SIDOARJO —KABAR NUSANTARA ID Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya memperkuat pembinaan kemandirian dengan menyiapkan warga binaan memiliki keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai modal bekerja maupun membuka usaha setelah kembali ke masyarakat. Melalui pelatihan di bidang kuliner, keterampilan jasa, dan hortikultura, pembinaan diarahkan agar memberikan bekal produktif yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial.
Pelaksanaan pembinaan tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, di Gedung Subseksi Bimbingan Kegiatan Rutan Surabaya, Kamis (15/10/2026). Peninjauan itu turut melibatkan awak media untuk melihat dari dekat berbagai aktivitas pelatihan dan produksi yang dijalankan warga binaan.
Pelibatan media menjadi bagian dari upaya membuka akses informasi kepada publik mengenai proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan melihat kegiatan secara langsung, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai upaya menyiapkan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri setelah menyelesaikan masa pidana.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan Rutan Surabaya, Imam Haidar Pratama, menjelaskan bahwa program pembinaan kemandirian mencakup tiga bidang utama, yaitu kuliner, keterampilan jasa, dan hortikultura.
Setiap warga binaan berstatus narapidana diwajibkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan keahlian masing-masing. Program ini ditujukan untuk mengembangkan potensi serta kemampuan praktis agar warga binaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomis.
Bidang kuliner memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan pengolahan makanan. Bidang jasa diarahkan pada pengembangan kemampuan praktis yang berpotensi dimanfaatkan dalam dunia kerja, sedangkan hortikultura menjadi sarana untuk mempelajari budidaya dan pengelolaan tanaman secara produktif.
Melalui ketiga bidang tersebut, warga binaan diharapkan memiliki keterampilan yang dapat diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Bekal itu berpotensi menjadi modal untuk mencari pekerjaan, merintis usaha mandiri, atau membangun sumber penghasilan melalui kegiatan yang sah.
Transparansi Menjadi Bagian dari Pembinaan
Pembinaan kemandirian merupakan bagian dari komitmen pelayanan pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi reintegrasi sosial. Warga binaan tidak hanya diarahkan untuk menjalani masa pidana, tetapi juga dipersiapkan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara produktif.
Keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan diharapkan dapat meningkatkan daya saing warga binaan ketika menghadapi dunia kerja. Kemampuan tersebut juga dapat menjadi alternatif untuk membangun usaha sendiri, sepanjang didukung kemauan untuk terus belajar dan kemampuan mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh pelatihan yang diselenggarakan di dalam rutan. Dukungan keluarga, kesempatan kerja, akses terhadap peluang usaha, serta penerimaan masyarakat turut berperan dalam membantu mantan narapidana membangun kehidupan baru.
Karena itu, keterbukaan kegiatan pembinaan kepada awak media memiliki arti penting. Publik dapat melihat upaya yang dilakukan Rutan Surabaya sekaligus memahami bahwa proses pemasyarakatan juga berorientasi pada pemulihan dan persiapan warga binaan untuk kembali ke lingkungan sosialnya.
Rutan Kelas I Surabaya memastikan pembinaan kemandirian berlangsung secara terarah, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kehidupan warga binaan. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam membekali mereka dengan kemampuan yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupan secara lebih mandiri dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan pembinaan akan terlihat ketika keterampilan yang diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan setelah warga binaan bebas. Dengan bekal produktif dan dukungan lingkungan yang memadai, mereka diharapkan mampu membuka lembaran baru, berkontribusi positif bagi masyarakat, serta menghindari pengulangan perbuatan melawan hukum (Dd).
