SURABAYA, Selasa (4/8/2026) –KABAR NUSANTARA ID Polemik penyelenggaraan The Future Education Fair Indonesia (THEFI) 2026 memasuki babak baru. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan terhadap pameran pendidikan internasional tersebut kini menjadi sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, yang meminta agar proses verifikasi administrasi, legalitas penyelenggara, hingga aspek kepatuhan perpajakan dikaji secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 6–7 Agustus 2026 di Sheraton Hotel Surabaya itu disebut akan diikuti sekitar 48 perguruan tinggi dari Taiwan dengan estimasi kehadiran 80 hingga 100 warga negara asing. Menurut MAKI Jatim, besarnya skala kegiatan tersebut semestinya dibarengi dengan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan hukum, administrasi, keimigrasian, dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Dalam keterangannya, MAKI Jatim menyebut penyelenggara kegiatan adalah Ikatan Cendekia Alumni Taiwan Indonesia (ICATI) Jawa Timur, yang menurut informasi yang mereka peroleh merupakan organisasi berbentuk perkumpulan. Atas dasar itu, organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan mekanisme penyelenggaraan kegiatan dan pemenuhan kewajiban administrasi yang dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut oleh instansi terkait.
Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menyatakan rekomendasi izin yang diterbitkan oleh kepolisian seharusnya didasarkan pada proses pemeriksaan yang komprehensif terhadap seluruh dokumen pendukung, termasuk identitas penyelenggara, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan kegiatan internasional.
«”Bayangkan saja, kegiatan yang menurut kami masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai aspek legalitas dan kepatuhan justru memperoleh rekomendasi izin. Kami berharap seluruh proses tersebut dapat dievaluasi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Heru.»
Heru menjelaskan bahwa informasi mengenai status penyelenggara diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Lani, salah seorang pengurus ICATI Jawa Timur, di kantor organisasi tersebut di kawasan Jalan Kedungsari, Surabaya. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, MAKI Jatim meyakini bahwa ICATI Jawa Timur bertindak sebagai penyelenggara kegiatan THEFI 2026.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, MAKI Jawa Timur juga melakukan kunjungan ke Sheraton Hotel Surabaya untuk menyampaikan informasi kepada pihak pengelola mengenai rencana penyampaian aspirasi secara terbuka. Dalam kesempatan tersebut, MAKI menyampaikan bahwa pihaknya mempertimbangkan aksi unjuk rasa serta langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Heru, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan kegiatan publik agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
«”Sudah saatnya seluruh pihak mengedepankan transparansi. Apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, tentu harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegasnya.»
Di sisi lain, rekomendasi izin keramaian yang diterbitkan oleh kepolisian pada prinsipnya merupakan bagian dari mekanisme pengamanan kegiatan masyarakat dan tidak secara otomatis menjadi penilaian terhadap aspek perpajakan, bentuk badan hukum penyelenggara, maupun kepatuhan terhadap seluruh regulasi sektor lainnya. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini diterbitkan, Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur, ICATI Jawa Timur, maupun panitia penyelenggara THEFI 2026 belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan MAKI Jawa Timur. Demikian pula, belum terdapat putusan maupun penetapan dari aparat penegak hukum atau lembaga berwenang yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum ataupun kerugian negara dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut (Red).
