KABUPATEN KEDIRI, Rabu (5/8/2026) –KABAR NUSANTARA ID Komitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur pertanian yang tepat sasaran kembali menjadi perhatian publik. Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI) menyoroti pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, setelah hasil pemantauan lapangan mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian fungsi pada sebagian jaringan saluran irigasi tersier yang tengah dibangun.
Berdasarkan hasil observasi Tim Investigasi LP3-NKRI, terdapat beberapa titik saluran yang dibangun di sisi badan jalan dan secara visual dinilai memiliki karakteristik yang lebih menyerupai saluran drainase dibandingkan jaringan irigasi tersier yang pada prinsipnya berfungsi menyalurkan air menuju lahan pertanian. Namun demikian, LP3-NKRI menegaskan bahwa temuan tersebut masih merupakan hasil pemantauan awal yang memerlukan pemeriksaan teknis dan verifikasi resmi oleh instansi berwenang sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Tim Investigasi LP3-NKRI, Hadi Susanto, menjelaskan bahwa jaringan irigasi tersier merupakan komponen penting dalam sistem irigasi nasional karena berfungsi mendistribusikan air secara langsung ke areal persawahan. Oleh sebab itu, ketepatan lokasi pembangunan, kesesuaian fungsi saluran, kualitas konstruksi, serta kepatuhan terhadap dokumen perencanaan menjadi faktor utama dalam menjamin keberhasilan Program P3TGAI untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Hadi, apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan desain maupun fungsi jaringan irigasi tersier sebagaimana direncanakan, maka perlu dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh agar pembangunan yang dibiayai melalui APBN tetap memberikan manfaat optimal sesuai tujuan program.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, LP3-NKRI mendorong instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh tahapan pekerjaan. Pemeriksaan tersebut diharapkan meliputi kesesuaian lokasi pembangunan dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, petunjuk teknis Program P3TGAI, fungsi aktual saluran di lapangan, mutu konstruksi, hingga efektivitas pemanfaatannya bagi lahan pertanian yang menjadi sasaran program.
LP3-NKRI juga menilai bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam setiap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara dokumen perencanaan dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan, pihak pelaksana maupun instansi teknis diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tercipta kepastian informasi dan tidak berkembang spekulasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam keterangannya, LP3-NKRI kembali menegaskan bahwa hasil pemantauan yang dipublikasikan bukan merupakan pernyataan adanya pelanggaran hukum ataupun penyimpangan penggunaan anggaran, melainkan bentuk kontrol sosial yang bertujuan mendorong dilakukannya pemeriksaan objektif oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga tersebut juga menyampaikan bahwa apabila hasil evaluasi nantinya membuktikan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan Program P3TGAI, maka hasil pemeriksaan tersebut diharapkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, LP3-NKRI berharap dilakukan evaluasi, penyempurnaan pekerjaan, dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut LP3-NKRI, setiap rupiah dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pertanian harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tepat fungsi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap dokumen perencanaan, serta efektivitas pemanfaatan hasil pembangunan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
«”Dana APBN harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Setiap pelaksanaan program wajib mengedepankan kualitas pekerjaan, ketepatan fungsi, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal,” tegas LP3-NKRI.»
Hingga berita ini diterbitkan, informasi yang disampaikan masih berdasarkan hasil pemantauan lapangan LP3-NKRI. Pihak pelaksana kegiatan maupun instansi teknis yang berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sebagai bagian dari penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, independen, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (Tim).
