SIDOARJO —KABAR NUSANTARA ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, memberikan penekanan keras kepada seluruh jajarannya agar menjaga integritas dan disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas. Kepentingan pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan maupun mengorbankan profesionalitas sebagai aparatur negara.
Pesan tersebut disampaikan Kusnali saat memimpin apel pagi sekaligus memberikan penguatan kepada jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Senin (5/10/2026).
Kusnali menegaskan, Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Fungsi tersebut harus dijalankan secara optimal untuk memastikan pembinaan, pelayanan, dan penyelenggaraan pemasyarakatan di seluruh UPT berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Setiap pegawai harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta batas kewenangan masing-masing.
Pemahaman tersebut menjadi penting agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pekerjaan tetap berada dalam koridor aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kusnali juga mengingatkan bahwa integritas tidak boleh dikompromikan.
Ia meminta seluruh pegawai tidak mengorbankan nilai integritas demi kepentingan pribadi maupun kepentingan tertentu. Setiap aparatur harus mampu menjaga profesionalitas dan kepercayaan yang melekat pada tugas serta kewenangan yang diberikan negara.
“Integritas dan disiplin harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas. Pahami aturan, laksanakan dengan konsisten, dan jadikan kode etik serta kode perilaku sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kusnali.
Untuk memperkuat penerapan nilai tersebut, Kusnali meminta jajaran mempelajari dan mengimplementasikan Permen Imipas Nomor 14 Tahun 2026 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Menurutnya, aturan tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai ketentuan tertulis. Kode etik dan kode perilaku harus menjadi pedoman nyata dalam menjalankan pekerjaan, menggunakan kewenangan, mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan melalui apel pagi juga menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Setiap pegawai diharapkan memiliki standar yang sama dalam menjalankan tugas, baik dalam aspek pembinaan, pelayanan, pengawasan maupun administrasi pemerintahan.
Kusnali menegaskan bahwa profesionalitas bukan sekadar persoalan mampu menyelesaikan pekerjaan. Profesionalitas juga menyangkut bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, transparan, serta konsisten terhadap ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut menjadi penting karena jajaran pemasyarakatan bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pembinaan warga binaan. Setiap tindakan aparatur akan berkaitan dengan kualitas pelayanan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Karena itu, pengawasan terhadap UPT di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur harus terus diperkuat. Pengawasan diharapkan mampu memastikan seluruh proses pemasyarakatan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berjalan sesuai tugas dan fungsi serta prinsip profesionalitas dan integritas.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk membangun jajaran yang profesional, disiplin, berintegritas, dan konsisten menjalankan aturan.
Dengan pemahaman dan komitmen yang sama, jajaran diharapkan semakin solid dalam menjalankan amanah serta mampu memberikan pelayanan pemasyarakatan yang PASTI bermanfaat bagi masyarakat.
Di akhir penekanannya, Kusnali kembali mengingatkan seluruh jajaran dengan pesan yang lugas:
“Jangan jual integritas demi kepentingan pribadi.”
Pesan itu menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dijaga. Kepentingan pribadi maupun golongan tidak boleh menggeser kewajiban untuk bekerja sesuai aturan, kode etik, dan tanggung jawab kepada masyarakat (Dd).
