SURABAYA – KABAR NUSANTARA ID Penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkokoh tata kelola kelembagaan, serta mengoptimalkan pembinaan warga binaan. Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, melalui kehadirannya dalam acara pisah sambut pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur di Surabaya, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar Widjanarko, pejabat baru Dr. Saiful Sahri, serta jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendapat undangan.
Pergantian pimpinan ini menjadi momentum penting untuk menjaga kesinambungan hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Lebih dari sekadar seremoni, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah, mempererat kerja sama, dan mendukung pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi jajaran pemasyarakatan, koordinasi yang terbangun dengan instansi terkait memiliki arti penting dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi yang kuat juga dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program kerja berjalan berkesinambungan serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menyampaikan bahwa koordinasi yang solid diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelayanan hukum, pengelolaan tahanan, hingga pelaksanaan pembinaan warga binaan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkelanjutan, setiap institusi diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya membangun kolaborasi tersebut juga berkaitan erat dengan peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparatur. Pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kinerja masing-masing instansi, tetapi memerlukan kesamaan komitmen, koordinasi yang terarah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks pemasyarakatan, penguatan sinergi diharapkan mampu mendukung pengelolaan tahanan secara tertib, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengoptimalkan program pembinaan warga binaan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak-hak mereka sesuai ketentuan hukum.
Rutan Kelas I Surabaya pun diharapkan terus memperkuat perannya dalam membangun tata kelola pemasyarakatan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan. Semangat kolaborasi lintas kementerian menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan program, meningkatkan efektivitas kerja, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Melalui momentum pisah sambut pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, hubungan kelembagaan diharapkan semakin kokoh dan produktif. Dengan koordinasi yang konsisten serta komitmen bersama untuk terus berbenah, pelayanan hukum dan pemasyarakatan di Jawa Timur diharapkan semakin profesional, transparan, humanis, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Dd).
