SIDOARJO,–KABAR NUSANTARA ID Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur terus memperkuat transformasi kelembagaan melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Komitmen tersebut kembali dipertegas melalui pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 yang digelar di Sidoarjo pada Senin (3/8/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi seluruh capaian kinerja, mengidentifikasi tantangan, memperkuat tata kelola organisasi, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan pada Semester II Tahun 2026.
Anev dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur, Triyoga Muhtar, bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Kehadiran Ombudsman memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam memastikan setiap layanan publik berjalan sesuai prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Forum evaluasi ini tidak hanya menjadi agenda penyampaian laporan administratif, tetapi juga menjadi ruang evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur. Berbagai aspek strategis dibahas secara mendalam, mulai dari efektivitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, tata kelola anggaran, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga pengembangan inovasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan warga binaan.
Dalam forum tersebut, Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, memaparkan secara terbuka capaian kinerja Rutan Kelas I Surabaya selama Semester I Tahun 2026. Penyampaian laporan dilakukan secara objektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan sekaligus implementasi budaya organisasi yang mengedepankan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas.
Paparan tersebut mencakup berbagai keberhasilan yang telah dicapai, di antaranya penguatan sistem keamanan dan ketertiban, optimalisasi pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, optimalisasi PNBP, penguatan program pembinaan warga binaan, serta berbagai inovasi pelayanan yang mendukung keberhasilan program integrasi dan reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali berperan positif di tengah masyarakat.
Menurut Tristiantoro, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Rutan Kelas I Surabaya dalam menerapkan budaya kerja yang profesional, adaptif, responsif, dan berintegritas. Seluruh layanan terus dikembangkan dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, transparan, bebas pungutan liar, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam penyampaian capaian kinerja bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan yang terus melakukan transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya.
Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Semester I Tahun 2026 juga dimanfaatkan untuk memetakan berbagai tantangan operasional, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja, serta menyusun langkah-langkah strategis yang akan menjadi pedoman peningkatan kinerja pada Semester II Tahun 2026. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan sekaligus mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, sepuluh aspek strategis menjadi fokus pembahasan, meliputi efektivitas sistem pengamanan, pengawasan internal, pencegahan penyimpangan dan maladministrasi, keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, optimalisasi pengelolaan anggaran, efektivitas penyerapan PNBP, pelaksanaan pembinaan warga binaan, penguatan integritas aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi digital.
Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa evaluasi berkala merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi reformasi birokrasi di seluruh UPT Pemasyarakatan. Menurutnya, setiap satuan kerja harus mampu membangun organisasi yang profesional, adaptif, responsif, berintegritas tinggi, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan institusi pemasyarakatan saat ini tidak lagi hanya diukur dari aspek keamanan maupun administrasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, perlindungan hak-hak warga binaan, serta pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prinsip hukum, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar, menegaskan bahwa pengawasan eksternal merupakan elemen penting dalam menjaga mutu pelayanan publik. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara Ombudsman dan Ditjenpas Jawa Timur menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan berjalan secara transparan, akuntabel, bebas maladministrasi, serta mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kepuasan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong seluruh UPT untuk terus memperkuat budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, percepatan transformasi digital, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pengembangan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, pelaksanaan Anev Semester I Tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat transformasi kelembagaan menuju institusi pemasyarakatan yang modern, profesional, humanis, adaptif, dan terpercaya. Penguatan sistem keamanan, peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta inovasi pelayanan akan terus menjadi prioritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan transformasi pemasyarakatan nasional yang menempatkan rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai institusi pembinaan, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, profesionalisme, integritas, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Melalui Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur kembali menegaskan tekadnya untuk terus mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas inovasi, serta membangun sistem pemasyarakatan yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, dan bebas pungutan liar. Sinergi yang semakin solid antara Ditjenpas Jawa Timur, Ombudsman RI, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dipercaya publik, serta mampu mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berkeadilan (Dd).
