SURABAYA, Selasa (4/8/2026) –KABAR NUSANTARA ID Modernisasi sistem penegakan hukum nasional kembali memasuki babak penting dengan diluncurkannya Persidangan Elektronik berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan peradilan Indonesia sekaligus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dukungan terhadap implementasi sistem peradilan berbasis teknologi tersebut ditunjukkan secara nyata oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, yang menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Peluncuran Persidangan Elektronik di Aula Pengadilan Tinggi Surabaya, Selasa (4/8). Kehadiran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menjadi simbol komitmen kuat jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat sinergi lintas Aparat Penegak Hukum (APH) demi mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, efektif, dan berintegritas.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pengadilan, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, organisasi advokat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah, memperkuat koordinasi, serta membangun kolaborasi yang semakin solid dalam mendukung implementasi persidangan elektronik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.
Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menjelaskan mekanisme pelaksanaan Persidangan Elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2026. Sistem tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari administrasi perkara hingga pelaksanaan persidangan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, memperkuat transparansi, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi persidangan elektronik melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kesiapan sumber daya dan sarana pendukung, serta integrasi pelayanan dengan seluruh institusi penegak hukum.
Menurut Kusnali, transformasi digital di sektor hukum hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh Aparat Penegak Hukum memiliki visi yang sama dalam membangun sistem pelayanan publik yang profesional, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
«”Persidangan elektronik merupakan langkah maju dalam menghadirkan pelayanan hukum yang modern dan terpercaya. Pemasyarakatan Jawa Timur siap bersinergi mendukung implementasinya agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tegas Kusnali.»
Penerapan persidangan elektronik diproyeksikan mampu menghadirkan berbagai manfaat strategis, di antaranya mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan anggaran, meminimalkan hambatan administratif, memperkuat transparansi proses hukum, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang berkualitas. Sistem ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga penegak hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum nasional.
Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, implementasi sistem digital tersebut memberikan dukungan signifikan terhadap efektivitas pengawalan warga binaan yang menjalani proses persidangan, mempercepat koordinasi dengan pengadilan dan kejaksaan, serta memperkuat integrasi layanan pemasyarakatan dalam ekosistem peradilan berbasis teknologi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peresmian Persidangan Elektronik yang dilanjutkan dengan peninjauan Ruang Sidang Elektronik Pengadilan Tinggi Surabaya. Prosesi tersebut menjadi simbol kesiapan seluruh Aparat Penegak Hukum di Jawa Timur dalam mengimplementasikan sistem peradilan digital sebagai bagian dari transformasi besar menuju pelayanan hukum yang semakin modern, responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui momentum tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh Aparat Penegak Hukum dalam mendukung reformasi sistem peradilan nasional. Sinergi yang semakin kuat diharapkan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era digital sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia (Dd).
