SIDOARJO – KABAR NUSANTARA ID Menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional, kesiapan aparatur menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan akuntabel. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menghadiri Apel, Ikrar, dan Seminar Transformasi Pemasyarakatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) se-Jawa Timur, Rabu (14/10/2026), di Sidoarjo.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kompetensi petugas sekaligus menyelaraskan pemahaman terhadap penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional.
Kehadiran Tristiantoro Adi Wibowo dalam agenda tersebut mencerminkan pentingnya peran pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mendukung kesiapan jajaran pemasyarakatan menghadapi dinamika regulasi. Penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang baru memerlukan koordinasi, pemahaman teknis, dan komitmen bersama agar pelaksanaan tugas tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, serta dihadiri Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko. Jajaran UPT pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan, dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Jawa Timur turut mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Dalam rangkaian acara, para pimpinan memberikan pengarahan teknis mengenai kesiapan petugas menghadapi penerapan hukum pidana nasional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kesamaan persepsi menjadi perhatian penting agar setiap satuan kerja dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab.
Karutan Surabaya Perkuat Koordinasi dan Kompetensi Aparatur
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur. Koordinasi lintas satuan kerja diperlukan untuk memastikan pemahaman kebijakan berjalan selaras dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Perubahan regulasi menuntut aparatur tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam pekerjaan sehari-hari. Karena itu, peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan integritas menjadi fondasi penting untuk menjaga mutu pelayanan pemasyarakatan.
Pelayanan kepada warga binaan, keluarga, dan masyarakat juga harus terus mengedepankan kepastian prosedur, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kesiapan petugas yang semakin baik, pelaksanaan pelayanan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Rutan, Bapas, serta unsur pemasyarakatan lainnya menjadi bagian penting dalam membangun keselarasan pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pembinaan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil.
Apel dan Ikrar Menjadi Momentum Penguatan Integritas
Rangkaian apel dan ikrar tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempertegas komitmen aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Sementara itu, seminar dan pengarahan teknis menjadi sarana untuk memperkuat kesiapan menghadapi perubahan dalam sistem hukum nasional.
Transformasi pemasyarakatan membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari pemahaman regulasi, kemampuan teknis, hingga budaya kerja yang menjunjung tinggi tanggung jawab. Seluruh unsur harus mampu beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Melalui penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur diharapkan semakin siap menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku serta menjaga kualitas pelayanan di tengah perkembangan kebijakan hukum nasional.
Rutan Surabaya Dukung Transformasi Pelayanan Pemasyarakatan
Rutan Kelas I Surabaya terus berkomitmen mendukung transformasi hukum nasional melalui peningkatan kesiapan aparatur, penguatan koordinasi, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa penyesuaian terhadap regulasi berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme petugas.
Kehadiran Karutan Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, dalam kegiatan tingkat wilayah ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah organisasi dalam menghadapi tantangan penerapan hukum nasional. Dengan sinergi yang berkelanjutan, pelaksanaan tugas pemasyarakatan diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan peraturan, tetapi juga oleh kesiapan dan integritas aparatur yang menjalankannya. Melalui penguatan kompetensi serta kolaborasi antarsatuan kerja, Rutan Kelas I Surabaya mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Dd).
