu menguji setidaknya sejumlah pertanyaan:
Mengapa harus Rp785 miliar?
Berapa kebutuhan riil pembangunan?
Apakah seluruh alternatif pembiayaan sudah dihitung?
Berapa kemampuan APBD membayar kewajiban setiap tahun?
Apa skenario apabila pendapatan daerah tidak mencapai target?
Bagaimana posisi BLUD dalam konstruksi pembayaran?
Apa dampaknya terhadap pelayanan publik?
Dan bagaimana memastikan pemerintahan berikutnya tidak mewarisi beban fiskal yang terlalu berat?
Di sinilah konsistensi DPRD benar-benar diuji.
Sebab lembaga tersebut sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap persoalan SiLPA dan realisasi anggaran.
Kini DPRD kembali berhadapan dengan rencana pinjaman lebih dari Rp785 miliar.
Publik berhak melihat apakah fungsi pengawasan tersebut akan dijalankan secara kritis dan berbasis data atau hanya berhenti pada proses persetujuan administratif.
Senin 10 Agustus, MAKI Turun ke Jember
MAKI Jatim menyatakan persoalan tersebut tidak akan berhenti di ruang perdebatan.
Pada Senin, 10 Agustus 2026, MAKI menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Kabupaten Jember serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember-Lumajang di kawasan Bakorwil Jember.
Aksi tersebut menurut MAKI akan melibatkan MAKI Jatim, Laskar Jahanam Jember dan Forum Masyarakat Jember.
Tuntutan utamanya adalah keterbukaan mengenai arah pembangunan serta konstruksi rencana pinjaman daerah.
“Kami ingin masyarakat Jember mengetahui secara detail dan transparan bagaimana wajah pembangunan daerah ini dikonstruksikan,” ujar Heru.
MAKI menegaskan masyarakat tidak boleh hanya mengetahui angka utang.
Masyarakat harus mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana manfaatnya diukur, bagaimana kewajibannya dibayar dan apa risiko yang harus ditanggung APBD.
Bukan Anti-Pembangunan, Tetapi Menolak Perencanaan yang Gelap
Pada titik ini, persoalan Jember seharusnya tidak dibawa ke dalam dikotomi sederhana antara pihak yang mendukung pembangunan dan pihak yang menolak utang.
Pinjaman daerah pada prinsipnya dapat menjadi instrumen pembangunan apabila digunakan untuk kebutuhan produktif, memiliki manfaat publik yang jelas, mempunyai kemampuan pembayaran yang sehat dan tidak mengorbankan pelayanan publik pada masa depan.
Namun pinjaman juga dapat menjadi alarm apabila muncul akibat lemahnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
Dalam konteks Jember, terdapat empat angka yang kini menjadi pusat perhatian:
SiLPA 2025: Rp648,22 miliar.
Realisasi PAD: sekitar 91,72 persen dari target.
Realisasi belanja modal: sekitar 68,93 persen.
Rencana pinjaman: lebih dari Rp785 miliar.
Angka-angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa rencana pinjaman pasti keliru.
Tetapi angka tersebut cukup kuat untuk menuntut uji publik yang lebih ketat.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya APBD 2027.
Yang dipertaruhkan adalah ruang fiskal Jember selama bertahun-tahun setelah pinjaman berjalan.
Jember Harus Menjawab Sebelum Utang Menjadi Beban
Aksi MAKI pada Senin mendatang akan menjadi salah satu momentum bagi Pemkab dan DPRD Jember untuk menjelaskan kebijakan fiskal tersebut secara terbuka.
Heru MAKI bahkan melontarkan pernyataan keras:
“Saya jamin heboh dan langit akan bergetar di Jember. Catat itu.”
Namun substansi persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar seberapa ramai aksi berlangsung.
Yang sedang diuji adalah seberapa terbuka pemerintah menjelaskan keputusan yang berpotensi memengaruhi APBD Jember selama bertahun-tahun.
Jember berhak membangun.
Jember berhak memilih skema pembiayaan.
Namun masyarakat Jember juga berhak mengetahui secara utuh:
Mengapa harus berutang?
Berapa yang benar-benar dibutuhkan?
Untuk apa uang digunakan?
Bagaimana manfaatnya diukur?
Siapa yang bertanggung jawab?
Dan bagaimana seluruh kewajiban tersebut akan dibayar?
Sebab Rp785 miliar bukan sekadar angka dalam rancangan APBD.
Ia adalah kewajiban yang berpotensi membentuk ruang fiskal Jember pada masa mendatang.
Dan ketika rencana pinjaman tersebut berdiri berdampingan dengan catatan SiLPA Rp648,22 miliar, PAD yang belum mencapai target serta realisasi belanja modal yang belum optimal, maka pertanyaan publik menjadi semakin tajam:
Apakah Jember benar-benar sedang mempercepat pembangunan melalui strategi pembiayaan yang matang—atau justru membuka pintu utang sebelum seluruh persoalan perencanaan dan penyerapan anggaran sebelumnya benar-benar dibereskan?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup dengan pernyataan politik.
Jawabannya harus hadir dalam dokumen, angka, kajian kelayakan, transparansi, mekanisme pengawasan dan keputusan DPRD yang mampu dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Jember (Red).
