SIDOARJO, Selasa(4/8/2026)–KABARNUSANTARAID Penguatan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan terus diwujudkan melalui langkah nyata yang dimulai dari hal paling mendasar, yakni membangun budaya kerja yang bersih, disiplin, tertib, dan berintegritas. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya dengan menggelar kegiatan kerja bakti massal yang melibatkan seluruh jajaran pegawai pada Selasa pagi (4/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh area Rutan Kelas I Surabaya tersebut menjadi bagian dari strategi membangun lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, tertata, dan produktif. Dengan semangat gotong royong, seluruh pegawai membersihkan halaman, taman, saluran drainase, ruang pelayanan, area administrasi, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus implementasi budaya kerja yang profesional.
Gerakan tersebut menjadi simbol bahwa reformasi pemasyarakatan tidak hanya diwujudkan melalui pembaruan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga melalui pembentukan karakter aparatur yang memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menegaskan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pegawai dan menjadi salah satu cerminan kualitas budaya organisasi dalam memberikan pelayanan publik.
Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan nyaman akan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi pelaksanaan tugas, meningkatkan produktivitas aparatur, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, keluarga warga binaan, mitra kerja, maupun seluruh pengguna layanan yang datang ke Rutan Kelas I Surabaya.
«”Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini kami ingin menanamkan nilai kebersamaan, kedisiplinan, serta kepedulian seluruh pegawai terhadap lingkungan kerja. Lingkungan yang bersih akan mencerminkan kualitas pelayanan dan profesionalisme institusi,” ujar Tristiantoro Adi Wibowo.»
Ia menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti merupakan implementasi konkret dari arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terus mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas aparatur, pembangunan budaya organisasi yang positif, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurut Tristiantoro, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem kerja, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu menjaga nilai-nilai disiplin, etika, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja. Karena itu, kegiatan gotong royong dipandang sebagai media pembentukan karakter sekaligus penguatan rasa memiliki terhadap institusi.
Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antarsesama pegawai, memperkuat komunikasi internal, meningkatkan kekompakan tim, serta membangun budaya kolaborasi yang menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Rutan Kelas I Surabaya menegaskan bahwa budaya menjaga kebersihan akan terus dijadikan program berkelanjutan yang terintegrasi dengan pembinaan disiplin pegawai, peningkatan etos kerja, serta pemeliharaan sarana dan prasarana agar selalu berada dalam kondisi optimal guna mendukung pelayanan pemasyarakatan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen institusi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui budaya gotong royong yang terus dipelihara, lingkungan kerja yang bersih dan tertata, serta komitmen memperkuat integritas aparatur, Rutan Kelas I Surabaya optimistis mampu menghadirkan layanan pemasyarakatan yang semakin modern, profesional, transparan, akuntabel, humanis, dan terpercaya. Komitmen tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat reformasi birokrasi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan sebagai garda terdepan pelayanan hukum yang berintegritas (Dd).
