GRESIK – KABAR NUSANTARA ID Penguatan koordinasi lintas instansi menjadi langkah strategis Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik dalam menyambut pembaruan hukum pidana nasional. Bersama Kejaksaan Negeri Gresik, Rutan Gresik mematangkan persiapan untuk mendukung pilot project tata kelola pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Komitmen tersebut terlihat dalam kunjungan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gresik, Uwais Deffa I Qorni, ke Rutan Kelas IIB Gresik, Kamis (15/10/2026). Kedatangannya disambut langsung Kepala Rutan Gresik, Dhimas Isdwiyono, bersama jajaran pejabat struktural.
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi awal untuk membahas kesiapan program percontohan sekaligus memperkuat sinergi kedua institusi. Langkah ini diperlukan agar persiapan kebijakan pemidanaan baru dapat dilakukan secara terencana, dengan mengedepankan kejelasan peran, efektivitas koordinasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Dalam pertemuan itu, Uwais Deffa I Qorni menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Gresik diusulkan dan ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi percontohan penerapan awal pedoman tata kelola pidana kerja sosial dan pidana pengawasan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Penyiapan program tersebut membutuhkan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pemetaan potensi, identifikasi kebutuhan, serta sinkronisasi data awal antarlembaga untuk memperoleh gambaran mengenai dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
Koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap institusi memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, persiapan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih terarah serta memiliki mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Rutan Gresik, Dhimas Isdwiyono, menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang telah diatur dalam regulasi dapat dipersiapkan secara matang.
“Rutan Gresik menyambut baik koordinasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi KUHP yang baru. Kami siap berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki agar persiapan program ini dapat berjalan dengan baik dan terarah,” ungkap Dhimas.
Menurut Dhimas, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan bagian dari pengembangan alternatif pemidanaan yang membutuhkan kesiapan lintas sektor. Karena itu, aspek koordinasi, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan antarlembaga perlu dibahas secara cermat agar pelaksanaan kebijakan nantinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun kesamaan pemahaman sekaligus mencegah ketidakjelasan pembagian tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat.
“Melalui komunikasi yang berkelanjutan, kami berharap setiap instansi dapat memahami peran masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan ini nantinya dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Bagi Rutan Gresik, penguatan sinergi bersama Kejaksaan Negeri Gresik merupakan bagian dari komitmen mendukung pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dan pembaruan hukum pidana nasional. Kerja sama dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat kesiapan Kabupaten Gresik dalam mendukung program percontohan tersebut.
Pembaruan hukum pidana bukan hanya menyangkut perubahan aturan, tetapi juga menuntut kesiapan institusi dalam menjalankan peran secara profesional dan akuntabel. Oleh sebab itu, koordinasi sejak tahap persiapan menjadi langkah penting untuk membangun pelaksanaan kebijakan yang lebih terukur.
Melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, Rutan Gresik menegaskan kesiapannya mendukung implementasi KUHP baru. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan (Dd).
