SURABAYA, Selasa (4/8/2026) – KABAR NUSANTARA ID Menjelang digelarnya Taiwan Higher Education Fair Indonesia (THEFI) 2026 pada 6–7 Agustus 2026 di Hotel Sheraton Surabaya, perhatian terhadap penyelenggaraan pameran pendidikan internasional tersebut semakin meningkat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyatakan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek legalitas, administrasi, keimigrasian, hingga tata kelola penyelenggaraan kegiatan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang diterima MAKI Jatim, kegiatan tersebut direncanakan diikuti sekitar 48 perguruan tinggi terkemuka dari Taiwan dengan estimasi kedatangan 80 hingga 100 warga negara asing (WNA) yang akan berpartisipasi sebagai delegasi resmi, perwakilan universitas, maupun peserta pameran pendidikan.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa setiap WNA yang memasuki wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan keimigrasian, termasuk penggunaan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan jenis visa yang sesuai dengan tujuan kedatangannya.
Menurut Heru, apabila aktivitas para peserta merupakan kegiatan pameran pendidikan internasional, maka penggunaan Visa Bisnis kategori C11 harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila aktivitas tersebut memang termasuk dalam klasifikasi visa tersebut. Oleh karena itu, MAKI Jatim meminta seluruh dokumen administrasi keimigrasian dapat diverifikasi secara terbuka dan akuntabel oleh instansi yang berwenang demi menjamin kepastian hukum.
Selain menyoroti penggunaan visa, MAKI Jatim juga memberikan perhatian terhadap legalitas penyelenggara kegiatan. Organisasi tersebut berpandangan bahwa Event Organizer (EO) yang menangani pameran internasional wajib memiliki badan hukum yang sah, berkedudukan sesuai ketentuan, serta memiliki sertifikasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) sebagai standar profesional penyelenggara kegiatan berskala nasional maupun internasional.
Menurut MAKI Jatim, keberadaan sertifikasi tersebut merupakan indikator penting bahwa penyelenggara memiliki kompetensi dalam mengelola kegiatan internasional secara profesional, mulai dari aspek administrasi, manajemen acara, keamanan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
MAKI Jatim juga berpandangan bahwa penyelenggaraan kegiatan internasional di Indonesia harus dilaksanakan melalui penyelenggara nasional yang memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administrasi. Pandangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dorongan agar seluruh proses penyelenggaraan berlangsung sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Selain aspek penyelenggara, organisasi tersebut menilai bahwa seluruh tahapan administrasi perizinan juga harus dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk rekomendasi maupun izin dari instansi berwenang apabila dipersyaratkan berdasarkan ketentuan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan peserta dari luar negeri.
MAKI Jatim juga menyoroti pentingnya koordinasi penyelenggara dengan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta jajaran rektor di Jawa Timur. Menurut organisasi tersebut, koordinasi tersebut penting untuk memastikan kegiatan promosi pendidikan internasional berjalan secara terbuka, terintegrasi, dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Heru mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani surat tugas kepada Koordinator Litbang dan Investigasi MAKI Jatim untuk melakukan penelusuran terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan THEFI 2026.
Tim investigasi tersebut diberi mandat untuk melakukan verifikasi mengenai penggunaan visa oleh peserta asing, memeriksa legalitas badan hukum penyelenggara, memastikan kepemilikan sertifikasi MICE oleh Event Organizer, serta melakukan pencocokan terhadap dokumen administrasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Menurut Heru, langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan kegiatan internasional agar berlangsung sesuai hukum, menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Ia juga menyampaikan bahwa MAKI Jatim tetap membuka kemungkinan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa secara damai apabila dari hasil pengawasan ditemukan persoalan yang menurut organisasi tersebut memerlukan perhatian pemerintah maupun aparat penegak hukum. Aksi tersebut, menurutnya, akan dilaksanakan secara konstitusional dengan menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MAKI Jatim menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menghambat penyelenggaraan kegiatan pendidikan internasional, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar seluruh proses penyelenggaraan memenuhi prinsip good governance, kepatuhan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.
Berdasarkan informasi yang diperoleh MAKI Jatim, rekomendasi perizinan dari Polrestabes Surabaya disebut telah diterbitkan. Meski demikian, organisasi tersebut menyatakan akan tetap melakukan pemantauan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan guna memastikan seluruh ketentuan tetap dipatuhi selama kegiatan berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara Taiwan Higher Education Fair Indonesia (THEFI) 2026, Event Organizer, maupun instansi pemerintah terkait belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pernyataan, pandangan, dan pertanyaan yang disampaikan MAKI Jatim. Oleh karena itu, isi pemberitaan ini memuat pernyataan dari pihak MAKI Jatim dan bukan merupakan kesimpulan atas adanya pelanggaran. Redaksi memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang disebut dalam berita untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dan objektivitas (Red).
