SIDOARJO, Selasa (4/8/2026) –KABAR NUSANTARA ID Transformasi besar terus digelorakan di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur mempertegas arah reformasi birokrasi melalui pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Pemasyarakatan Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran budaya kerja APIK (Agamis, Profesional, Integritas, Kolaboratif), peresmian Aula Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, serta penguatan kualitas pelayanan publik bersama Ombudsman RI.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada Senin (3/8/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, dengan dihadiri Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Triyoga Muhtar, jajaran pejabat administrator Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengukur capaian kinerja semester pertama tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program pada semester berikutnya agar reformasi pemasyarakatan berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mengawali kegiatan, Kusnali secara resmi meluncurkan tagline dan jargon Pemasyarakatan Jawa Timur APIK (Agamis, Profesional, Integritas, Kolaboratif) sebagai identitas sekaligus budaya kerja baru yang akan menjadi pedoman seluruh insan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Menurutnya, APIK bukan sekadar slogan institusi, melainkan nilai fundamental yang harus melekat dalam setiap kebijakan, pelayanan, proses pengambilan keputusan, hingga perilaku aparatur. Nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas organisasi, meningkatkan profesionalisme, membangun kolaborasi yang solid, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Kusnali juga meresmikan Aula Kanwil Ditjenpas Jawa Timur yang diproyeksikan menjadi pusat peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Aula tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas aparatur, koordinasi lintas UPT, forum evaluasi, hingga pengembangan inovasi yang mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan modern, adaptif, efektif, dan responsif terhadap tantangan pelayanan publik.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja Semester I Tahun 2026 oleh perwakilan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Masing-masing satuan kerja mempresentasikan inovasi pelayanan, keberhasilan program pembinaan warga binaan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan anggaran, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga berbagai strategi pengembangan organisasi yang telah dilaksanakan sepanjang enam bulan pertama tahun ini.
Seluruh pemaparan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Kusnali. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai indikator strategis, meliputi aspek keamanan, pembinaan warga binaan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, optimalisasi PNBP, tata kelola organisasi, efektivitas program kerja, hingga penguatan reformasi birokrasi sebagai pijakan penyusunan kebijakan dan strategi pada Semester II Tahun 2026.
Melalui evaluasi tersebut, seluruh Unit Pelaksana Teknis didorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mempercepat pencapaian target kinerja, memperkuat budaya inovasi, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun organisasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan prestasi, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur memberikan apresiasi kepada tiga UPT terbaik pada sepuluh kategori penilaian. Penghargaan tersebut mencakup bidang ketahanan pangan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan anggaran, optimalisasi PNBP, pembinaan warga binaan, kehumasan, serta berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Pemberian penghargaan tersebut diharapkan mampu membangun budaya kompetisi yang sehat, meningkatkan motivasi seluruh jajaran, sekaligus mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Dalam arahannya, Kusnali menegaskan bahwa analisis dan evaluasi harus menjadi budaya organisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar agenda administratif. Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari sejauh mana setiap program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
«”Analisis dan evaluasi bukan sekadar mengukur capaian organisasi, tetapi memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui semangat APIK, seluruh jajaran harus bekerja secara agamis, profesional, berintegritas, dan kolaboratif agar pelayanan pemasyarakatan semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat,” tegas Kusnali.»
Di sisi lain, kehadiran Ombudsman RI dalam forum tersebut semakin memperkuat sinergi pengawasan pelayanan publik. Pengawasan eksternal dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, profesionalisme, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Melalui penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026, peluncuran budaya kerja APIK, peresmian Aula Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, serta pemberian penghargaan kepada UPT berprestasi, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat tata kelola organisasi yang modern dan akuntabel, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas inovasi pelayanan publik, serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, kolaboratif, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan (Dd).
