KEDIRI – KABAR NUSANTARA ID Sekitar 300 warga Desa Puncu dan Desa Satak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendatangi Kantor Kecamatan Puncu, Senin (12/10/2026), untuk menuntut penutupan permanen aktivitas pertambangan galian C PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS). Warga mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan, menghentikan kegiatan pertambangan, serta memindahkan alat berat dari lokasi dalam waktu 2 x 24 jam.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.20 WIB hingga 11.41 WIB itu diwarnai orasi keras masyarakat. Dengan membawa mobil komando dan ratusan sepeda motor, massa menyampaikan keresahan atas dampak aktivitas tambang yang mereka nilai berpotensi memperparah kerusakan jalan, mengancam kelestarian lingkungan, dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sumber air bersih.
Di tengah tuntutan tersebut, muncul perkembangan penting dalam audiensi bersama unsur Pemerintah Kabupaten Kediri. Camat Puncu, Firman Tappa, S.STP., M.H., menyampaikan bahwa aktivitas di lokasi tambang untuk sementara dihentikan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Namun, keputusan penghentian sementara itu belum menjawab tuntutan utama warga. Masyarakat tetap menginginkan penutupan permanen dan pencabutan izin pertambangan melalui mekanisme serta keputusan resmi dari pihak yang berwenang.
Nasib Lingkungan dan Air Bersih Jadi Kekhawatiran Warga
Bagi masyarakat Puncu dan Satak, persoalan pertambangan bukan semata-mata menyangkut kegiatan ekonomi. Mereka menilai keberlangsungan lingkungan, keselamatan masyarakat, kondisi infrastruktur publik, serta ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.
Dalam orasinya, Gianto, perwakilan warga, menyampaikan kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan apabila aktivitas penggalian terus berlangsung.
“Bila terus digali, bagaimana nasib anak cucu yang ada?” seru Gianto.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan warga yang menginginkan adanya kepastian mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Massa meminta pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan penjelasan berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tokoh masyarakat Puncu, Suwito, turut menyoroti aktivitas kendaraan pengangkut material tambang yang setiap hari melintasi jalan di wilayah tersebut. Ia menyebut jalan yang dirancang menahan beban sekitar lima ton harus dilalui kendaraan dengan muatan mencapai 15 hingga 20 ton.
Menurut Suwito, kondisi tersebut memperparah kerusakan jalan dan menambah keresahan masyarakat. Ia meminta agar kapasitas jalan, beban kendaraan, serta dampak lalu lintas angkutan tambang diperiksa oleh instansi terkait.
“Tambang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat, lebih banyak mudaratnya. Alam rusak, lingkungan rusak, prasarana air bersih ikut rusak. Kami masyarakat sudah resah, tambang harus ditutup,” tegas Suwito.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak warga. Untuk memastikan tingkat kerusakan jalan dan dampak pertambangan terhadap lingkungan serta sumber air bersih, diperlukan pemeriksaan teknis dan kajian dari instansi berwenang.
Warga juga menyinggung adanya kecelakaan yang disebut menimbulkan korban jiwa. Kendati demikian, hubungan langsung antara kejadian tersebut dan aktivitas pertambangan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut agar penyebabnya dapat dipastikan berdasarkan fakta.
Lima Kali Teguran, Warga Menilai Persoalan Belum Tuntas
Penolakan terhadap aktivitas tambang PT EPAS disebut bukan persoalan baru. Warga mengaku telah menyampaikan teguran sebanyak lima kali sepanjang 2021–2025. Mereka juga melayangkan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kediri pada 9 Oktober 2026.
Namun, menurut warga, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang sesuai dengan harapan mereka.
Kondisi itu mendorong masyarakat kembali mendatangi Kantor Kecamatan Puncu untuk meminta kejelasan tindak lanjut. Mereka menginginkan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret, terutama mengenai status perizinan, dampak operasional pertambangan, dan kemungkinan penghentian kegiatan secara permanen.
Dalam audiensi, salah satu pernyataan massa menunjukkan besarnya kekecewaan masyarakat terhadap persoalan yang dianggap berlarut-larut.
“Jika aktivitas tambang ini tidak dilakukan penutupan, akan kami tutup dengan cara kami sendiri,” demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam audiensi.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan penyelesaian segera. Meski demikian, penyelesaian tetap perlu ditempuh melalui jalur hukum, dialog, dan tindakan resmi pemerintah agar tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
Sejumlah OPD Hadiri Audiensi, Kewenangan Izin Berada di Provinsi
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB dihadiri sejumlah unsur organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kediri. Mereka meliputi Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Bapenda, Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Camat Puncu.
Dalam forum tersebut, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Penjelasan itu menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan tuntutan masyarakat. Evaluasi perizinan, penentuan status operasional, dan keputusan terkait pencabutan izin harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur disebut akan menggelar audiensi dengan warga terdampak. Namun, pelaksanaannya masih menunggu surat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.
Warga kini menantikan kepastian jadwal audiensi tersebut. Mereka berharap forum lanjutan tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi menghasilkan penjelasan mengenai status perizinan, hasil pemeriksaan lapangan, serta langkah penanganan atas keluhan masyarakat.
Camat Puncu Sampaikan Penghentian Sementara Aktivitas Tambang
Camat Puncu, Firman Tappa, menyatakan akan mengupayakan tindak lanjut atas aspirasi warga melalui koordinasi dengan Satgas Pertambangan dan pemerintah provinsi.
Berdasarkan hasil monitoring aksi, Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri akan segera berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk membahas pelaksanaan audiensi bersama warga Puncu.
Satgas Pertambangan juga akan berkoordinasi dengan PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera terkait penghentian sementara aktivitas pertambangan.
Di hadapan massa, Firman menegaskan bahwa kegiatan di lokasi tambang untuk sementara dihentikan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Untuk sementara, proses aktivitas yang ada di lokasi kita hentikan dulu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Firman.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan aksi warga. Meski demikian, penghentian sementara tidak otomatis berarti tambang telah ditutup permanen atau izin pertambangannya telah dicabut.
Kepastian mengenai dasar penghentian, jangka waktu, pelaksanaan di lapangan, dan mekanisme pengawasan masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Warga Menunggu Kepastian, Bukan Sekadar Koordinasi
Hingga audiensi berakhir pada pukul 11.41 WIB, tuntutan penutupan permanen dan pencabutan izin pertambangan belum dinyatakan terealisasi. Warga masih menunggu langkah lanjutan dari Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, instansi lingkungan hidup, dan pihak perusahaan.
Pemeriksaan terhadap kondisi jalan, kendaraan pengangkut material, kelestarian lingkungan, dan sumber air bersih menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara transparan dan objektif.
Di sisi lain, pihak perusahaan juga perlu mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai perizinan, kegiatan operasional, serta tanggapan atas keluhan yang disampaikan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan dapat dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi masyarakat Puncu dan Satak, persoalan ini menyangkut masa depan lingkungan, keselamatan warga, kondisi infrastruktur, dan kebutuhan air bersih. Karena itu, kepastian tindak lanjut menjadi hal yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun warga mengaku menyampaikan keberatan.
Aksi yang berlangsung aman, lancar, dan kondusif tersebut kini menyisakan pekerjaan penting bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait. Penghentian sementara harus memiliki kejelasan tindak lanjut, sementara tuntutan penutupan permanen perlu diproses melalui pemeriksaan dan keputusan resmi sesuai kewenangan.
Kini, sorotan tertuju pada langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait: apakah evaluasi menyeluruh akan memberikan jawaban atas keresahan warga Puncu, dan bagaimana kepastian hukum atas kelanjutan aktivitas tambang PT EPAS akan ditetapkan? Masyarakat masih menunggu keputusan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Red).
