SIDOARJO, Rabu (14/10/2026) –KABAR NUSANTARA ID Kesiapan aparatur menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP Nasional. Menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar Apel dan Ikrar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) serta Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK), dilanjutkan seminar bertajuk “Transformasi Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Nasional”.
Kegiatan yang berlangsung di halaman dan aula Kanwil Ditjenpas Jawa Timur itu menjadi momentum untuk memperkuat integritas, menyelaraskan pemahaman, serta meningkatkan profesionalisme jajaran Pembimbing Kemasyarakatan. Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi sistem hukum pidana nasional.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, bertindak sebagai pembina apel yang diikuti jajaran PK dan APK se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Kepala Lapas Kelas I Surabaya, pejabat administrator Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah Surabaya, Ketua IPKEMINDO, serta seluruh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) se-Jawa Timur.
Melalui apel dan ikrar, para peserta meneguhkan komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan secara profesional dan akuntabel. Komitmen tersebut menjadi landasan penting agar pelaksanaan tugas di setiap Bapas berjalan konsisten, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Kusnali menegaskan bahwa perubahan regulasi hukum pidana tidak cukup hanya disikapi dengan pemahaman terhadap aturan baru. Kesiapan sumber daya manusia, penguatan integritas, dan peningkatan kompetensi petugas juga harus menjadi perhatian utama.
Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Karena itu, setiap jajaran dituntut menjalankan tugas secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan Dr. Ceno Hersusetiokartiko dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama sebagai narasumber. Forum ini membahas transformasi penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam implementasi KUHP dan KUHAP Nasional, dengan penekanan pada kesamaan pemahaman, kesiapan pelaksanaan tugas, serta penguatan koordinasi antarjajaran.
Dr. Ceno Hersusetiokartiko menekankan pentingnya kesiapan PK dan APK dalam memahami serta menerapkan ketentuan KUHP dan KUHAP Nasional. Penguatan kapasitas aparatur dan koordinasi yang berkesinambungan diperlukan agar pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan selaras dengan arah transformasi sistem hukum pidana nasional.
Seminar tersebut diikuti secara langsung oleh Ketua IPKEMINDO, seluruh Kepala Bapas se-Jawa Timur, serta jajaran PK dan APK se-Jawa Timur. Untuk memperluas jangkauan koordinasi dan penyebarluasan informasi, seluruh Kepala Bapas se-Indonesia juga mengikuti seminar secara daring melalui Zoom.
Pelibatan peserta dari berbagai wilayah ini menjadi sarana untuk membangun kesamaan persepsi mengenai tantangan dan kesiapan jajaran Pemasyarakatan. Dengan pemahaman yang selaras, pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan mendukung penerapan regulasi secara optimal sesuai ketentuan.
Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, penguatan integritas dan kompetensi merupakan bagian dari upaya membangun aparatur yang mampu menjawab tuntutan perubahan. Ikrar yang disampaikan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diharapkan tercermin dalam disiplin kerja, tanggung jawab, koordinasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur mendorong terwujudnya jajaran Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang berintegritas, kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perubahan regulasi. Kesiapan tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang implementasi KUHP dan KUHAP Nasional sekaligus memperkuat penyelenggaraan Pemasyarakatan yang semakin optimal, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik (Dd).
