BANYUWANGI – KABAR NUSANTARA ID Dugaan perundungan terhadap seorang siswi kelas III Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, memantik kecaman keras Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo. Tak sekadar menyampaikan keprihatinan, Heru menyatakan telah meneruskan laporan keluarga korban kepada jajaran Kementerian Agama dan menyiapkan langkah pendampingan hukum bagi orang tua siswi tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan kekerasan yang dilaporkan tidak hanya menyangkut hubungan antarteman, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang keselamatan anak, tanggung jawab lingkungan pendidikan, serta keseriusan semua pihak dalam mencegah perundungan.
Berdasarkan laporan MAKI News yang diterbitkan Sabtu (10/10/2026), pengurus MAKI Jatim, Riawan Syamsir, menerima pengaduan dari Eva, orang tua siswi bernama Sherlin, melalui sambungan telepon pada Jumat (9/10/2026) pukul 17.15 WIB.
Eva menyampaikan bahwa putrinya diduga mengalami tindakan kekerasan setelah dijemput sejumlah teman perempuan dengan alasan diajak keluar sebentar. Sherlin, yang tinggal bersama neneknya, kemudian disebut dibawa ke salah satu pantai di Banyuwangi.
Menurut keterangan orang tua yang dimuat dalam pemberitaan tersebut, beberapa teman perempuan lainnya telah menunggu di lokasi. Sherlin diduga didorong hingga terjatuh, kemudian mengalami pemukulan, tamparan, injakan, tendangan, dan jambakan rambut.
Peristiwa itu disebut sempat direkam menggunakan telepon seluler dan videonya diunggah ke media sosial. Namun, unggahan tersebut dilaporkan telah dihapus pada Sabtu (10/10/2026).
Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui klarifikasi dan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Kronologi, motif, serta peran setiap orang yang disebut dalam laporan perlu dipastikan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Heru MAKI Bergerak, Bidang Hukum Disiapkan Dampingi Keluarga
Setelah menerima laporan yang diteruskan Riawan Syamsir, Heru MAKI menyatakan telah menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Heru juga menginstruksikan Bidang Hukum MAKI Jatim untuk menemui Eva guna membahas persetujuan pemberian kuasa hukum bagi pendampingan keluarga korban.
“Setelah menerima laporan, saya teruskan laporan Bu Eva, orang tua Sherlin tersebut kepada Kakanmenag Banyuwangi serta Kepala Kanwil Kemenag Jatim, dan saya sudah perintahkan bidang hukum MAKI Jatim untuk bertemu besok dengan Bu Eva berkenaan dengan persetujuan surat kuasa hukum dari orang tua Sherlin kepada Bidang Hukum MAKI Jatim,” jelas Heru MAKI sebagaimana dikutip MAKI News.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa MAKI Jatim berencana menindaklanjuti pengaduan keluarga melalui jalur pendampingan hukum. Langkah berikutnya diharapkan dapat membantu keluarga menentukan mekanisme pelaporan, menyiapkan bukti yang relevan, dan memperoleh kejelasan atas penanganan dugaan kekerasan tersebut.
Selain proses hukum, kondisi fisik dan psikologis Sherlin perlu menjadi perhatian utama. Korban harus memperoleh lingkungan yang aman, pendampingan yang sesuai, serta perlindungan dari intimidasi maupun tekanan yang dapat memperburuk dampak kejadian.
Kemenag dan Pihak Madrasah Perlu Menjelaskan Langkah Penanganan
Penerusan laporan kepada jajaran Kementerian Agama perlu diikuti dengan komunikasi dan penelusuran lebih lanjut. Publik membutuhkan kejelasan mengenai respons lembaga terkait, terutama apabila terdapat keterkaitan antara pihak-pihak yang disebut dalam laporan dengan lingkungan madrasah.
Pihak MTs Muncar perlu diberi kesempatan memberikan klarifikasi mengenai informasi yang berkembang, hubungan para pihak dengan lingkungan pendidikan, serta langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan sesuai kewenangannya.
Klarifikasi bukanlah bentuk penetapan kesalahan terhadap lembaga maupun individu tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan persoalan ditangani secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berkembang menjadi tudingan sepihak.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganan selanjutnya perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi perlindungan anak sesuai kewenangan masing-masing.
Mengingat perkara ini melibatkan anak-anak, identitas dan privasi mereka harus dilindungi. Penyebaran ulang video dugaan kekerasan, foto, maupun informasi pribadi yang dapat mengungkap identitas anak sebaiknya dihindari agar korban tidak mengalami tekanan dan stigma tambahan.
Deklarasi Antibullying Harus Dibuktikan dengan Tindakan Nyata
Ironisnya, laporan dugaan perundungan tersebut muncul ketika MAKI Jatim tengah mempersiapkan Deklarasi Antibullying dalam rangkaian kegiatan pameran peringatan Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut MAKI News, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Pancoran Park, Rogojampi, Banyuwangi. Deklarasi itu direncanakan melibatkan perwakilan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga madrasah negeri dan swasta se-Kabupaten Banyuwangi.
Heru MAKI menyayangkan munculnya laporan tersebut di tengah persiapan gerakan antiperundungan. Momentum ini sekaligus mengingatkan bahwa kampanye perlindungan anak tidak boleh berhenti sebagai slogan atau kegiatan seremonial.
Sekolah dan madrasah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang aman, respons yang cepat terhadap laporan, pengawasan yang memadai, serta pendampingan bagi anak yang menjadi korban. Anak-anak yang terbukti melakukan perundungan juga perlu ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan usia, hak, dan kepentingan terbaik anak.
Orang tua dan masyarakat memiliki peran penting untuk membangun komunikasi terbuka agar anak berani melaporkan kekerasan tanpa takut disalahkan. Sementara itu, pendidik perlu memastikan bahwa konflik antarsiswa tidak berkembang menjadi intimidasi atau kekerasan berkelompok.
Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas
Dugaan kasus di Muncar menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Persoalan yang melibatkan anak tidak boleh disepelekan, tetapi juga tidak boleh disimpulkan sebelum fakta dan keterangan seluruh pihak diperiksa.
Bagi keluarga Sherlin, kejelasan atas laporan yang disampaikan menjadi kebutuhan mendesak. Bagi pihak madrasah dan instansi terkait, perkara ini menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti laporan serta memperkuat pencegahan perundungan.
Hingga pemberitaan MAKI News diterbitkan pada 10 Oktober 2026, Heru MAKI telah menyatakan penerusan laporan kepada jajaran Kementerian Agama dan persiapan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Perkembangan pemeriksaan resmi, tanggapan pihak madrasah, dan hasil penelusuran aparat masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Penanganan yang transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak menjadi kunci agar persoalan ini memperoleh kejelasan tanpa mengabaikan hak pihak-pihak yang terlibat.
Pesannya tegas: perundungan tidak boleh dinormalisasi, korban tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan sendirian, dan setiap laporan kekerasan terhadap anak harus ditindaklanjuti secara serius serta bertanggung jawab (Red).
