KABUPATEN KEDIRI, Rabu (5/8/2026) //KABAR NUSANTARA ID Aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, semakin menguat. Sejumlah warga meminta instansi teknis melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh setelah hasil pemantauan lapangan memunculkan dugaan bahwa sebagian saluran irigasi tersier yang dibangun pada beberapa titik berada di sisi badan jalan dan secara visual dinilai memiliki karakteristik yang menyerupai saluran drainase.
Menurut warga, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan di lapangan dengan tujuan utama Program P3TGAI, yakni menyediakan jaringan irigasi tersier yang mampu menyalurkan air secara efektif ke lahan pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi petani sebagai penerima manfaat utama program.
Masyarakat menegaskan bahwa dugaan tersebut masih merupakan hasil pengamatan awal berdasarkan kondisi fisik di lapangan dan bukan merupakan kesimpulan adanya pelanggaran ataupun penyimpangan. Karena itu, mereka berharap dilakukan pemeriksaan teknis yang objektif oleh instansi berwenang agar diperoleh kepastian mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta petunjuk teknis Program P3TGAI.
Menurut sejumlah warga, pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan menghasilkan infrastruktur yang tepat fungsi. Mereka berpandangan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana jaringan irigasi mampu mendukung distribusi air ke lahan pertanian secara efektif sesuai sasaran program.
Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran negara, warga mendorong instansi teknis melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek pelaksanaan proyek, meliputi kesesuaian lokasi pembangunan dengan dokumen perencanaan, fungsi aktual saluran di lapangan, mutu konstruksi, kepatuhan terhadap petunjuk teknis Program P3TGAI, serta efektivitas manfaat saluran bagi areal pertanian di Desa Krenceng.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya keterbukaan informasi dari pihak pelaksana kegiatan, pemerintah desa, maupun instansi teknis apabila terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Menurut mereka, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana APBN sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pembangunan pemerintah.
Warga menegaskan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif dan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan ataupun vonis terhadap pihak mana pun. Sebaliknya, masyarakat berharap seluruh persoalan yang berkembang dapat dijawab melalui proses pemeriksaan yang profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga berharap hasil pemeriksaan nantinya diumumkan secara terbuka. Apabila proyek dinyatakan telah sesuai dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan Program P3TGAI, hasil tersebut diharapkan dapat dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan penguatan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, warga berharap dilakukan evaluasi teknis, penyempurnaan pekerjaan, pembinaan, maupun tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut masyarakat, setiap rupiah dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pertanian harus diwujudkan dalam infrastruktur yang berkualitas, tepat fungsi, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi petani. Oleh sebab itu, pengawasan masyarakat, evaluasi teknis, serta keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
«”Dana APBN harus memberikan manfaat maksimal bagi petani. Karena itu, setiap pelaksanaan program perlu mengedepankan kualitas pekerjaan, ketepatan fungsi, serta akuntabilitas agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai,” demikian aspirasi yang disampaikan sejumlah warga.»
Hingga berita ini diterbitkan, informasi yang dimuat masih berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta aspirasi masyarakat yang diterima tim pemantau. Pihak pelaksana kegiatan, pemerintah desa, maupun instansi teknis yang berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi memberikan ruang yang sama kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan, akurasi, independensi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (Tim).
