MALANG — KABAR NUSANTARA ID Penguatan pengawasan, evaluasi keamanan, dan pemenuhan hak warga binaan menjadi perhatian utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kota Malang, Jumat (9/10/2026). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mendampingi rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemasyarakatan untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas, sistem pengamanan, kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, yang dikenal sebagai Lapas Lowokwaru. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah fasilitas dan layanan yang berkaitan langsung dengan kehidupan warga binaan, mulai dari pelayanan kesehatan, dapur, kualitas bahan makanan, hingga sistem keamanan dan pelaksanaan program pembinaan.
Peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana standar pelayanan dan pengamanan diterapkan. Aspek kesehatan, kelayakan makanan, kondisi fasilitas, serta ketertiban di lingkungan lapas merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab penyelenggara pemasyarakatan.
Selain memeriksa fasilitas dasar, rombongan juga meninjau sarana pembinaan kemandirian, di antaranya sanggar batik dan sanggar lukis. Kedua fasilitas tersebut menjadi ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan kreativitas, mengasah keterampilan, serta membangun kemampuan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.
Pembinaan berbasis keterampilan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri agar lebih siap kembali ke tengah masyarakat.
Usai peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi XIII DPR RI di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang Mirama. Forum tersebut dihadiri perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dalam forum tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian program, kualitas pelayanan publik, serta tantangan strategis yang dihadapi sesuai kewenangannya. Pembahasan kemudian diperdalam melalui sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XIII DPR RI untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kebutuhan perbaikan di lapangan.
Kusnali turut menyampaikan paparan mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan di Jawa Timur. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, antara lain kondisi hunian yang mengalami overkapasitas, efektivitas sistem pengamanan dan pencegahan pelarian, integritas petugas, hingga pemenuhan hak warga binaan serta transparansi pelayanan publik.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan evaluasi berkelanjutan. Di satu sisi, jajaran pemasyarakatan dituntut menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan harus tetap menjamin hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
“Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Kami terus mendorong penguatan keamanan dan ketertiban, menjaga integritas petugas, serta memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan pemasyarakatan tidak cukup hanya bertumpu pada aspek keamanan. Kualitas pelayanan, integritas aparatur, kepatuhan terhadap aturan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Kunjungan reses dan RDP bersama Komisi XIII DPR RI sekaligus menjadi ruang evaluasi untuk mengidentifikasi tantangan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mendorong peningkatan kualitas layanan. Masukan dan pembahasan dalam forum tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi masing-masing instansi sesuai kewenangannya.
Keikutsertaan Kusnali dalam rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk mendukung fungsi pengawasan DPR RI sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terjaganya keamanan di dalam lapas, tetapi juga dari kemampuan institusi memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, hak warga binaan terlindungi, dan program pembinaan memberikan manfaat nyata. Pengawasan yang kuat harus diikuti evaluasi yang terukur serta tindak lanjut yang konsisten agar perbaikan tata kelola pemasyarakatan dapat dirasakan secara nyata (Dd).
