GRESIK – KABAR NUSANTARA ID Membangun kembali kehidupan setelah menjalani proses hukum membutuhkan lebih dari sekadar pembimbingan. Penerimaan masyarakat, kesempatan memperoleh pekerjaan, dukungan lingkungan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar Klien Pemasyarakatan mampu kembali hidup mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya secara positif.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER) di wilayah Kabupaten Gresik, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan layanan bimbingan integrasi sekaligus membangun kesamaan pemahaman antara Bapas dan berbagai stakeholder mengenai pentingnya dukungan bersama dalam proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
Melalui forum diskusi tersebut, Bapas Kelas I Surabaya membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai unsur terkait guna membahas kontribusi masing-masing pihak, termasuk peluang kerja sama yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembimbingan.
Dalam kesempatan tersebut, Yoyon Sukaryono, S.H., selaku JFT Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas I Surabaya, menyampaikan pemaparan mengenai arah kebijakan KELAYAN BINTER serta implementasinya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Pemaparan tersebut menjadi landasan bagi peserta untuk memahami arah penguatan layanan bimbingan integrasi, termasuk pentingnya membangun pendekatan kolaboratif yang mampu menjawab kebutuhan Klien Pemasyarakatan ketika kembali ke lingkungan sosialnya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi interaktif mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder. Tidak hanya membahas aspek koordinasi, forum tersebut juga mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan sosial, pembinaan, hingga pemberdayaan Klien Pemasyarakatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah pentingnya kesiapan lingkungan masyarakat dalam menerima kembali Klien Pemasyarakatan. Sebab, proses reintegrasi sosial akan menghadapi berbagai tantangan apabila tidak disertai dukungan dari lingkungan tempat mereka melanjutkan kehidupan.
Untuk itulah, KELAYAN BINTER melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari pemerintah daerah, unsur kecamatan, TNI, Polri, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kolaborasi tersebut mencakup wilayah Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, dan Cerme, Kabupaten Gresik.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembimbingan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah dan unsur kecamatan dapat mendukung koordinasi serta pemberdayaan masyarakat. TNI dan Polri berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sedangkan KUA dapat memberikan penguatan melalui pendekatan keagamaan.
Tidak kalah penting, keterlibatan pelaku UMKM membuka peluang untuk mendorong kemandirian ekonomi Klien Pemasyarakatan. Kesempatan memperoleh keterampilan, mengenal dunia usaha, serta mengembangkan aktivitas produktif merupakan bagian penting dalam membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik.
Dengan demikian, reintegrasi sosial tidak hanya dimaknai sebagai kembalinya seseorang ke tengah masyarakat setelah menjalani proses pemasyarakatan, tetapi juga sebagai proses pemulihan hubungan sosial, pembentukan tanggung jawab, dan pemberian kesempatan untuk berkontribusi secara positif.
Melalui penyelenggaraan FGD KELAYAN BINTER, Bapas Kelas I Surabaya mendorong agar seluruh stakeholder memiliki komitmen dan pemahaman yang sama bahwa keberhasilan pembimbingan Klien Pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama nyata, terarah, dan berkelanjutan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing pihak.
Pesan penting dari kegiatan ini adalah bahwa seseorang yang telah menjalani proses pemasyarakatan tetap membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Dengan dukungan pemerintah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, pelaku usaha, dan masyarakat, reintegrasi sosial diharapkan menjadi jalan nyata menuju kehidupan yang lebih mandiri, produktif, serta taat hukum (Har).
